
Membongkar Jaringan Kekuasaan, Menguji Tujuan, Menjaga Konstitusi
Oleh : Slamet Sugianto
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Yusril Ihza Mahendra, kepada awak media pada 18 November 2026, membuka babak penting dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden. Yusril menyatakan bahwa keterkaitan antara dugaan penyadapan dan dugaan makar semakin terlihat berdasarkan perkembangan informasi yang diterimanya. Penyidik, menurutnya, tengah menelusuri hubungan antara para pihak, kemungkinan pengguna akhir hasil penyadapan, serta tujuan yang melatarbelakangi operasi tersebut.
Pernyataan ini patut dicermati secara serius. Sebab, apabila dugaan penyadapan ternyata bukan tindakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian operasi terorganisasi untuk memperoleh informasi strategis, memetakan pusat kekuasaan, dan mengganggu kemampuan Presiden menjalankan pemerintahan, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran privasi atau kejahatan teknologi informasi. Ia dapat menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar: ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan konstitusional.
Namun, keseriusan persoalan ini justru menuntut kehati-hatian. Dugaan tidak boleh diperlakukan sebagai fakta, hubungan antaraktor tidak boleh disimpulkan hanya dari kedekatan, dan kritik politik tidak boleh dikriminalisasi sebagai makar. Yang diperlukan adalah pembuktian yang mampu menghubungkan tindakan, pelaku, jaringan, motif, dan tujuan akhir secara rasional serta sah menurut hukum.
Penyadapan sebagai Instrumen
Dalam teori surveillance and power, penguasaan informasi merupakan salah satu sumber kekuasaan. Michel Foucault melalui pemikirannya tentang pengawasan dan disiplin menjelaskan bagaimana kemampuan mengamati dapat membentuk relasi kuasa yang tidak seimbang. Dalam perkembangan masyarakat digital, kemampuan memperoleh informasi secara tersembunyi bahkan dapat menjadi instrumen untuk memahami, memprediksi, dan memengaruhi tindakan pihak lain.
Perspektif ini relevan untuk membaca dugaan penyadapan terhadap Presiden. Penyadapan yang dilakukan secara sistematis berpotensi memberikan akses terhadap informasi mengenai pola komunikasi, hubungan antarpengambil keputusan, dinamika internal pemerintahan, hingga kerentanan koordinasi kelembagaan.
Pertanyaan pentingnya bukan semata-mata siapa yang melakukan penyadapan, melainkan untuk apa informasi tersebut dikumpulkan dan siapa yang menggunakannya. Apakah hanya untuk kepentingan individual, persaingan internal, tekanan politik, atau justru untuk mendukung suatu rencana yang lebih besar?
Dalam studi intelijen, pengumpulan informasi hanyalah salah satu tahap dari siklus intelijen. Informasi dikumpulkan, diolah, dianalisis, disampaikan kepada pengguna, kemudian dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena itu, apabila hasil penyadapan terbukti dikumpulkan secara terencana, diolah oleh pihak tertentu, diserahkan kepada pengguna akhir, dan digunakan untuk mendukung tindakan melawan hukum, rangkaian tersebut layak diperiksa sebagai kemungkinan operasi yang lebih luas.
Dengan demikian, penyadapan dapat saja bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memperoleh keunggulan informasi. Akan tetapi, fungsi strategis tersebut harus dibuktikan melalui rekaman komunikasi, metadata, catatan penggunaan perangkat, aliran informasi, dan tindakan lanjutan yang dapat diverifikasi.
Membaca Anatomi Jaringan
Keterangan Yusril mengenai kemungkinan berkembangnya penyidikan ke luar lingkungan internal Polri merupakan bagian penting dari persoalan ini. Ia membuka kemungkinan penelusuran terhadap aktor politik maupun birokrasi apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Yusril juga merujuk pada pernyataan Kapolri dalam rapat kerja bersama DPR sebelumnya yang menyebut mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai pihak yang diduga menjadi end user hasil penyadapan. Pernyataan tersebut tentu harus diuji berdasarkan bukti dan tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai keterlibatan seseorang.
