JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diagendakan menggelar diskusi bersama sejumlah akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026. Pertemuan tersebut membahas penanganan lahan gambut yang dari tahun ke tahun masih menghadapi persoalan kebakaran.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo diagendakan berdiskusi dengan banyak akademisi untuk membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam.

“Iya, siang ini Pak Presiden akan berdiskusi dengan banyak akademisi, membahas penanganan lahan gambut yang tahun ke tahun selalu terbakar,” tutur Seskab Teddy.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada 16 September 2026 lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penanganan persoalan gambut secara menyeluruh dengan melibatkan para pakar, akademisi, serta lembaga penelitian.

“Saya ingin langsung bertatap muka dengan para pakar gambut yang ada di Indonesia, dan juga yang dari luar negeri,” ujar Presiden Prabowo pada dalam rapat terbatas yang digelar secara hybrid di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026 lalu.

Presiden Prabowo juga meminta agar pembahasan melibatkan berbagai unsur, termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta fakultas-fakultas di perguruan tinggi. Menurut Presiden, berbagai perspektif keilmuan diperlukan untuk membahas persoalan gambut dan merumuskan langkah penanganan secara komprehensif.

“Tapi mungkin kita juga ada dari BRIN, dari fakultas-fakultas, saya minta kita bahas benar-benar masalah gambut ini, dan kita mulai ambil langkah-langkah yang benar-benar menyeluruh untuk kita selesaikan,” lanjut Presiden.

Melalui diskusi tersebut, Presiden Prabowo ingin mendengarkan pandangan dan masukan dari kalangan akademisi mengenai pengelolaan serta penanganan lahan gambut. Pembahasan diharapkan dapat memberikan perspektif berbasis kajian dalam menghadapi persoalan kebakaran lahan gambut yang berulang dari tahun ke tahun.

Pelibatan para pakar dan akademisi menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat kebijakan berbasis pengetahuan dalam menangani persoalan lahan gambut. Masukan dari berbagai bidang keilmuan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan yang menyeluruh.