JAKARTA  - Presiden Joko Widodo mengatakan bakal berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) jika kondisinya sudah siap. Hal ini disampaikan Kepala Negara saat ditanya soal rencana berkantor di IKN pada Juli 2024.

"Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dikutip dari rekaman video yang dirilis Sekretariat Presiden, Jumat (19/7).

Sebelumnya, Presiden bilang masih melihat kesiapan infrastruktur dasar sebelum berkantor di IKN pada Juli ini. Ia mengakui, target semula berkantor di ibu kota baru tersebut pada Juli 2024.

Namun, sejauh ini pembangunan sejumlah infrastruktur terkendala karena hujan yang terus-menerus. "Ya melihat itu tadi, kesiapan (infrastruktur dasar) itu. Kalau itu siap (baru berkantor). Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras banget," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7).

Kepala Negara menyebutkan, hujan tersebut mengakibatkan banyak pekerjaan yang mundur. Adapun saat ini instalasi dasar seperti air dan listrik terus dikerjakan. Menurut mantan wali kota Surakarta ini, instalasi listrik sudah terpasang meski tetap membutuhkan waktu untuk mampu menerangi seluruh ibu kota tersebut.

"Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar. IKN itu kan bukan dibangun dua tahun tiga tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun," ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak jangan membayangkan IKN sudah jadi sempurna pada 17 Agustus 2024, di mana upacara hari kemerdekaan rencananya akan terselenggara di Istana Negara yang baru tersebut. "Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa fasilitas air dan listrik di IKN sudah terinstal pada bulan Juli.

Dengan begitu, Presiden Joko Widodo bisa segera berkantor di IKN usai fasilitas utama itu terpasang. Ia menuturkan, terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa Presiden batal berkantor di IKN pada Juli 2024.