JAKARTA - Anggota DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Selly Gantina, mendesak pemerintah segera memberikan perlindungan maksimal serta mempercepat pemulangan jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia menegaskan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan warga negara, termasuk memastikan kepastian layanan serta kepulangan para jemaah yang berada di luar negeri.

Menurut Selly, pemerintah tidak cukup hanya memberikan imbauan administratif. Ia menilai negara harus menyediakan skema pemulangan yang jelas, terukur, dan memiliki kepastian waktu agar para jemaah tidak berada dalam kondisi ketidakpastian akibat dinamika geopolitik global yang tidak dapat mereka kendalikan.

Selain itu, Selly menilai situasi konflik ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperkuat sistem mitigasi krisis dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Ia menyebut ada tiga aspek penting yang perlu diperkuat, yakni sistem perlindungan jemaah sebagai bagian dari perlindungan warga negara, penyusunan protokol krisis yang terstruktur termasuk skema pemulangan alternatif dan dukungan logistik, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah umrah melalui koordinasi lintas kementerian dan perwakilan Indonesia di luar negeri.

Konflik tersebut dipicu oleh serangan udara yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026, yang kemudian dibalas oleh Iran. Situasi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan warga negara Indonesia yang sedang menjalankan ibadah di kawasan tersebut.