Oleh : Slamet Sugianto

Indonesia sedang memasuki fase politik yang menuntut pembacaan lebih mendalam daripada sekadar pergantian pejabat, perubahan koalisi, atau persaingan elite menuju Pemilu 2029. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden, perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri, serta polemik dugaan risywah dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 mempertemukan bangsa ini dengan persoalan fundamental: bagaimana amanah, integritas, dan legitimasi kekuasaan dipertahankan ketika politik semakin berkelindan dengan kepentingan finansial dan jaringan elite?

Ketiga peristiwa tersebut tidak serta-merta merupakan satu rangkaian konspirasi. Masing-masing memiliki konteks dan pembuktian hukum tersendiri. Namun, secara konseptual, semuanya menguji apakah kekuasaan masih bekerja berdasarkan hukum, etika, dan kemaslahatan publik, atau mulai bergerak mengikuti kepentingan kelompok yang memiliki sumber daya dan kemampuan mengendalikan keputusan.

Dalam konteks ini, masa depan Nahdlatul Ulama menjadi sangat strategis. NU bukan sekadar organisasi keagamaan dengan jaringan pesantren dan jamaah yang luas, tetapi juga kekuatan sosial yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan kebangsaan. Integritas internal NU karena itu tidak hanya menentukan masa depan organisasinya, tetapi juga berimplikasi terhadap kualitas moral kehidupan berperadaban Indonesia.

Muktamar dan Persoalan Amanah Kepemimpinan

Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026, menghasilkan kepemimpinan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031. Dalam prosesnya, mekanisme pemilihan Ketua Umum melalui AHWA memperoleh 401 suara, sedangkan mekanisme one man one vote memperoleh 150 suara, dengan satu suara tidak sah.

Angka 401 tersebut merupakan dukungan terhadap mekanisme AHWA, bukan bukti bahwa 401 PCNU atau PWNU menerima uang ataupun melakukan risywah. Menghubungkan angka pemungutan suara dengan jumlah penerima suap membutuhkan pembuktian tersendiri.

Di tengah hasil Muktamar tersebut, Gus Lilur melalui podcast Madilog menyampaikan dugaan transaksi uang, konsolidasi pengurus, pemberian dana kepada peserta, serta kemungkinan hubungan aliran dana dengan perkara korupsi ATR/BPN. Ia juga menyampaikan dugaan keterlibatan sejumlah tokoh, termasuk Nusron Wahid, Saifullah Yusuf, dan beberapa figur dalam lingkungan NU.

Keterangan tersebut mencakup dugaan pemberian uang Rp50 juta sebagai pembayaran awal, pembayaran lanjutan Rp100 juta, pemberian dua kali Rp50 juta kepada pihak tertentu, serta dugaan distribusi Rp500 juta kepada sejumlah PCNU di Jawa Timur. Ia juga menguraikan dugaan pertemuan di Medan dan Surabaya, konsolidasi peserta, dan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam podcast.

Seluruhnya merupakan klaim narasumber yang harus diuji. Penerimaan laporan oleh KPK tidak sama dengan penetapan tersangka, sedangkan hubungan antara perkara korupsi ATR/BPN dan dugaan pendanaan Muktamar harus dibuktikan melalui penelusuran aliran uang dan keterkaitan transaksi.

Namun, terlepas dari hasil proses hukum, persoalan mendasar tetap penting: bagaimana menjaga agar kepemimpinan organisasi keagamaan tidak menjadi objek transaksi?

Qanun Asasi : Mengembalikan NU kepada Fondasi Pendirian

Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari melalui Qanun Asasi menempatkan perjuangan NU dalam kerangka nilai Islam, persatuan, dan kemaslahatan umat.

Organisasi bukan instrumen perebutan jabatan. Kepemimpinan harus menjadi sarana khidmah, sedangkan struktur organisasi harus menjaga integritas, persatuan, dan tujuan perjuangan.

