JAKARTA - Sejak 24 November 2025, banjir besar dan longsor melanda berbagai wilayah di Pulau Sumatra, menyebabkan kerusakan luas, rumah hanyut, akses jalan terputus, fasilitas publik lumpuh, serta ribuan warga kehilangan keluarga dan tempat tinggal. Di tengah situasi darurat yang terus berlangsung, perempuan, anak, lansia, penyintas disabilitas, ibu hamil dan menyusui, serta kelompok rentan lainnya menanggung beban paling berat namun masih belum terlihat dalam kebijakan penanganan bencana.

Sebagai koalisi lembaga perempuan yang selama ini bekerja di akar rumput, kami menerima laporan langsung mengenai kondisi terkini sebagai berikut:

Aceh

• Sedikitnya 35 orang meninggal dunia dan 25 orang masih hilang akibat banjir dan tanah longsor di berbagai kabupaten/kota.
• Bencana melanda sedikitnya 16 dari 23 kabupaten/kota, termasuk Pidie, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Aceh Barat, dan Aceh Timur. Total 27.568 KK dan 97.384 jiwa terdampak di Provinsi Aceh, dengan kerusakan terparah di Kabupaten Aceh Timur (7.972 KK dan 29.706 jiwa terdampak, 920 KK dan 2.456 jiwa mengungsi).
• Sejumlah wilayah terisolasi akibat putusnya akses jalan dan jembatan, termasuk jembatan lintas jalur nasional.

Sumatera Utara

• Bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara telah menyebabkan 147 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, 722 orang luka ringan, dan 174 orang masih hilang/dalam pencarian (Laporan Polda Sumut per 29 November 2025).
• Sedikitnya 28.427 orang mengalami dampak dan trauma, di antaranya perempuan dengan beragam usia dan kondisi tubuh anak-anak, penyintas disabilitas, lansia, dan kelompok rentan di permukiman miskin yang terpaksa mengungsi di posko-posko dengan fasilitas seadanya.
• Warga terdampak mengalami kerusakan rumah, hilangnya sumber mata pencaharian, rusaknya fasilitas umum, terputusnya akses jalan, serta matinya jaringan listrik, air, dan komunikasi di sejumlah titik. Masyarakat tidak dapat menghubungi keluarga mereka di daerah bencana, termasuk staf dan kader PESADA yang bertugas di Sibolga, Langkat, dan kabupaten lainnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota dinilai sangat lambat menetapkan kondisi tanggap darurat, padahal skala kerusakan dan korban sangat masif. Di berbagai wilayah, seperti Nias, Langkat, bahkan Kota Medan, masyarakat masih mengalami pemadaman listrik, terganggunya pasokan makanan dan BBM, serta terganggunya kegiatan ekonomi dan belajar mengajar. PESADA menyesalkan kurangnya sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai cuaca ekstrem dan ancaman siklon tropis. Mitigasi bencana sangat kurang: tidak ada persiapan dan informasi jelas mengenai evakuasi, lokasi pengungsian terdekat, kesiapan perahu karet, serta titik informasi yang dapat menenangkan publik.

Sumatera Barat

• Data Sitrep Jemari Sakato per 28 November 2025 (pukul 23.40) mencatat 75 orang meninggal dunia, 69.239 orang mengungsi, 81 orang hilang, 22 unit fasilitas pendidikan rusak, lebih dari 600 hektare lahan pertanian terdampak, sekitar 9.038 rumah terdampak, 8 unit PDAM rusak, dan 10 unit jembatan rusak.
• Sedikitnya 10 kabupaten/kota terdampak, antara lain: Kabupaten Padang Pariaman (17 kecamatan), Kabupaten Pesisir Selatan (7 kecamatan, 33 nagari), Kabupaten Agam (8 kecamatan), Kabupaten Lima Puluh Kota (3 kecamatan), Kabupaten Tanah Datar (3 nagari), Kabupaten Pasaman (11 kecamatan), Kota Padang (9 kecamatan), Kabupaten Solok (5 kecamatan, 7 nagari), [kabupaten/kota lainnya sesuai pembaruan], dan Kota Pariaman (1 kelurahan dan 3 desa terdampak).
• Hingga kini, masih banyak warga bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih tergenang air, terutama di Kota Padang. Data terpilah perempuan, anak, dan lansia belum sepenuhnya tersedia karena koordinasi masih berlangsung. Di wilayah seperti Padang Pariaman, air mulai surut dan sebagian penyintas kembali ke rumah, namun banyak yang mengalami gagal panen rata-rata adalah petani sehingga kesulitan persediaan bahan pokok. Pasokan pangan dari Bukittinggi terputus karena akses jalan terputus, menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak dan stok bahan pangan menipis di beberapa wilayah.

Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa perempuan dan kelompok rentan menghadapi kondisi yang semakin genting:

• Perempuan kehilangan sumber penghasilan dan alat kerja sambil tetap memikul beban pengasuhan.

• Pengungsian belum ramah perempuan, anak, lansia, dan penyintas disabilitas; sanitasi minim dan kebutuhan spesifik tidak terakomodasi.

• Risiko kekerasan berbasis gender meningkat, sementara mekanisme pelaporan dan layanan rujukan belum jelas.

• Perempuan dan komunitas lokal yang berperan penting dalam evakuasi dan dapur umum tidak dilibatkan secara sistematis dalam proses perencanaan bencana.

Di tengah krisis ini, organisasi perempuan dan masyarakat sipil seperti Konsorsium PERMAMPU (Flower Aceh, PESADA-SUMUT, LP2M SUMBAR) serta Institut KAPAL Perempuan terus berada di garis depan evakuasi, pendataan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, upaya ini tidak dapat menggantikan kewajiban negara dalam melindungi seluruh warga terdampak.

1. Menetapkan bencana ini sebagai Bencana Nasional.
   Penetapan ini penting untuk mempercepat mobilisasi sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memastikan integrasi perspektif gender, disabilitas, serta inklusi sosial.

2. Memprioritaskan pencarian dan evakuasi warga yang masih hilang dan terisolasi.
   Operasi penyelamatan harus dilakukan dengan dukungan sumber daya memadai dan berbasis informasi dari jejaring komunitas lokal.

3. Memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik kelompok rentan.
   Termasuk air bersih, sanitasi layak, pangan bergizi, layanan kesehatan dan kesehatan reproduksi, kebutuhan ibu hamil/menyusui, lansia, anak, penyintas disabilitas, serta dukungan psikososial.

4. Menerapkan standar perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender.
   Pemerintah wajib memastikan ruang aman, mekanisme pelaporan, serta jalur rujukan menuju layanan PPA, layanan kesehatan, dan aparat hukum.

5. Melibatkan organisasi perempuan dan komunitas lokal secara bermakna.
   Mereka harus menjadi mitra setara dalam asesmen, perencanaan, distribusi bantuan, pemantauan, hingga pemulihan jangka panjang.

6. Menjamin transparansi data dan penggunaan anggaran bencana.
   Data korban, pengungsi, bantuan, dan anggaran harus diperbarui secara berkala dan dapat diakses publik.

7. Membangun strategi pemulihan berkeadilan gender dan berperspektif krisis iklim.
   Pemulihan tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan komunitas melalui adaptasi iklim, perlindungan ekosistem, dan perbaikan tata ruang.

"Kami menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, lembaga kemanusiaan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan bahwa respon terhadap banjir di Sumatra benar-benar melindungi semua warga, terutama perempuan dan kelompok rentan yang selama ini paling terdampak namun paling sedikit didengar," tutupnya dari rilis yang diterima Detak.co, Minggu (30/11/2025).