Prabowo Perintahkan Menkomdigi Perang Melawan Judi Online
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung, dan Polri untuk tidak ad

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Kejaksaan Agung, dan Polri untuk tidak ada pihak yang membekingi judi online.

Meutya menyatakan, Prabowo meminta semua jajarannya untuk bekerja sama dalam memerangi judi online, bukan malah membantu praktik tersebut.

"Terkait judi online, dan ini sudah kita dengar berulang kali langsung dari beliau, dari Presiden. Jadi artinya beliau kembali menegaskan bahwa kita semua harus memerangi judi online. Pesan beliau kali ini adalah bekerja sama dengan baik," ujar Meutya dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meutya menjelaskan bahwa Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga, termasuk Polri dan Kejaksaan Agung.

"Tadi disebutkan beberapa institusi atau lembaga, Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenko Polkam, dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada beking-bekingan. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu," sambungnya.

Meutya mengatakan, Prabowo secara tegas mengingatkan bahwa judi online harus diperangi, karena mayoritas korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu. Dia mengatakan, Prabowo meminta tidak boleh ada kongkalikong dengan pelaku judi online.

"Ini juga mengutip persis ucapan beliau, 'bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online'," kata Meutya.

Selain itu, Prabowo juga berpendapat bahwa judi online dapat diberantas jika diperangi secara bersama-sama. Meutya mengungkapkan keyakinan Prabowo bahwa daya beli masyarakat akan meningkat jika judi online sudah tidak ada.

"Kami belum bisa melakukan perbaikan sistem secara masif, karena yang saat ini tengah dilakukan penyidikan. Jadi teman-teman mohon bersabar, setiap ada nama baru yang diberikan oleh kepolisian, langsung kami nonaktifkan," jelasnya.

"Dan rapat barusan juga kami gunakan kesempatan sesudahnya untuk berdiskusi dengan Polri, Kapolri khususnya, mengenai langkah-langkah ke depan yang tentunya ini tertutup," ujarnya.