Dalam perspektif teori principal-agent, suatu operasi dapat melibatkan pihak yang memiliki kepentingan, pemberi instruksi, pelaksana teknis, penghubung, pengelola informasi, dan penerima hasil. Pihak yang menjalankan pekerjaan teknis belum tentu merupakan pihak yang menentukan tujuan. Sebaliknya, pihak yang menerima hasil informasi belum tentu otomatis mengetahui atau menyetujui seluruh proses pengumpulannya.
Di sinilah pentingnya teori Social Network Analysis atau analisis jaringan sosial. Teori ini memungkinkan penyidik memetakan hubungan antarpihak berdasarkan komunikasi, pertukaran informasi, instruksi, transaksi, serta pola kerja sama. Konsep seperti centrality dan brokerage dapat membantu mengidentifikasi aktor yang memiliki posisi strategis dalam jaringan.
Namun, posisi sentral dalam jaringan bukan bukti kesalahan. Seseorang yang sering berkomunikasi dengan pelaksana teknis belum tentu menjadi pengendali operasi. Pembuktian harus menunjukkan kontribusi, kesengajaan, dan hubungan nyata antara tindakan seseorang dengan tujuan yang diduga hendak dicapai.
Setidaknya terdapat lima lapisan yang patut ditelusuri: pelaksana teknis, pengendali operasional, penghubung antaraktor, pengguna akhir informasi, dan pihak yang diduga merumuskan tujuan strategis. Apabila hubungan di antara lapisan tersebut terbukti memiliki pembagian tugas dan tujuan yang sama, dugaan operasi terorganisasi menjadi semakin relevan untuk diuji.
Mencari Aktor Intelektual
Yusril juga menyampaikan bahwa secara teoretis dimungkinkan adanya aktor intelektual di balik suatu operasi politik, meskipun penyidikan belum sampai pada identifikasi pihak tersebut.
Dalam teori kejahatan organisasi, suatu tindakan melawan hukum tidak selalu dilakukan oleh satu individu secara langsung. Ia dapat memanfaatkan struktur, sumber daya, keahlian, dan pembagian peran. Bahkan, pihak yang merancang tujuan tidak selalu terlibat dalam pelaksanaan teknis.
Karena itu, penyidikan tidak semestinya berhenti pada orang yang mengoperasikan perangkat penyadapan. Penelusuran perlu menjangkau siapa yang menentukan sasaran, siapa yang memberikan instruksi, siapa yang menyediakan sarana, siapa yang menerima hasil, dan siapa yang diduga mengarahkan penggunaannya.
Teori koordinasi elite juga relevan. Penelitian Brett Allen Casper dan Scott A. Tyson dalam The Journal of Politics (2014), melalui kajian Popular Protest and Elite Coordination in a Coup d’état, memperlihatkan pentingnya persoalan koordinasi di antara aktor elite dalam dinamika pengambilalihan kekuasaan.
Teori tersebut tidak membuktikan bahwa perkara yang sedang disidik merupakan kudeta. Namun, ia memberikan kerangka untuk menguji apakah terdapat kesepakatan, koordinasi, pembagian peran, serta penggunaan sumber daya yang diarahkan pada tujuan politik tertentu.
Dengan demikian, keberadaan aktor intelektual tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi bahwa suatu operasi yang kompleks pasti memiliki satu dalang. Ia harus ditemukan melalui bukti mengenai perencanaan, instruksi, pengendalian, dan hubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh para pelaksana.
Menguji Tujuan Makar
Persoalan paling menentukan adalah hubungan antara penyadapan ilegal dan unsur makar. Dalam hukum pidana, keduanya merupakan tindak pidana yang berbeda. Penyadapan ilegal tidak otomatis menjadi makar hanya karena sasaran penyadapannya adalah Presiden.
Pasal 258 KUHP Nasional mengatur perbuatan intersepsi atau penyadapan transmisi elektronik yang dilakukan secara melawan hukum. Sementara itu, Pasal 31 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan intersepsi tanpa hak atau melawan hukum, dengan pengecualian bagi tindakan penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang berdasarkan undang-undang.
