Menko PMK Tegaskan Sekolah Tetap Tatap Muka di Tengah Krisis Global, Tolak Urgensi Belajar Daring
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya menjaga stabilitas proses belajar mengajar agar tetap optimal meski dunia sedang menghadapi situasi krisis global.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menekankan pentingnya menjaga stabilitas proses belajar mengajar agar tetap optimal meski dunia sedang menghadapi situasi krisis global. Merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 13 Maret 2026, Pratikno menegaskan bahwa tantangan global saat ini justru harus menjadi pemicu percepatan transformasi nasional, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan dan pendidikan. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas belajar atau learning loss dengan mengutamakan penyelenggaraan pendidikan secara luring atau tatap muka. Terkait hal ini, Pratikno menyatakan, "Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Demikian juga dengan layanan medis esensial tetap beroperasi secara sepenuhnya normal."

Meskipun sempat muncul diskusi mengenai penggunaan metode pembelajaran hybrid yang mengombinasikan daring dan luring, pemerintah akhirnya menyepakati bahwa sistem sekolah jarak jauh belum menjadi sebuah urgensi saat ini demi menjaga mutu pendidikan. Pratikno menjelaskan bahwa prioritas besar Presiden Prabowo saat ini mencakup program revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda, yang semuanya memerlukan pengawasan kualitas secara langsung. Beliau menegaskan posisi sektor pendidikan dengan berujar, "Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Ini prioritas. Ini utama."

Di sisi lain, Menko PMK juga menginstruksikan langkah-langkah efisiensi birokrasi sebagai bagian dari transformasi pemerintahan yang lebih cerdas. Hal ini mencakup percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemangkasan perjalanan dinas yang tidak mendesak, hingga penerapan skema kerja fleksibel (flexible working arrangement) bagi aparatur negara secara terukur. Menurutnya, penghematan dan efisiensi di berbagai bidang harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif. Pratikno menutup pernyataannya dengan menekankan, "Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien."