Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Rakyat sukses menghadiri acara dialog interaktif “Pasti Ada Solusi” di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum), pada Jumat (6/11/2026), guna menanyakan perkembangan proses legalitas badan hukum partai politik (parpol).

Menurut hasil verifikasi oleh Kementerian Hukum (Kemenkum) terdapat sejumlah catatan perbaikan administrasi, khususnya berkaitan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta kesesuaian data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Menanggapi perbaikan tersebut, Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid mengimbau jajaran pengurus di daerah untuk bersiap melakukan perbaikan data.

"Alhamdulillah telah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Hukum dan ada beberapa catatan perbaikan, terutama terkait dengan NIK, kesesuaian dengan catatan di dalam Dukcapil," ujar Sahrin.

"Untuk itu tentunya, In Syaa Allah sudah disampaikan tadi oleh pihak Dirjen AHU bahwa akan disampaikan paling lambat minggu depan, hari Senin atau Selasa. Dan tentunya kami akan segera juga memperbaiki kebutuhan-kebutuhan tersebut, sehingga oleh Pak Menteri tadi setelah perbaikan itu, akan segera diterbitkan badan hukum Partai Gerakan Rakyat," lanjutnya menjelaskan.

Sahrin pun berpesan agar seluruh jajaran pengurus wilayah untuk tetap solid serta menjaga semangat perjuangan dalam melengkapi kekurangan syarat administrasi badan hukum Partai Gerakan Rakyat.

"Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, tetap jaga semangat, jaga solidaritas dan kepada teman-teman DPW yang mana terdapat perbaikan-perbaikan untuk segera melakukan perbaikan," tuturnya.

Terkait teknis pelaksanaan perbaikan di tingkat daerah, ia menjelaskan langkah lanjutan akan dikoordinasikan oleh tim internal partai.

"Nanti tim legalitas akan berkoordinasi dengan teman-teman yang terkait dengan perbaikan tersebut. DPW mana saja nanti tentunya akan diinformasikan lebih lanjut. Terima kasih, salam Gerakan Rakyat, HURA!" tutup Sahrin.