Makar memiliki dimensi yang berbeda. Pasal 160 KUHP Nasional memberikan pengertian makar sebagai niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan. Dalam konteks Presiden, Pasal 191 mengatur makar dengan maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau menjadikan Presiden atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Adapun Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Perbedaan tujuan tersebut harus diperhatikan secara cermat. Upaya membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas pemerintahan tidak boleh serta-merta disamakan dengan tujuan menggulingkan pemerintah. Keduanya memiliki konstruksi unsur pidana yang berbeda.
Yusril menyampaikan bahwa berdasarkan pemahamannya belum ditemukan bukti mengenai tujuan membunuh Presiden, tetapi terdapat indikasi yang perlu ditelusuri mengenai kemungkinan membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya. Pernyataan ini menjadi salah satu titik penting penyidikan, tetapi tetap membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
KUHP Nasional juga membedakan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pelaksanaan. Pasal 13 dan 14 mengatur permufakatan jahat, Pasal 15 dan 16 mengatur persiapan, sedangkan Pasal 17 sampai Pasal 19 mengatur percobaan dan ketentuan terkait. Secara khusus, Pasal 196 mengatur pemidanaan permufakatan jahat atau persiapan untuk tindak pidana tertentu, termasuk yang tercantum dalam Pasal 191 sampai Pasal 194.
Artinya, penyidik tidak cukup hanya menemukan adanya komunikasi, pengumpulan informasi, atau koordinasi. Harus dibuktikan bahwa tindakan tersebut memiliki hubungan dengan tujuan dan persiapan tindak pidana yang secara tegas diatur undang-undang.
Prinsip cogitationis poenam nemo patitur mengingatkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana hanya karena pikiran atau niat yang belum diwujudkan dalam perbuatan yang dapat dijangkau hukum. Di sinilah batas antara analisis politik dan pertanggungjawaban pidana harus dijaga.
Menguji Rangkaian Bukti
Keterangan Yusril mengenai diperolehnya sebagian besar rekaman percakapan telepon dan dugaan penghapusan sebagian data komputer menjadi penting dalam konteks pembuktian empiris.
Rekaman komunikasi dapat membantu mengungkap hubungan antaraktor, pembagian peran, dan kemungkinan instruksi. Sementara itu, data komputer dapat memberikan informasi mengenai aktivitas perangkat, riwayat akses, dokumen, serta jejak digital lainnya.
Akan tetapi, bukti digital harus diperiksa melalui metode forensik yang dapat dipertanggungjawabkan. Keaslian, integritas, konteks komunikasi, waktu, sumber data, serta rantai penguasaan barang bukti harus dipastikan. Potongan percakapan tidak boleh ditafsirkan secara terpisah dari keseluruhan komunikasi.
Dugaan penghapusan data juga tidak otomatis membuktikan upaya menghilangkan barang bukti. Penyidik harus memastikan siapa yang melakukan, kapan tindakan berlangsung, apakah dilakukan dengan sengaja, dan apakah terdapat hubungan dengan upaya menghambat penyidikan.
Untuk menguatkan dugaan bahwa penyadapan merupakan bagian dari operasi yang lebih besar, setidaknya terdapat beberapa hal yang harus ditemukan: bukti penentuan sasaran, bukti instruksi, pembagian tugas, aliran informasi, identitas penerima hasil, penggunaan informasi, serta hubungan antara seluruh tindakan tersebut dengan tujuan yang diduga hendak dicapai.
Hubungan sebab-akibat menjadi sangat penting. Seseorang yang menerima hasil penyadapan belum tentu mengetahui cara memperolehnya. Seseorang yang berkomunikasi dengan pelaksana belum tentu memberikan perintah. Seseorang yang memiliki kepentingan politik belum tentu terlibat dalam operasi ilegal. Setiap aktor harus diuji berdasarkan perbuatan dan kontribusinya sendiri, termasuk berdasarkan ketentuan penyertaan dalam Pasal 20 KUHP Nasional.
