Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar Konferensi Pers Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di Balairung, Balai Kota Jakarta, pada Jumat (21/11). Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menunjukkan komitmen Pemprov DKI terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas publik dalam proses pembangunan kota. 

Dalam paparannya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan, keterbukaan informasi anggaran menjadi bagian penting dari transformasi Jakarta menuju kota global yang berdaya saing tinggi. 

“Konferensi pers ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap transparansi fiskal dan akuntabilitas publik. Sebagai kota yang sedang berproses menuju kota global, Jakarta memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak hanya pertumbuhan tetap terjaga, tetapi juga stabilitas dan inklusivitas bagi seluruh warganya,” urainya.

Gubernur Pramono menjelaskan, hingga Oktober 2025, berbagai indikator ekonomi menunjukkan perekonomian Jakarta berada pada momentum pertumbuhan yang kuat, stabil, dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 4,96 persen, yang mencerminkan ketahanan ekonomi daerah sekaligus pemulihan yang konsisten di berbagai sektor, terutama jasa, transportasi, dan akomodasi. 

Jakarta juga terus menjadi pusat perputaran ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 16,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Jakarta berada pada kisaran 4,6 hingga 5,4 persen pada 2025, sejalan dengan meningkatnya aktivitas dunia usaha dan mobilitas masyarakat.

Inflasi Jakarta pun tetap terkendali sebesar 2,69 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,86 persen. Stabilitas harga ini berhasil diwujudkan melalui kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama lintas pemangku kepentingan. Pemprov DKI menjaga keterjangkauan harga lewat program pangan bersubsidi bagi kelompok rentan, kerja sama antardaerah untuk memastikan kecukupan pasokan, serta penguatan rantai distribusi melalui gerak Jakmart, Jakgrosir, dan revitalisasi pasar. Selain itu, pengawasan harga secara intensif diupayakan melalui rapat mingguan TPID guna menjaga daya beli masyarakat dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Di sisi ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 6,05 persen per Agustus 2025. Penurunan ini merupakan hasil positif dari berbagai program penempatan kerja yang telah dilaksanakan secara masif sepanjang tahun. Hingga Oktober 2025, Pemprov DKI telah menyelenggarakan 20 job fair di berbagai wilayah, 280 kelas pelatihan reguler, serta 245 pelatihan Mobile Training Unit (MTU) di 93 kelurahan. 

Adapun sektor perdagangan, akomodasi dan makanan-minuman, serta transportasi dan pergudangan masih menjadi sektor dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Pemprov DKI Jakarta juga memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses kerja yang setara melalui penyelenggaraan Job Fair and Upskilling Disabilitas 2025.

Sementara itu, realisasi investasi hingga Triwulan III 2025 mencapai Rp204,13 triliun atau tumbuh 6,4 persen dibandingkan periode sebelumnya. Kontribusi DKI Jakarta terhadap total investasi nasional tercatat sebesar 14,24 persen dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 338.310 orang. 

"Pemprov DKI terus memperkuat iklim investasi melalui simplifikasi perizinan, optimalisasi layanan Mal Pelayanan Publik, promosi investasi melalui Jakarta Investment Centre, serta peningkatan kolaborasi dengan dunia usaha," imbuh Gubernur Pramono.

Pada sisi fiskal, total APBD-P DKI Jakarta Tahun 2025 tercatat sebesar Rp91,86 triliun. Pendapatan daerah mengalami kenaikan signifikan dari Rp62,39 triliun pada Oktober menjadi Rp68,53 triliun per November 2025 atau 81,15 persen dari target pendapatan sebesar Rp84,45 triliun. 

Peningkatan ini didorong oleh kuatnya kinerja Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak dan retribusi daerah. Belanja daerah juga meningkat dari Rp47,96 triliun menjadi Rp51,98 triliun, atau 60,46 persen dari target Rp85,97 triliun. Proses pengadaan barang dan jasa telah mencapai 95,34 persen dengan total 21.631 paket pengadaan yang telah dilaksanakan. 

Pembiayaan daerah (neto) tercatat sebesar Rp3,64 triliun, sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) meningkat dari Rp18,08 triliun menjadi Rp20,09 triliun per 20 November 2025. Secara keseluruhan, posisi anggaran pada Oktober 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp14,43 triliun. Pemprov DKI optimistis realisasi anggaran akan meningkat menjelang akhir tahun seiring percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di seluruh perangkat daerah.

Gubernur Pramono menegaskan, seluruh capaian tersebut menjadi dasar yang kuat bagi Pemprov DKI Jakarta dalam melanjutkan agenda pembangunan daerah. “Angka-angka ini memperlihatkan bahwa fundamental ekonomi Jakarta tetap kuat untuk mendorong program prioritas pembangunan Jakarta. Kami akan terus memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan warga,” tutupnya.