Jika dugaan transaksi suara terbukti, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran prosedur pemilihan. Ia berpotensi menjadi penyimpangan terhadap ruh organisasi yang dibangun untuk menjaga agama dan memperjuangkan kemaslahatan masyarakat.

Organisasi yang menjadikan uang sebagai faktor penentu kepemimpinan menghadapi risiko perubahan orientasi. Jabatan yang seharusnya diperoleh melalui amanah, kapasitas, dan pertimbangan kemaslahatan dapat berubah menjadi objek transaksi.

Pertanyaannya: apakah kepemimpinan NU masih merupakan amanah jamaah, atau mulai menjadi arena kompetisi finansial dan pengaruh elite?

Adabul ‘Alim wal Muta’allim : Integritas Ulama dan Amanah

Dalam Adabul ‘Alim wal Muta’allim, KH Hasyim Asy’ari menegaskan bahwa kemuliaan ilmu tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan, tetapi harus diwujudkan melalui integritas, keteladanan, dan tanggung jawab moral.

Pemimpin organisasi keagamaan tidak cukup dinilai berdasarkan gelar, kedudukan, jaringan, atau kemampuan mengonsolidasikan dukungan. Ia harus dinilai berdasarkan kejujuran, amanah, kapasitas, dan keteladanan.

Apabila seseorang menerima uang untuk memengaruhi pilihan kepemimpinan, tindakan tersebut berpotensi mengubah amanah menjadi keuntungan material. Keputusan organisasi tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh pertimbangan kualitas dan kemaslahatan, melainkan oleh transaksi yang menguntungkan pihak tertentu.

Krisis seperti ini bukan hanya merusak mekanisme pemilihan, tetapi juga mengancam kepercayaan masyarakat terhadap ulama.

Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggung jawab moralnya. Kehormatan ulama tidak terletak pada kekuatan jabatan, tetapi pada kemampuan menjaga ilmu, adab, dan amanah ketika berhadapan dengan uang dan kekuasaan.

Ihya’ ‘Ulumiddin : Risywah dan Penyakit Cinta Jabatan

Persoalan dugaan transaksi suara menemukan relevansi langsung dalam Ihya’ ‘Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali.

Al-Ghazali membedakan sedekah, hadiah, dan pemberian yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui kewenangan seseorang. Pemberian yang secara lahiriah tampak sebagai hadiah dapat berubah menjadi risywah apabila substansinya adalah memengaruhi keputusan atau tindakan pemegang kewenangan.

Uang yang disebut sebagai bantuan, biaya transportasi, uang koordinasi, uang operasional, atau hadiah tidak otomatis menjadi halal hanya karena nomenklaturnya berbeda. Yang menentukan adalah motif, substansi, hubungan dengan kewenangan, dan tujuan pemberian.

Apabila uang diberikan untuk membeli suara, mengarahkan pilihan, atau mengendalikan keputusan kepemimpinan, maka substansinya dapat memenuhi karakter risywah menurut perspektif syariat.

Tanggung jawab juga tidak hanya berada pada pemberi dan penerima. Pihak yang mengatur distribusi, menghubungkan pemberi dengan penerima, atau memfasilitasi transaksi harus diperiksa sesuai peran dan bukti keterlibatannya.

Al-Ghazali juga mengingatkan bahaya cinta dunia, ambisi kedudukan, dan kecenderungan menjadikan agama sebagai sarana keuntungan. Jika jabatan diperjualbelikan, yang dipertaruhkan bukan sekadar suara, melainkan integritas amanah.

Nuansa Fiqh Sosial : NU dan Politik Kebangsaan

KH MA Sahal Mahfudh melalui Nuansa Fiqh Sosial menempatkan fiqh dalam kerangka keadilan, kemaslahatan, dan realitas sosial. Dalam pemikiran siyasah ‘aliyah samiyah, beliau menekankan politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politik.

