Gerakan Rakyat menggelar diskusi Forum Ampera bertajuk “Model Politik Ekonomi Patuh Lingkungan” dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional di Kantor Sekretariat DPP, Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026) kemarin.

Diskusi tersebut dihadiri empat narasumber kunci untuk mengulas krisis ekologis, potensi maritim, serta transisi politik-ekonomi Indonesia.

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid membuka diskusi dengan menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari sekadar kepatuhan administratif menjadi keadilan ekologis secara substansial.

“Justru karena izin itu hutan malah di babat. Justru karena izin itu, kalau kata Pak Anies, APH apa namanya, hutan-hutan banyak di babat. Apakah ini juga masuk dalam kategori kepatuhan?” ujar Sahrin.

“Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi lingkungan hidup dan kesehatan itu adalah hak daripada warga negara,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Sulfikar Amir menyoroti kegagalan sistemik kapitalisme ekstraktif yang melahirkan manufactured risk dan ketidakbertanggungjawaban terorganisir.

“Politik ekonomi oligarki adalah satu model politik di mana ada segelintir orang yang memanfaatkan akses kekuasaan untuk mendapatkan profit semaksimal mungkin. Dia menjadi bermasalah ketika profit yang mereka dapatkan terkonsentrasi di kelompok-kelompok tertentu, sementara puluhan bahkan ratusan juta rakyat Indonesia itu harus menderita,” jelas Sulfikar.

“Predator politik ini adalah sebuah perilaku di mana kekuasaan digunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan bagi sekelompok orang. Nah, predator politics inilah yang menurut saya yang harus kita ubah menjadi sebuah politik ekonomi yang patuh lingkungan,” lanjutnya.

Executive Director Muhammadiyah Climate Center (MCC), Agus S. Djamil memaparkan betapa krusialnya posisi geografi Indonesia di peta maritim dan iklim global.

“Menurut suatu survei, posisi dari pantai utara Jawa, itu adalah posisi paling penting nomor dua di dunia. Sebagai tempat supply chains. Tempat satu Shanghai, nomor dua adalah pantai utara sebelah barat Jawa,” papar Agus.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif agar ruang geopolitik nasional tidak dikuasai asing secara abai.

“Kita adalah negara maritim paling penting di dunia dari berbagai segi. Segi ekonomi, segi climate. Ya, kita itu adalah critical climate corridor, koridor perubahan iklim paling penting di dunia. Kalau kita tidak paham geografi, maka kita akan juga ketinggalan terus,” ucapnya.

Di tengah diskusi, Dewan Pakar Pusat DPP Gerakan Rakyat, Bona Putravia Fitrikananda menguraikan pentingnya penerapan teknologi mutakhir untuk memperkuat penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

“Ketika kita mau melakukan penegakan hukum ini, maka dibutuhkannya salah satu mulai dari sense, understand, decide, dan act ini. Baru kemudian kita coba evaluasi, verify, apakah memang sudah berhasil atau tidak,” tutur Bona.

“Saat ini saya sedang bekerja sama dengan ITB untuk membangun UAV yang kelasnya namanya HALE, High Altitude Long Endurance. Pesawat ini menggunakan pakai solar system, nanti terbangnya akan tinggi sekali. Dia bisa terbang hampir 1 bulan, gunanya salah satunya nanti adalah melakukan sebagai surveillance,” ungkapnya.

Memasuki sesi diskusi terakhir, CEO Terumbu Lestari Nusantara, Muhammad Reza Pahlevi menyatakan perlunya aksi nyata serta penegakan hukum berdasarkan regulasi kelautan.

“Makna dari adanya undang-undang Kelautan ini, itu diharapkan adanya laut di Indonesia ini bisa memberikan kesejahteraan yang adil, makmur, lintas generasi. Kita lakukan gugatan-gugatan. Banyak sekali yang bisa kita gugat berdasarkan undang-undang Kelautan ini,” pungkas Reza.

Reza menekankan agar industri pengolah/ekstraktif dibebankan biaya dampak lingkungan atau environmental externality secara terhitung dan terukur.

“Bagaimana ekonomi kelautan? Satu, ekonomi harus patuh lingkungan. Maksudnya apa? Kita tidak setuju ada CSR saja untuk maritim, untuk laut, tapi kita harus masukkan yang namanya dari sisi ekonomi kelautan yang saya pelajari, ada namanya eksternalitas, biaya lingkungan,” tutupnya.