JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan isu mengenai anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) tersisa Rp500 juta akibat efisiensi adalah tidak benar.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Gus Ipul menjelaskan pagu anggaran KND tahun 2025 mencapai Rp6.915.689.000. Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran komisi tersebut masih tersisa Rp3.030.187.000.

"Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih, dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp3 miliar lebih. Jadi, tidak benar seperti (informasi) yang beredar itu bahwa tinggal Rp500 juta," kata Gus Ipul dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, Minggu (2/3).

Gus Ipul menuturkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun layanan bagi para penyandang disabilitas tidak dikurangi, meski ada efisiensi anggaran.

Hal yang sama juga berlaku bagi para tenaga medis maupun pendamping yang melayani penyandang disabilitas.

"Jadi, ini perlu saya sampaikan, untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan. Penganggarannya masih ada," kata Gus Ipul.

Selain itu, ia memastikan anggaran operasional yang melekat untuk bansos, seperti biaya salur dan monitoring juga tidak dikurangi. Ia menekankan efisiensi anggaran tidak bakal mengganggu kinerja Kemensos.

"Termasuk KND di dalamnya, dan tidak mengganggu pelayanan publik. Jadi, kalau toh KND sekarang ini ada efisiensi, tidak mengurangi layanan yang terkait dengan tugas utama, tugas fungsinya KND," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Komisioner KND Eka Pratama Widyanta menyatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk memberikan layanan yang maksimal bagi penyandang disabilitas.

"Ini secara anggaran masih cukup tersedia untuk bisa dilaksanakan proses-proses sesuai tugas fungsi KND. Kami juga terus berikan upaya-upaya yang lebih efektif dan efisien untuk bisa memastikan teman-teman disabilitas di berbagai daerah tetap bisa terjamin kebutuhan dan apa yang harus diberikan oleh kementerian dan lembaga terkait. Tidak hanya Kementerian Sosial, semua kementerian kita akan pastikan tetap bisa berjalan," kata Eka.

"Kami yakin bahwa Kementerian Sosial dengan Gus Ipul, kami juga tetap punya komitmen yang tinggi terhadap komisi ini untuk bisa semakin baik dan mengawal pemenuhan hak penyandang disabilitas di seluruh wilayah," tambah dia.

Sebelumnya, anggaran KND yang disebut tersisa Rp500 juta akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah menuai sorotan tajam di media sosial. Banyak warga net yang marah atas hal tersebut.