NU harus menjaga posisi sebagai kekuatan moral yang mampu mengoreksi kekuasaan, bukan menjadi subordinat kepentingan kekuasaan.

Ketika organisasi keagamaan terseret terlalu jauh ke dalam politik praktis, persaudaraan jamaah dapat tercabik, kepentingan elite berpotensi mengalahkan kebutuhan masyarakat, dan independensi organisasi melemah.

Dugaan risywah Muktamar mengingatkan tiga risiko: ketergantungan finansial, ketergantungan politik, dan ketergantungan elite. Ketiganya dapat mengubah organisasi menjadi instrumen kepentingan pihak tertentu.

Kedekatan politik bukan otomatis korupsi. Jabatan pemerintahan bukan otomatis bukti transaksi. Namun, apabila ditemukan pertukaran kepentingan yang melibatkan uang dan kewenangan, persoalan etik dan hukumnya menjadi serius.

NU harus mampu bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan kemampuan mengkritik pemerintah. Kemitraan tidak boleh berubah menjadi subordinasi.

Mundurnya Gibran dan Perubahan Konfigurasi Kekuasaan

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka membuka ruang baru dalam konfigurasi pemerintahan Prabowo. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Perubahan tersebut berpotensi memunculkan konsolidasi ulang koalisi, negosiasi antarkekuatan partai, perubahan distribusi pengaruh, dan kompetisi menuju Pemilu 2029.

NU berpotensi menjadi objek pendekatan berbagai kekuatan politik karena jaringan pesantren, pengaruh sosial, dan legitimasi keagamaannya merupakan modal penting dalam kehidupan nasional.

Namun, NU harus menentukan posisi sejarahnya: menjadi kekuatan moral yang menjaga keseimbangan kekuasaan atau menjadi objek konsolidasi politik.

Mundurnya Gibran tidak otomatis menentukan masa depan NU. Tetapi perubahan politik tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat independensi organisasi.

Penyadapan Ilegal dan Ujian Supremasi Hukum

Perkara dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri menambah dimensi krisis kepercayaan terhadap institusi negara.

Dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan dokumen elektronik merupakan persoalan serius apabila terbukti. Ia menyangkut pelanggaran hak privasi, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi informasi, dan kemungkinan penggunaan instrumen negara untuk kepentingan yang tidak sah.

Dugaan makar harus ditempatkan secara terpisah. Penyadapan ilegal tidak otomatis membuktikan makar. Unsur perbuatan, tujuan, dan pemufakatan harus diperiksa melalui proses hukum.

Dalam konteks ini, NU mempunyai ruang untuk mengingatkan bahwa negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara kekuasaan, dan institusi penegak hukum tidak boleh menjadi instrumen kepentingan politik.

Posisi paling kuat bagi NU adalah membela supremasi hukum, bukan membela individu berdasarkan kedekatan politik. Prinsip yang sama berlaku terhadap dugaan risywah Muktamar: tidak boleh ditutup-tutupi, tetapi juga tidak boleh menjadi dasar menghakimi seseorang sebelum pembuktian selesai.

Tiga Lapis Krisis Legitimasi

Dugaan risywah Muktamar, perkara penyadapan ilegal, dan perubahan konfigurasi politik nasional dapat dibaca melalui tiga lapis persoalan.

Pertama, krisis amanah organisasi. Dugaan jual beli suara atau manipulasi pemilihan dapat merusak legitimasi kepemimpinan.

Kedua, krisis integritas institusi. Dugaan penyadapan ilegal dan penyalahgunaan kewenangan dapat melemahkan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Ketiga, krisis kepercayaan publik. Apabila organisasi dan institusi negara tidak mampu menunjukkan integritas, masyarakat berpotensi kehilangan keyakinan bahwa keputusan publik dibuat berdasarkan hukum, amanah, dan kemaslahatan.