Pelajaran Sejarah
Sejarah politik Indonesia memperlihatkan bahwa ancaman terhadap pemerintahan tidak selalu berbentuk serangan bersenjata secara terbuka. Peristiwa Tiga Juli 1946 memperlihatkan dinamika tekanan politik dan militer terhadap pemerintahan saat itu. Peristiwa Madiun 1948 menunjukkan bentuk perebutan kekuasaan yang lebih terbuka melalui penguasaan sejumlah objek strategis dan pengumuman pemerintahan tandingan.
Peristiwa 1965 juga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara aktor politik, militer, jaringan, dan perebutan kekuasaan. Namun, historiografi mengenai peristiwa tersebut memiliki perdebatan panjang. Karena itu, sejarah tidak boleh digunakan untuk membuat analogi langsung atau menetapkan kesimpulan terhadap perkara yang sedang disidik.
Pelajaran sejarah yang relevan adalah bahwa penyelidikan terhadap ancaman konstitusional harus mampu menjelaskan hubungan antara aktor, sarana, tujuan, dan tindakan konkret. Tidak cukup hanya menemukan sejumlah orang yang memiliki hubungan politik atau kelembagaan.
Pengalaman internasional melalui skandal Watergate di Amerika Serikat pada 1972 juga memberikan pelajaran. Kasus yang bermula dari pembobolan dan pemasangan perangkat pengawasan di kantor Partai Demokrat itu berkembang menjadi penyelidikan mengenai spionase politik dan upaya menutup-nutupi perkara. Watergate bukan makar, tetapi menunjukkan bahwa penyalahgunaan instrumen pengawasan untuk kepentingan politik dapat berkembang menjadi krisis legitimasi pemerintahan.
Dengan demikian, sejarah mengajarkan bahwa penyalahgunaan teknologi pengawasan dapat menjadi persoalan peradaban yang sangat serius, terutama ketika kekuasaan informasi digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu dan tidak tunduk pada mekanisme hukum.
Teknologi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Perkara ini juga membuka persoalan tata kelola teknologi penyadapan. Kemampuan teknis lembaga negara untuk melakukan intersepsi memang dapat diperlukan dalam penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional. Namun, kewenangan tersebut memiliki risiko besar terhadap privasi, kebebasan berkomunikasi, dan kebebasan berekspresi.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 memberikan penekanan bahwa penyadapan merupakan tindakan yang menyentuh hak asasi manusia dan membutuhkan pengaturan melalui undang-undang. Karena itu, penggunaan perangkat seperti LIMS atau teknologi intersepsi lainnya harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pembatasan tujuan, dan pengawasan.
Kewenangan penyadapan tidak boleh berubah menjadi instrumen untuk memata-matai lawan politik, menekan pejabat, membungkam kritik, atau membangun keuntungan bagi kelompok tertentu.
Pengawasan internal lembaga juga perlu dilengkapi mekanisme eksternal yang independen dan efektif. Harus jelas siapa yang berwenang menyadap, dalam perkara apa tindakan itu dapat dilakukan, bagaimana prosedur persetujuannya, berapa lama dapat berlangsung, bagaimana data disimpan, serta bagaimana penyalahgunaan kewenangan ditindak.
Pembahasan RUU Penyadapan menjadi relevan dalam konteks ini. Negara membutuhkan instrumen pengawasan yang kuat untuk menghadapi kejahatan, tetapi pada saat yang sama harus memastikan bahwa teknologi tersebut tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis.
Yusril juga mengingatkan pentingnya asas nonretroaktif dengan merujuk pengalamannya dalam pembentukan Perppu terkait terorisme setelah Bom Bali 2002. Pelajaran konstitusionalnya adalah bahwa kegentingan keamanan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip dasar hukum pidana.
Gelar Perkara dan Objektivitas
Rencana gelar perkara pada 19 November 2026 menjadi momentum penting untuk menguji perkembangan penyidikan. Pemberitaan mengenai agenda tersebut menyebutkan keterlibatan unsur penyidik, pengawasan penyidikan, Propam, Itwasum, Kompolnas, dan ahli terkait. Ekspose bersama Kejaksaan Agung juga direncanakan sebagai tahapan berikutnya.
