JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025. Ia mengungkapkan, pemerintah pusat membuka seluas-luasnya bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta," kata Prabowo saat menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai. Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah. Ia pun menginginkan agar program tersebut dapat diterima oleh penerima dengan tepat sasaran.

"Boleh yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ikut membiayai program makan bergizi gratis.

Usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025). Sebab diketahui, anggaran program MBG sejauh ini hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk program unggulan tersebut. "Yang termasuk tadi saya matur ke Pak Presiden, di luar dari muslimat, ada Juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," kata Khofifah.

Ia menuturkan, tambahan biaya dari APBD untuk program unggulan itu setidaknya bisa meningkatkan standar menu. Adapun saat ini, anggaran makan bergizi ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi per anak.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," beber Khofifah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Jawa Timur sudah memiliki alokasi anggaran untuk program pangan. Alokasi itu bisa digunakan jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan APBD.

Di sisi lain, ia pun menyampaikan kepada kabupaten/kota di Jawa Timur mengenai pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis.

"Kabupaten/kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting, lho, untuk meluaskan sapaan, meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi," pungkasKhofifah.