Ketiganya tidak harus berasal dari satu sumber. Namun, apabila berkembang tanpa koreksi, dampaknya dapat saling memperkuat.

Yang dipertaruhkan bukan hanya masa depan NU atau pemerintahan Prabowo, melainkan kualitas kehidupan berperadaban Indonesia.

Masa Depan NU : Pemulihan, Subordinasi, atau Fragmentasi

Masa depan NU setidaknya menghadapi tiga kemungkinan.

Pertama, pemulihan moral dan kelembagaan. NU mengambil momentum perubahan politik nasional untuk memperkuat independensi, menyelesaikan dugaan risywah melalui pemeriksaan yang adil, memperbaiki mekanisme pemilihan, dan mengembalikan orientasi organisasi kepada khidmah.

Kedua, subordinasi terhadap kekuasaan. NU semakin dekat dengan pusat pemerintahan, sementara persoalan internal tidak diselesaikan secara memadai. Kritik terhadap pemerintah menjadi selektif, struktur organisasi menjadi arena kompetisi politik, dan agenda sosial-keagamaan berpotensi terpinggirkan. NU mungkin tetap besar secara struktural, tetapi mengalami pelemahan secara moral.

Ketiga, fragmentasi internal. Jika dugaan risywah tidak diselesaikan secara transparan, konflik elite berkembang menjadi konflik legitimasi, dan jamaah terpolarisasi berdasarkan afiliasi politik, NU berisiko mengalami penurunan kepercayaan, melemahnya solidaritas, dan berkurangnya kapasitas menjalankan fungsi sosial-keagamaan.

Karena itu, masa depan NU tidak semestinya ditentukan oleh siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, melainkan oleh siapa yang paling mampu menjaga amanah.

NU dan Politik Indonesia Menuju 2029

NU berpotensi menjadi salah satu kekuatan moral terpenting dalam mengawal Indonesia menuju 2029, tetapi kekuatan tersebut tidak terutama terletak pada penguasaan jabatan politik.

Legitimasi moral, independensi kelembagaan, dan orientasi kerakyatan merupakan tiga faktor penentu.

NU harus mempunyai kredibilitas untuk berbicara mengenai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, supremasi hukum, dan keadilan sosial. Jika dugaan pelanggaran amanah di internalnya tidak diselesaikan, pesan moral kepada pemerintah akan kehilangan sebagian kekuatannya.

NU juga harus mampu bekerja sama dengan pemerintah tanpa kehilangan kemampuan mengkritik. Hubungan baik dengan Presiden Prabowo tidak boleh menghalangi koreksi terhadap kebijakan yang merugikan rakyat. Sebaliknya, kritik terhadap pemerintah tidak harus berarti oposisi politik.

Agenda utama NU seharusnya kembali kepada persoalan masyarakat: kemiskinan, pendidikan pesantren, ekonomi warga, ketimpangan sosial, kesehatan, perlindungan pekerja, dan pemberdayaan ekonomi umat.

Politik kerakyatan bukan sekadar retorika, melainkan tanggung jawab sosial organisasi.

Reformasi Tata Kelola sebagai Jalan Pemulihan

Masa depan NU membutuhkan langkah korektif yang konkret: pemeriksaan independen dan transparan terhadap dugaan risywah Muktamar; penguatan mekanisme pemilihan dan pengawasan; penilaian kepemimpinan berdasarkan integritas, kapasitas, dan rekam jejak khidmah; kemitraan kritis dengan pemerintah; serta penguatan agenda pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sosial.

Dalam menghadapi krisis hukum nasional, NU harus membela supremasi hukum tanpa menjadi instrumen kepentingan kelompok.

Langkah tersebut bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan implementasi prinsip amanah, adab, keadilan, dan kemaslahatan yang terkandung dalam Qanun Asasi, Adabul ‘Alim wal Muta’allim, Ihya’ ‘Ulumiddin, dan Nuansa Fiqh Sosial.

