Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menghadiri acara dialog interaktif “Pasti Ada Solusi” di Graha Pengayoman, Kementerian Hukum (Kemenkum), pada Jumat (6/11/2026), guna menanyakan perkembangan proses legalitas badan hukum partai politik (parpol).

Dalam kesempatannya, Sahrin menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses administrasi, verifikasi, serta pelayanan responsif dari Kemenkum dan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) di seluruh Indonesia.

“Yang pertama, kami ingin memberikan apresiasi kepada Pak Menteri dan seluruh jajaran bahwa selama ini kami bekerja sama sangat baik dan tentunya mendapatkan respons dan pelayanan yang sangat baik dari seluruh Kanwil se-Indonesia,” ujar Sahrin.

“Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan bahwa proses verifikasi telah melewati masa 45 hari. Kami bersyukur bahwa Kementerian Hukum telah bekerja dengan baik dan saat ini untuk masa pengesahan badan hukum, Pak Menteri, sudah masuk hari ke-10 dari kuota 15 hari,” tambahnya menjelaskan.

Menutup pernyataannya, Sahrin pun melontarkan pantun khas, “Mungkin tidak banyak ingin kami sampaikan, kurang lebih, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Melihat tupai makan kenari, kenari dibelah jadi dua sisi. Senang sekali ketemu Pak Menteri, pasti ada solusi. Burung Irian burung Cendrawasih, sekian terima kasih Pak Menteri,” tutur Sahrin.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan antusiasme pendaftaran parpol baru harus diimbangi dengan verifikasi secara teliti.

“Ini perlu disikapi karena waktu datang mendaftarkan, wah, luar biasa ramainya ini. Nanti dipikir Kementerian Hukum tidak mau bekerja,” ucap Supratman.

Ia memastikan koordinasi internal telah berjalan sebelum batas waktu verifikasi berakhir, serta meminta konfirmasi kepada jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) terkait pemberitahuan kekurangan berkas.

“Perlu saya sampaikan, beberapa hari sebelum batas waktu 45 hari untuk verifikasi, saya sudah mendapatkan nota dinas dari teman-teman Direktur Tata Negara dan Ditjen AHU. Dan yang seharusnya teman-teman di AHU sudah memberitahukan bahwa masih ada kekurangan berkas ataupun kelengkapan yang dibutuhkan sebelum kita melakukan pengesahan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Supratman memastikan bahwa pemerintah senantiasa mendukung hak konstitusional masyarakat untuk berserikat, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian syarat administratif.

“Karena semua partai-parpol baru itu sekarang kita verifikasi satu-satu. Ada KTP, wajib saya konfirmasi ke Dukcapil, apakah ini NIK-nya sudah benar. Nah, ini semua kita verifikasi satu-satu. Jadi semua yang dibutuhkan, termasuk susunan pengurusnya, kita verifikasi dulu ke Dukcapil,” tutur Supratman.

Meski begitu, Menkum Supratman berpesan agar kekurangan berkas dapat segera dilengkapi oleh pihak Partai Gerakan Rakyat. “Baik, yang kurang dilengkapi saja. Tidak ada keinginan pemerintah, karena ini hak berserikat berkumpul dijamin oleh Undang-Undang Dasar, tetapi persyaratan formalnya, tolong kami juga dibantu untuk melengkapi itu, begitu, Pak Ketua (Sahrin) ya?” tutupnya.