JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan permohonan izin kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI untuk membangun gedung Bank Jakarta di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan, melalui skema kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Permohonan ini disampaikan Pramono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10/2025).

“Hal yang berkaitan dengan gedung Bank Jakarta di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, agar bisa disetujui. Kami akan segera membangun pusat Bank Jakarta di SCBD dalam bentuk kerja sama dengan Kementerian Keuangan,” ujar Pramono.

Pramono menegaskan bahwa pembangunan gedung di luar gedung pemerintah, termasuk gedung Bank DKI, tetap akan dijalankan meski terjadi penurunan anggaran akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menanggapi permintaan tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyetujui rencana kerja sama dengan ketentuan bahwa pemerintah pusat mendapatkan 30 persen dari total nilai proyek selama masa perjanjian 50 tahun.

“Bank Jakarta meminjam tanah dari pemerintah selama 50 tahun. Pemerintah pusat akan mendapatkan jatah 30 persen dari gedung itu,” tegas Purbaya.

Purbaya menilai pembangunan gedung tersebut tidak hanya strategis bagi Bank Jakarta, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional.

“Saya senang dengan rencana ini, karena akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.

Selain membahas pembangunan gedung, pertemuan tersebut juga menyinggung pemangkasan DBH Jakarta sebesar Rp 15 triliun, yang menyebabkan APBD DKI turun menjadi Rp 79 triliun.

Sebagai alternatif pembiayaan, Pemprov DKI mempertimbangkan skema creative financing melalui Collaboration Fund Jakarta atau obligasi daerah. Pertemuan juga membahas rencana Pemprov DKI memanfaatkan dana Bank Himbara untuk BUMD Jakarta.