Muhasabah Lil Hukam dan Lil Ulama

Krisis moral kekuasaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pergantian pejabat. Ia membutuhkan keberanian melakukan koreksi terhadap cara kekuasaan dijalankan.

Kepada Presiden Prabowo, persoalan ini merupakan momentum memperkuat supremasi hukum, memastikan independensi penegak hukum, dan menjaga agar institusi negara tidak menjadi instrumen kepentingan politik.

Kepada elite NU, persoalan ini merupakan momentum kembali kepada amanah organisasi, memperkuat integritas kepemimpinan, dan memastikan bahwa jabatan menjadi sarana khidmah, bukan objek transaksi.

Kepada jamaah dan masyarakat, loyalitas terhadap organisasi harus berjalan bersama komitmen terhadap kebenaran, keadilan, dan amanah. Persatuan tidak boleh menjadi alasan menutup pelanggaran, tetapi kritik juga tidak boleh berubah menjadi fitnah.

Al-Ghazali mengajarkan amar makruf nahi mungkar terhadap penguasa dengan memperhatikan keadilan dan akibat tindakan. KH Hasyim Asy’ari menempatkan adab dan integritas sebagai bagian dari kemuliaan ilmu. Qanun Asasi mengarahkan NU kembali kepada prinsip pendiriannya. KH MA Sahal Mahfudh mengingatkan bahwa politik NU harus berpihak kepada kebangsaan, kerakyatan, dan etika.

Keempat perspektif tersebut bertemu dalam satu pesan: amanah tidak boleh dikalahkan oleh uang dan kekuasaan.

Penutup : NU Harus Menjadi Penjaga Moral Perubahan Politik

Indonesia sedang menghadapi ujian supremasi hukum dan legitimasi kekuasaan. NU sedang menghadapi ujian amanah dan independensi organisasi.

Mundurnya Gibran, perubahan konfigurasi pemerintahan Prabowo, dan perkara penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri merupakan dinamika yang dapat mengubah lanskap politik nasional. Namun, perubahan tersebut tidak otomatis menentukan masa depan NU.

Masa depan NU lebih ditentukan oleh bagaimana organisasi merespons persoalan integritas, independensi, dan kemaslahatan umat.

Apabila NU mampu menyelesaikan dugaan risywah Muktamar secara transparan, memperkuat integritas kepemimpinan, dan menjaga independensi dari politik kekuasaan, NU berpotensi menjadi kekuatan moral yang semakin penting dalam mengawal Indonesia menuju 2029.

Sebaliknya, apabila persoalan internal dibiarkan, sementara organisasi semakin terseret dalam kompetisi elite dan konsolidasi kekuasaan, NU berisiko kehilangan sebagian legitimasi moral yang menjadi modal sejarahnya.

Kebesaran NU tidak terletak pada seberapa dekat ia dengan kekuasaan, tetapi pada seberapa kuat ia menjaga amanah ketika kekuasaan sedang diperebutkan.

NU tidak boleh menjadi penumpang perubahan politik. NU harus menjadi penjaga moral perubahan politik.

Sebab, organisasi keagamaan yang kehilangan independensi moral akan kesulitan menjalankan fungsi koreksi terhadap kekuasaan. Dan kekuasaan yang kehilangan koreksi moral berpotensi menjauh dari keadilan.

Pada akhirnya, masa depan NU bukan hanya soal siapa yang memimpin organisasi, melainkan apakah organisasi masih mampu memimpin dirinya sendiri menuju kebenaran.

Itulah ujian sejarah NU: menjaga amanah ketika uang menawarkan pengaruh, menjaga independensi ketika kekuasaan menawarkan kedekatan, dan menjaga keadilan ketika loyalitas kelompok menuntut pembenaran.

Di tengah perubahan politik nasional, NU harus tetap menjadi kekuatan moral yang berdiri di atas kepentingan umat, bukan di bawah kepentingan elite.