Proses ini perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah penyadapan benar-benar dilakukan tanpa kewenangan? Siapa yang melakukan dan mengendalikan? Siapa yang menerima hasilnya? Apakah terdapat hubungan antara hasil penyadapan dan dugaan rencana melumpuhkan fungsi Presiden? Apakah ditemukan permufakatan atau persiapan yang memenuhi unsur makar? Dan bagaimana pertanggungjawaban masing-masing pihak?
Yusril menegaskan bahwa penerbitan SPDP tidak berarti seseorang otomatis ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti sesuai hukum acara pidana. Ia juga membuka kemungkinan penambahan tersangka maupun pengembangan pasal apabila hasil penyidikan mendukung.
Sikap ini penting. Penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena seseorang memiliki jabatan atau pengaruh politik. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh dituduh hanya karena memiliki hubungan dengan pihak yang sedang diperiksa.
Menjaga Konstitusi
Yusril turut menegaskan bahwa pengamanan Presiden merupakan tanggung jawab TNI, bukan Polri. Penegasan ini mengingatkan bahwa perlindungan terhadap Presiden dan keberlangsungan pemerintahan merupakan tanggung jawab institusional negara yang harus berjalan sesuai pembagian kewenangan.
Presiden bukan sekadar individu yang harus dilindungi dari ancaman personal. Ia merupakan pemegang mandat konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. Karena itu, tindakan yang terbukti bertujuan membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas konstitusionalnya tentu memiliki implikasi serius bagi stabilitas negara.
Namun, perlindungan terhadap Presiden tidak boleh ditafsirkan sebagai perlindungan dari kritik, oposisi, demonstrasi, atau kontrol publik. Semua itu merupakan bagian sah dari kehidupan bernegara yang beradab. Sebaliknya, kebebasan politik juga tidak dapat menjadi pembenaran bagi tindakan ilegal yang terbukti dirancang untuk merusak tatanan konstitusional.
Negara harus tegas terhadap kejahatan, tetapi ketegasan itu harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, praduga tak bersalah, dan proses hukum yang adil.
Ujian Peradaban
Pada akhirnya, dugaan penyadapan ilegal yang dikaitkan dengan dugaan makar bukan hanya ujian bagi aparat penegak hukum, melainkan juga ujian bagi kematangan peradaban bangsa.
Secara ilmiah, teori pengawasan, siklus intelijen, hubungan principal-agent, analisis jaringan sosial, dan koordinasi elite memberikan landasan rasional untuk mendalami kemungkinan bahwa penyadapan merupakan instrumen dalam suatu operasi politik yang lebih besar. Apabila ditemukan bukti tentang pengumpulan informasi strategis, pembagian peran, koordinasi antaraktor, penggunaan hasil penyadapan, serta tujuan yang diarahkan untuk melumpuhkan fungsi pemerintahan, maka dugaan keterkaitannya dengan makar patut diuji secara serius.
Tetapi, seluruh teori tersebut hanya merupakan perangkat analisis. Ia tidak menggantikan pembuktian unsur pidana. Kesimpulan hukum harus lahir dari alat bukti yang sah, hubungan kausal yang jelas, dan pertanggungjawaban individual.
Jika benar terdapat operasi terorganisasi yang bertujuan mengganggu keberlangsungan pemerintahan konstitusional, seluruh jaringan harus diungkap tanpa memandang jabatan dan pengaruh politik. Namun, apabila hubungan antara penyadapan dan makar tidak dapat dibuktikan, negara harus menahan diri untuk tidak memaksakan konstruksi pidana.
Sebab, negara hukum tidak diukur dari seberapa keras negara menyebut ancaman terhadap kekuasaan, tetapi dari kemampuannya membuktikan kejahatan tanpa mengorbankan keadilan.
Membongkar jaringan yang diduga mengancam konstitusi memang penting. Namun, memastikan bahwa proses pembongkarannya tetap tunduk pada konstitusi jauh lebih penting. Kekuatan negara bukan terletak pada kemampuan mengawasi semua orang, melainkan pada kemampuan memastikan bahwa tidak seorang pun, termasuk pemegang kekuasaan, berada di atas hukum. []
Info Detak.co | Jumat, 20 November 2026 
