Rantai komando, motif politik, keamanan negara, dan ujian supremasi hukum

Oleh : Slamet Sugianto

Rapat Kerja Khusus Komisi III DPR RI dengan Kapolri pada 12 November 2026 menghadirkan persoalan yang jauh melampaui dugaan tindak pidana penyadapan ilegal. Di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh bangsa, muncul pertanyaan mendasar tentang penyalahgunaan kewenangan, integritas institusi penegak hukum, keamanan nasional, serta kemungkinan penggunaan instrumen negara untuk kepentingan politik tertentu.

Jika seluruh dugaan tersebut terbukti, persoalannya bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan krisis serius mengenai batas kekuasaan dan pertanggungjawaban institusi negara.

Mengusut Rantai Komando, Bukan Sekadar Pelaksana

Komisi III DPR RI menegaskan bahwa perkara ini tidak boleh berhenti pada pelanggaran UU ITE. Dugaan penyadapan, surveillance, profiling, kriminalisasi, manipulasi opini, hingga kemungkinan operasi politik harus ditelusuri secara menyeluruh.

Pertanyaan mendasarnya bukan hanya siapa yang menyadap, tetapi siapa yang memerintahkan, apa tujuan operasi, bagaimana hasil penyadapan digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah terdapat pemufakatan untuk tujuan politik atau tindakan yang melanggar hukum.

Kapolri menyampaikan lima tahapan dugaan modus operandi, mulai dari pemberian perintah, provisioning target melalui sistem LIMS, pelaksanaan penyadapan menggunakan Penlink X, pelaporan hasil secara berjenjang, hingga penghapusan data elektronik.

Empat tersangka telah ditetapkan, yakni LSP, SU, EH, dan AS, dengan dugaan peran berbeda dalam pemberian perintah, persetujuan, pelaksanaan, pelaporan, dan penghapusan data.

Susunan tersebut menunjukkan bahwa penyidikan mulai menyentuh dugaan rantai komando, bukan hanya operator teknis. Namun, seluruh peran tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Keberanian Kapolri dan Ukuran Integritas Institusi

Kapolri menegaskan bahwa kewenangan merupakan alat untuk menegakkan hukum, bukan sarana melampaui hukum. Kehormatan institusi tidak dibangun dengan menutupi kesalahan, melainkan melalui keberanian mengungkap kebenaran.

Karena itu, langkah Kapolri mengusut dugaan pelanggaran di lingkungan institusinya sendiri patut diapresiasi. Mengungkap perkara yang berpotensi menyentuh struktur kekuasaan internal bukan pekerjaan mudah.

Namun, keberanian membuka perkara bukanlah akhir dari integritas. Ia merupakan awal dari kewajiban membuktikan kebenaran secara menyeluruh.

Sebanyak 28 saksi, enam ahli, dan 29 perangkat elektronik telah dipaparkan dalam penyidikan perkara penyadapan. Sementara itu, pendalaman dugaan makar melibatkan 28 saksi Direktorat Siber dan sekitar 10 saksi tambahan.

Angka-angka tersebut memperlihatkan luasnya proses investigasi, tetapi tidak otomatis membuktikan seluruh tuduhan. Keberhasilan penyidikan tetap ditentukan oleh kualitas pembuktian, integritas barang bukti, serta kemampuan mengungkap keseluruhan rantai komando dan motif operasi.

Makar : Ketegasan Pengawasan dan Kehati-hatian Hukum

Komisi III meminta agar dugaan penyadapan ilegal ditelusuri hingga kemungkinan tindak pidana makar dan kejahatan terhadap keamanan negara.

Kapolri menyampaikan bahwa penyelidikan makar dilakukan secara tersendiri untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana tersebut.

Sikap ini penting. Penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghilangan data elektronik tidak otomatis membuktikan makar. Makar memiliki unsur hukum tersendiri yang harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Namun, kehati-hatian hukum tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pendalaman terhadap kemungkinan adanya tujuan politik atau pemufakatan yang lebih luas.

Ketegasan mengusut dan kehati-hatian membuktikan bukanlah dua sikap yang bertentangan. Keduanya justru merupakan fondasi penegakan hukum yang berintegritas.

