BANYUWANGI- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan dialog dan menyerap aspirasi para kelompok perikanan dan nelayan di Dermaga Muncar Banyuwangi, Sabtu (12/7). Tak hanya melakukan dialog, dalam kesempatan ini Gubernur Khofifah juga menyerahkan bantuan perikanan dengan total senilai  Rp 276 juta. 

Didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jatim Isa Anshori dan Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, detailnya Gubernur Khofifah memberikan 100 alat tangkap senilai Rp 60 juta yang diberikan secara simbolis kepada 25 orang. 

Tak hanya itu, dirinya turut menyerahkan bantuan paket budidaya ikan lele kepada 2 kelompok pembudidaya ikan senilai Rp 166 juta. Serta menyerahkan bantuan kemasan produk olahan ikan kepada 2 kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan senilai Rp 50 juta. 

"Dalam dialog yang kita lakukan, ternyata keluhan yang disampaikan banyak terkait sampah, nanti kita akan sisir. Insya Allah minggu depan saya akan kembali dan kita bisa melakukan pengerukan menggunakan ekskavator. Yang seperti ini memang sering sekali kita lakukan sambil berkeliling," katanya.

Pembersihan ini sekaligus untuk mengangkat bangkai-bangkai kapal yang menghalangi jalur keluar masuk. Namun untuk melakukannya, Gubernur Khofifah menekankan pentingnya memastikan kapal-kapal itu tidak bertuan dan memang tidak akan digunakan.

Gubernur Khofifah lebih jauh mendiskusikan terkait keselamatan kerja para nelayan. Pasalnya, para nelayan tersebut melaporkan terkait kesulitan sinyal di laut sehingga penanganan terhadap kecelakaan seringkali terhambat.

"Ini akan kami koordinasikan dengan Kominfo. Tapi untuk jaminan keamanan dan keselamatan kerja, kami akan berikan BPJS ketenagakerjaan untuk para nelayan yang belum punya. Nanti ini akan dikoordinasikan dengan Pemkab Banyuwangi juga," jelasnya.

Gubernur Khofifah juga berdialog dengan Rabiatullah, salah satu Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) Muncar yang fokus pada pendampingan istri-istri nelayan. Di mana, Rabiatullah memastikan mereka tidak bergantung hanya pada pendapatan suami.

"Jadi di sini ibu-ibu ini kami bantu mengolah produk ikan yang Alhamdulillah sudah dipasarkan sampai ke luar Banyuwangi. Tapi kami terkendala perijinan BPOM dan HAKI. Mohon bantuannya untuk ijin ini, Bu Gubernur, agar kami semakin percaya diri dan produk kami tidak dijiplak," ujar Rabiatullah.

Merespon hal tersebut, Gubernur Khofifah berjanji bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan pendampingan baik untuk HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) maupun BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

"Untuk HAKI relatif lebih mudah dan cepat. Tapi untuk BPOM memang bisa sampai dua tahun karena melibatkan hasil laboratorium dan harus ada orang BPOM yang turun untuk melakukan survei. Memang membutuhkan biaya, tapi saya tugaskan komandan-komandan yang ada di sini untuk memberikan pendampingan," pungkasnya.

Sebagai informasi, UPT Pelabuhan Perikanan Muncar Banyuwangi ditetapkan sebagai juara 3 Pelabuhan Perikanan Teladan dan Terbaik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2024 lalu. Setidaknya terdapat 920 kapal dengan 13.000 nelayan di Muncar.