JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan anggaran awal sebesar Rp44 miliar untuk mendukung percepatan pemulihan dan penanganan bencana alam di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah menegaskan akan terus mengevaluasi dan siap menambah dukungan pendanaan sesuai dengan dinamika kebutuhan di lapangan.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa pihaknya memantau secara ketat kondisi fiskal pemerintah daerah (pemda) terdampak melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) guna memastikan tidak ada kendala anggaran dalam membantu warga.

"Kita lihat nanti. Saya bilang ke Pak Bupati, pakai dulu itu. Nanti kalau kurang, katakan ke kami, nanti kami laporkan ke Bapak Presiden. Nanti Presiden pasti akan menyiapkan anggaran lebih untuk daerah yang terkena bencana seperti ini," tegas Purbaya, Rabu (19/8/2026).

Prioritas Tanggap Darurat dan Kalkulasi Tahap Pemulihan

Purbaya menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan fase tanggap darurat. Kendati demikian, tim di tingkat pusat sudah mulai melakukan perhitungan dan analisis kebutuhan anggaran untuk tahap rehabilitasi serta rekonstruksi jangka panjang.

Seluruh pengalokasian anggaran tambahan akan disesuaikan dengan eskalasi dampak di lapangan dan dieksekusi setelah mendapatkan persetujuan resmi dari Presiden.

Jaminan Kelancaran Anggaran BNPB dan Logistik Daerah

Kemenkeu memastikan bahwa alokasi dana operasional untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah disiagakan sesuai prosedur yang berlaku. Purbaya menjamin distribusi bantuan logistik maupun pencairan anggaran tidak akan terhambat oleh birokrasi.

"Yang paling penting kalau ada kebutuhan daerah harus lancar penyaluran barangnya dan dananya. Kita akan mengecek terus," pungkas Purbaya.