JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menargetkan pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu oleh PT Transjakarta dapat dimulai pada Juni 2027. Penugasan ini disiapkan untuk memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu.

Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, layanan angkutan perairan di Kepulauan Seribu saat ini masih belum optimal. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Ke depan, Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata kelas dunia, tetapi sistem transportasinya saat ini masih berorientasi sebagai angkutan dasar masyarakat," ujar Budi dalam rapat evaluasi bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (2/9).

Menurut Budi, armada angkutan resmi saat ini baru mampu memenuhi sekitar 21 persen kebutuhan transportasi masyarakat. Sebagian besar mobilitas masih mengandalkan kapal tradisional dengan standar kenyamanan dan keselamatan yang belum seragam.

Sepanjang 2026, tercatat tujuh kecelakaan yang melibatkan kapal tradisional. Budi menyebut sejumlah kapal belum memenuhi standar keselamatan pelayaran dan masih ditemukan pengoperasian kapal yang melebihi kapasitas. Di sisi lain, kesadaran masyarakat menggunakan perlengkapan keselamatan, termasuk jaket pelampung, juga dinilai masih rendah.

Atas kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menilai perlu dilakukan penguatan sistem transportasi laut yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Pengelolaan oleh Transjakarta diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara Kepulauan Seribu dan wilayah Jakarta lainnya.

Budi mengatakan, proses transisi pengelolaan angkutan laut tersebut kini tengah dibahas bersama pihak Transjakarta. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI mengurangi ketimpangan pembangunan agar Kepulauan Seribu tidak tertinggal ketika Jakarta berkembang sebagai kota global.

"Pemprov DKI Jakarta saat ini bagaimana berusaha mengurangi ketimpangan yang ada antara Kepulauan Seribu dan juga di kota-kota di DKI Jakarta. Dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana Kepulauan Seribu tidak tertinggal di saat nanti Jakarta menjadi kota global," katanya.

Direktur Utama PT Transjakarta Welfizon Yuza mengatakan, pihaknya menyiapkan masa transisi penugasan selama kurang lebih satu tahun. Operasional pengelolaan angkutan laut ditargetkan mulai berjalan pada Juni 2027.

Sebagai bagian dari persiapan, Transjakarta telah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah, di antaranya Pulau Pari, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Harapan. Dari kunjungan tersebut, Transjakarta mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait peningkatan cakupan dan frekuensi layanan, konektivitas antarpulau, kemudahan pembelian tiket, standar keselamatan, hingga tata kelola usaha kapal tradisional.

"Kami juga kemarin bertemu dengan operator ataupun pengusaha-pengusaha kapal tradisional. Harapan mereka adalah, berkaca dengan sistem yang ada di darat, ada peluang kerja sama dengan pelaku usaha kapal tradisional untuk bisa menjadi operator," kata Welfizon.

Transjakarta juga tengah menyiapkan kajian strategis yang mencakup aspek regulasi, model operasional, kebutuhan sumber daya manusia, kepelabuhanan, skema transisi, model bisnis, analisis pasar dan permintaan, proyeksi keuangan, serta kondisi sosial masyarakat.

Pada tahap awal, Transjakarta akan mengoptimalkan aset yang dimiliki Dishub DKI Jakarta, termasuk kapal, dermaga, dan fasilitas pelabuhan. Sistem tiket dan teknologi layanan juga akan dibenahi untuk meningkatkan kemudahan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk pengembangan jangka panjang, Transjakarta mempertimbangkan penerapan pola hub and spoke. Melalui skema ini, kapal berkapasitas besar akan melayani rute utama dari Jakarta menuju pulau tertentu, kemudian perjalanan dilanjutkan menggunakan kapal pengumpan menuju pulau-pulau lainnya.

Pengembangan layanan juga tidak hanya akan berfokus pada mobilitas penumpang. Transjakarta berencana mengembangkan layanan logistik dan pariwisata serta menjajaki sumber pendapatan non-tiket, termasuk dari sektor kepelabuhanan, logistik, dan pariwisata.

"Ini untuk memperkuat keberlanjutan usaha jangka panjang dan membangun kemandirian secara finansial," tandas Welfizon.