Pemerintah Janji Layanan Publik Segera Pulih Usai PDN Diretas
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menargetkan layanan publik kembali normal.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menargetkan layanan publik kembali normal pada bulan ini usai Pusat Data Nasional (PDN) diserang ransomware.

“Dari hasil rakor, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS (Pusat Data Nasional Sementara) 2 itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli 2024,” kata Hadi di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (1/7).

Hadi menjelaskan, data-data akan dicadangkan ke dalam hot site atau situs panas yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Ia menyebutkan, cold site atau situs dingin di Batam akan ditingkatkan menjadi hot site untuk melakukan back up data.

“Khusus untuk pelayanan-pelayanan yang bersifat strategis,” ujar Hadi.

Mantan panglima TNI ini mengatakan, sejumlah layanan publik terhambat akibat serangan siber PDN, misalnya layanan Imigrasi. Ia berharap, langkah yang diambil pemerintah itu bakal mengembalikan pelayanan publik seperti semula.

“Maka ke depan, bulan Juli ini sudah bisa kita tingkatkan kemampuannya (menjadi hot site), bisa melayani secara cepat apabila terjadi gangguan di PDNS seperti yang terjadi sebelumnya,” kata Hadi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi turut hadir tetapi ia tidak mau banyak bicara. “Kita usahakan pemulihan,” kata Budi Arie kepada awak media. Budi Arie juga bungkam saat ditanya soal desakan mundur dari jabatan menkominfo.

Dalam seminggu ini PDN belum pulih dari mengalami serangan siber dengan ransomware yang terjadi Kamis (20/6/2024). Serangan itu tidak hanya mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, tetapi membuat data milik 282 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera peretas.