PAPUA BARAT - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya pelibatan kontraktor lokal dalam pelaksanaan proyek energi di Papua Barat. Hal ini disampaikan saat kunjungannya ke Lapangan Gas Genting Oil Kasuri di Kabupaten Teluk Bintuni, Rabu (11/6), dalam rangka memantau perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Asap Kido Merah (AKM) di Blok Kasuri.

Dalam dialog dengan jajaran pelaksana proyek, Menteri Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan proyek strategis seperti AKM harus membawa manfaat yang luas, termasuk bagi pelaku usaha lokal. "Kalau bisa pengusahanya jangan hanya satu bendera ya. Berbagi dengan yang lain, agar tidak ada kecemburuan," ujar Bahlil.

Ia juga mengingatkan agar perusahaan pelaksana tidak hanya mengandalkan mitra kerja dari Jakarta, namun turut memberi ruang bagi kontraktor dan tenaga kerja dari Papua dan daerah sekitar proyek. "Jangan semua dari Jakarta terus. Libatkan pengusaha lokal, beri mereka kesempatan untuk bertumbuh. Ini tanah mereka juga," tegasnya.

Proyek AKM sendiri dikelola oleh Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) dengan target produksi mencapai 300 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD) atau 300 juta standar kaki kubik per hari mulai tahun 2027. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penopang pasokan gas nasional di tengah potensi defisit energi.

Menteri Bahlil menyampaikan bahwa progres pengembangan lapangan gas sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Empat dari lima sumur yang dibuka telah rampung 100 persen, sementara satu sumur lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

Selain itu, Genting Group melalui PT Layar Nusantara Gas juga sedang membangun fasilitas Floating LNG (FLNG) berkapasitas 1,2 juta ton per tahun di Shanghai, Tiongkok. FLNG ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan kesembilan di dunia, dengan progres konstruksi mencapai 55,3 persen.

Sebagai informasi, proyek AKM telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional sejak November 2023. Dengan nilai investasi sebesar USD 3,37 miliar, proyek ini diperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan negara hingga USD 2,01 miliar, serta menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja saat konstruksi dan 200 tenaga kerja saat operasional, dengan komitmen 80 persen berasal dari Orang Asli Papua.