Oleh : Slamet Sugianto

Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, 14 November 2026, menyampaikan agenda besar pembenahan bangsa. Mulai dari penguasaan negara atas hasil tambang, pengendalian ekspor, efisiensi anggaran, pendidikan, hingga pemberantasan kemiskinan. Namun, di balik optimisme tersebut, terdapat pertanyaan mendasar: apakah yang hendak dikoreksi hanya kebijakan, atau justru struktur sistem yang selama ini melahirkan ketimpangan?

Pasal 33 dan Kedaulatan Ekonomi

Pernyataan Presiden bahwa negara harus memperoleh sekurang-kurangnya 70 persen hasil tambang menghidupkan kembali perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945. Konstitusi memang menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tetapi penguasaan negara tidak identik dengan kewenangan tanpa batas. Persentase 70 persen harus diperjelas: apakah berbentuk penerimaan negara, keuntungan, dividen, kepemilikan, atau manfaat ekonomi? Tanpa kejelasan instrumen hukum, mekanisme perhitungan, dan perlindungan hak, ambisi kedaulatan ekonomi berpotensi berhadapan dengan ketidakpastian hukum.

Gagasan ekspor melalui satu pintu juga harus ditempatkan sebagai instrumen pengawasan dan transparansi, bukan monopoli administratif yang justru melahirkan pusat rente baru.

Efisiensi Anggaran dan Risiko Sentralisasi

Pernyataan mengenai kebocoran anggaran hingga 30 persen dan potensi penghematan ratusan triliun rupiah merupakan klaim yang membutuhkan pembuktian melalui audit. Kebocoran tidak boleh dicampuradukkan dengan inefisiensi, pemborosan, mark-up, dan tindak pidana korupsi.

Sentralisasi pengadaan mungkin menghasilkan efisiensi skala, tetapi tanpa transparansi, persaingan sehat, dan pengawasan independen, konsolidasi belanja dapat berubah menjadi konsentrasi kekuasaan ekonomi.

Demikian pula gagasan penguatan anggaran daerah, pendidikan, dan kesejahteraan nelayan harus diikuti desain fiskal yang jelas, indikator keberhasilan, serta pertanggungjawaban publik.

Politik Berbiaya Tinggi dan Oligarki

Persoalan mendasar bangsa tidak berhenti pada kebocoran anggaran. Politik berbiaya tinggi, hubungan kekuasaan dengan kepentingan bisnis, serta ketergantungan pembiayaan politik berpotensi membentuk oligarki yang menguasai keputusan publik.

Karena itu, koreksi sistem tidak cukup melalui pergantian pejabat atau penertiban administratif. Reformasi juga harus menyentuh pembiayaan politik, konflik kepentingan, transparansi kekayaan, dan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

Presiden, Muhammadiyah, dan Supremasi Hukum

Presiden memiliki mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan, tetapi mandat tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Setiap kebijakan harus tunduk pada hukum, pengawasan DPR, audit, peradilan, serta kontrol masyarakat.

Muhammadiyah, sebagai kekuatan masyarakat sipil, tidak semestinya ditempatkan sekadar sebagai pendukung pemerintah. Independensi moral dan intelektualnya justru penting untuk mengingatkan, mengoreksi, dan mengawasi kekuasaan.

Pemberantasan hoaks juga tidak boleh menjadi alasan membungkam kritik. Kritik, oposisi, demonstrasi damai, dan perbedaan pendapat merupakan bagian dari hak sekaligus kewajiban. Yang harus ditindak adalah pelanggaran hukum melalui proses yang adil, bukan suara yang berbeda dari pemerintah.

Koreksi Sistem dalam Perspektif Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani

Dalam perspektif Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, kekuasaan merupakan amanah untuk mengurus kepentingan rakyat, bukan instrumen mempertahankan dominasi. Konsep muhasabah lil hukkam menempatkan koreksi terhadap penguasa sebagai tanggung jawab penting dalam kehidupan politik.

Koreksi tidak cukup diarahkan kepada individu, tetapi harus menyentuh struktur yang melahirkan ketidakadilan. Dalam kerangka pemikiran beliau, persoalan politik dan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari sistem yang mengatur distribusi kekuasaan, kepemilikan, dan kesejahteraan.

Presiden Prabowo perlu menjadikan kritik sebagai mekanisme koreksi, bukan ancaman. Pengawasan harus menjangkau pusat pengambilan keputusan, bukan berhenti pada pelaksana teknis. Hubungan kekuasaan dengan kepentingan bisnis juga harus dibenahi agar negara tidak sekadar menggantikan oligarki swasta dengan oligarki birokrasi.

Muhasabah yang sesungguhnya menuntut keberanian mengoreksi diri, kebijakan, dan sistem secara terbuka.

Koreksi Kebijakan atau Perubahan Sistem ?

Pidato Presiden Prabowo menunjukkan ambisi pembenahan yang besar. Namun, ukuran keberhasilannya bukan terletak pada kerasnya pernyataan, melainkan pada konsistensi implementasi.

Kedaulatan ekonomi harus menghadirkan kesejahteraan rakyat. Efisiensi anggaran harus menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pendidikan harus melahirkan manusia berkualitas. Penegakan hukum harus berlaku adil. Kehidupan yang berperadaban harus memberikan ruang bagi kritik dan pengawasan.

Pada akhirnya, koreksi sistem bukan sekadar slogan politik. Ia merupakan ujian keberanian kekuasaan untuk membatasi dirinya sendiri, memperbaiki struktur yang tidak adil, dan memastikan bahwa seluruh kebijakan benar-benar kembali kepada tujuan konstitusi: kemakmuran rakyat.

Kekuasaan yang kuat bukanlah kekuasaan yang bebas dari kritik, melainkan kekuasaan yang berani dikoreksi dan mampu memperbaiki dirinya.