JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi unjuk rasa dengan mengusung tema #MerebutKemerdekaan. Aksi tersebut direncanakan berlangsung terpusat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Dalam aksi tersebut, Wakil Ketua Umum BEM UI Fathimah Azzahra turut berada di barisan mahasiswa dan memimpin penyampaian sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) itu menyuarakan delapan tuntutan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah penghentian berbagai bentuk tindakan yang oleh BEM UI disebut sebagai penjajahan negara terhadap rakyat. Mahasiswa juga mendesak pemerintah memperkuat pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta menjalankan reforma agraria yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat.

Di bidang ekonomi, BEM UI menyoroti kenaikan beban masyarakat dengan meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Mahasiswa juga menyerukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN).

BEM UI turut mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, mahasiswa mempersoalkan kebijakan pemusatan kekuasaan dan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) serta meminta agar otonomi daerah dikembalikan.

Persoalan kebencanaan juga menjadi bagian dari tuntutan mahasiswa. BEM UI meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional bagi wilayah Sumatera dan Flores yang terdampak bencana serta mempercepat proses pemulihan di daerah-daerah terdampak.

Sementara itu, tuntutan lainnya berkaitan dengan kondisi ruang sipil. BEM UI mendesak penghentian tindakan yang disebut sebagai represivitas dan intervensi TNI-Polri, sekaligus menyerukan pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (TP).

Melalui aksi #MerebutKemerdekaan, BEM UI menegaskan bahwa sejumlah persoalan tersebut menjadi perhatian mahasiswa dan perlu mendapatkan respons serta langkah konkret dari pemerintah.