Muhasabah Kekuasaan : Amanah yang Harus Dikoreksi

Dalam perspektif politik Islam, kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa yang bebas dari pengawasan.

Tradisi pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah menempatkan keadilan sebagai fondasi penting kepemimpinan. Kekuasaan tidak memperoleh legitimasi semata-mata karena memiliki kewenangan, tetapi karena menjalankan tanggung jawabnya secara benar.

Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani mengenai muhasabah lil hukkam menegaskan pentingnya koreksi terhadap penguasa dan aparat agar kewenangan tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan.

Dalam kerangka tersebut, pengawasan DPR terhadap dugaan penyadapan ilegal bukan sekadar dinamika politik antarlembaga. Ia merupakan bagian dari mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.

Demikian pula, keberanian Kapolri mengusut dugaan pelanggaran internal merupakan langkah awal menjalankan amanah institusional.

Tetapi muhasabah tidak berhenti pada keberanian mengungkap. Ia harus berujung pada keadilan, pertanggungjawaban, dan perbaikan sistem.

Siapa Mengawasi Pengawas ?

Perkara ini menghadirkan pertanyaan fundamental: bagaimana memastikan institusi yang memiliki kewenangan mengawasi masyarakat tidak justru menggunakan kewenangannya untuk kepentingan tertentu?

Jika instrumen pengawasan digunakan di luar prosedur, persoalannya bukan hanya pelanggaran privasi, tetapi penyalahgunaan kekuasaan. Jika hasil penyadapan digunakan untuk kepentingan politik, persoalannya bukan sekadar manipulasi informasi, melainkan potensi penyimpangan terhadap tujuan pembentukan institusi negara.

Karena itu, audit independen, pemulihan data, preservasi barang bukti, dan rekonstruksi rantai komando menjadi kebutuhan mendasar.

Penyidikan harus menjawab siapa pengendali operasi, berapa jumlah target sebenarnya, apa motif penyadapan, bagaimana hasilnya digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, serta apakah terdapat bukti yang memenuhi unsur makar.

Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Namun, tidak pula boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum proses pembuktian selesai.

Kesimpulan : Supremasi Hukum Diuji Ketika Kekuasaan Mengawasi Dirinya Sendiri

Perkara dugaan penyadapan ilegal bukan hanya ujian bagi Kapolri, Polri, atau Komisi III DPR RI. Ia merupakan ujian bagi seluruh sistem ketatanegaraan.

Empat tersangka, puluhan saksi, ahli, dan perangkat elektronik menunjukkan luasnya proses investigasi. Namun, ukuran keberhasilan bukan jumlah tersangka atau barang bukti, melainkan kemampuan mengungkap seluruh rantai komando, motif operasi, penggunaan hasil penyadapan, serta pihak yang benar-benar terlibat.

Komisi III telah mendorong pengusutan hingga kemungkinan makar. Kapolri telah menyampaikan perkembangan penyidikan dan menegaskan bahwa makar memerlukan pembuktian tersendiri. Kedua posisi tersebut harus berjalan beriringan: pengawasan politik mendorong pengusutan, sedangkan pembuktian hukum menentukan pertanggungjawaban pidana.

Dalam perspektif muhasabah lil hukkam, kekuasaan harus senantiasa dikoreksi agar tidak menyimpang dari amanah. Keberanian mengungkap kesalahan, keadilan dalam penindakan, dan keterbukaan terhadap pengawasan merupakan prasyarat integritas institusi.

Mengusut institusi sendiri adalah keberanian. Mengungkap seluruh kebenaran adalah integritas. Menindak siapa pun yang terbukti bersalah tanpa diskriminasi adalah supremasi hukum.

Pada akhirnya, perkara ini bukan sekadar skandal penyadapan. Ia adalah ujian apakah instrumen negara tetap menjadi alat untuk melindungi rakyat dan konstitusi, atau justru berpotensi digunakan untuk kepentingan kekuasaan tertentu.

Supremasi hukum sesungguhnya diuji bukan ketika negara memiliki kekuasaan untuk mengawasi, melainkan ketika negara mampu memastikan bahwa kekuasaan pengawasan itu sendiri tidak pernah berada di atas hukum.