JAKARTA - Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menahan laju inflasi nasional pada kuartal I 2026, salah satunya melalui penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng pada Februari dan Maret 2026. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun dengan penugasan distribusi kepada Perum Bulog.

Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil keputusan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang digelar di Jakarta pada 29 Januari 2026 dan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Amran menyebutkan, bantuan pangan akan disalurkan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan. Setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng MinyaKita per bulan. Program ini ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah potensi tekanan inflasi.

Jumlah penerima bantuan diperluas dengan menyasar masyarakat pada kelompok desil I hingga IV, mengikuti skema penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra). Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan program sebelumnya yang hanya menjangkau sekitar 18,2 juta KPM per bulan.

Untuk mendukung distribusi selama dua bulan, Bulog akan mengeluarkan stok beras sebanyak 664,8 ribu ton serta minyak goreng sebesar 132,9 ribu kiloliter. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan kesiapan pihaknya untuk menyalurkan bantuan tepat waktu, bahkan ditargetkan selesai sebelum Idulfitri pada Maret 2026.

Program bantuan pangan ini merupakan kelanjutan dari skema bantuan tahun 2025 yang dilaksanakan dalam dua tahap, yakni penyaluran beras pada Juni–Juli serta paket beras dan minyak goreng pada Oktober–November. Pemerintah menilai keberlanjutan program ini penting sebagai salah satu instrumen stimulus ekonomi sekaligus pengendalian inflasi.