JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah adanya upaya mematikan kamera pengawas atau CCTV milik Pemprov DKI Jakarta saat aksi penyampaian pendapat yang berlangsung beberapa waktu lalu. Dia memastikan sistem pemantauan tetap berjalan dan kondisi di lapangan dapat terpantau.

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono saat ditanya mengenai perkembangan penanganan sejumlah CCTV yang mengalami kerusakan, termasuk di kawasan Pejompongan, Jakarta, saat aksi demonstrasi berlangsung.

Pramono menegaskan kerusakan pada sejumlah perangkat tidak berarti Pemprov DKI sengaja mematikan sistem pemantauan untuk menghilangkan rekaman atau menghambat pemantauan aksi.

“Jadi tidak benar bahwa ada upaya untuk mematikan CCTV dan sebagainya karena semuanya termonitor dan kami mempunyai data untuk itu,” kata Pramono di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Menurutnya, hanya terdapat satu atau dua titik fasilitas yang mengalami kerusakan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu kinerja sistem CCTV DKI secara keseluruhan.

“Jadi sekali lagi yang memang ada hanya satu-dua titik, tetapi secara keseluruhan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pemprov DKI, lanjut Pramono, masih melakukan pendalaman terhadap kerusakan sejumlah fasilitas publik yang terjadi selama aksi unjuk rasa. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai fasilitas, termasuk CCTV dan halte.

“Berkaitan dengan fasilitas publik apakah itu CCTV, halte, dan yang lain-lain yang kemudian mengalami kerusakan ketika adanya aksi unjuk rasa, tentunya kita sekarang sedang mendalami itu, termasuk yang di Pejompongan,” jelasnya.

Pramono menambahkan, secara umum pelayanan dan fungsi fasilitas publik di Jakarta tetap berjalan selama aksi demonstrasi berlangsung.

“Jadi saya harus menyampaikan secara keseluruhan sebenarnya pelaksanaan ketika terjadi demo kemarin hampir semua fasilitas publik kita itu berjalan dengan baik,” pungkasnya.