JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat empat temuan dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Pertama terkait dengan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan di beberapa daerah, khususnya yang didukung oleh Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo.

"Mobilisasi Aparatur Negara, masih menjadi salah satu pelanggaran paling menonjol di Sumatera Utara dan Jawa Tengah," kata Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati dalam acara webinar, Senin (2/12/2024).

Dia mengatakan, beberapa kepala desa dan camat itu diduga mengerahkan warganya untuk mendukung kandidat tertentu, misalnya mengkoordinasikan dan membuat video.

"Di Jawa Tengah juga ada praktik-praktik yang sama berdasarkan hasil wawancara dari tim pemantau kami," ucapnya.

Temuan kedua Perludem yakni dugaan intimidasi yang terjadi di daerah-daerah tertentu. Kasus paling besar adalah intimidasi yang sampai pada tindakan pidana terjadi di Sampang, Jawa Timur.

Kemudian beberapa pengucilan di Sumatera Utara. "Ada soal intimidasi yang walaupun tidak masif, terjadinya di komunitas kecil, misalnya pengucilan warga yang berbeda pilihan politik atau ancaman halus dari pihak tertentu yang terjadi di Sumatera Utara," imbuhnya.

Temuan ketiga adalah politisasi bantuan sosial atau bansos. Meski tak semasif saat Pemilu 2024, Perludem mencatat beberapa pola politisasi bansos yang terjadi.

"Terkait bansos ini misalnya ada pembagian bansos yang menggunakan simbol-simbol yang menjurus ini intensinya kepada salah satu paslon tertentu," imbuh dia.

Terakhir adalah politik uang yang besarannya variatif di Pilkada kali ini. Namun Perludem mencatat pola baru terkait politik uang seperti adanya pasar murah dan beragam cara lainnya.

"Jadi misalnya paket sembako yang ada misalnya minyak goreng, itu yang dilakukan pilkada kali ini," kata dia.