Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menyoroti soal wacana ambang batas dukungan calon presiden (capres) atau presidential threshold minimal dua fraksi DPR saat menghadiri agenda Kelas Kader di Astoria Convention Hall, Kota Mojokerto, Selasa (29/9/2026).

Ia memandang wacana tersebut sebagai upaya menyiasati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas dukungan capres minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.

"Saat ini malah ketika MK telah memutuskan presidential threshold harus nol persen, sehingga semua setiap warga negara cukup dengan diusulkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik telah menjadi calon presiden, ternyata oleh elite politik, oleh DPR, oleh partai-partai politik saat ini dilakukan akal-akalan dengan mengusulkan bahwa yang dapat memajukan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik yang ada di parlemen saat ini dengan minimal dua partai politik," ujar Sahrin.

"Ini membuktikan bahwa wakil rakyat saat ini betul-betul tidak dapat dipercaya. Putusan MK yang berkekuatan hukum tetap dan final masih juga diotak-atik melalui rancangan ataupun wacana perundang-undangan," tambahnya.

Menurut Sahrin, adanya kekhawatiran dari kekuatan elite politik terhadap kehadiran Partai Gerakan Rakyat.

"Karena kalau menurut putusan MK itu, ketika Partai Gerakan Rakyat diketok menjadi partai peserta pemilu, maka saat itu juga Partai Gerakan Rakyat telah sah untuk bisa mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Nah, oleh karena itu, walaupun akal-akalan elite ini terjadi, kita akan terus berjuang," jelas Sahrin.

Selain aturan Pemilu, Sahrin juga mengkritik maraknya praktik politik kekeluargaan atau dinasti politik, sehingga dinilai dapat menjauhkan partai dari rakyat.

"Jangan lagi kita menaruh harapan yang begitu tinggi terhadap elite-elite yang hanya memajukan keluarga mereka. Partai-partai saat ini, ketika mereka memasang baliho besar, kita tidak bisa lagi bedakan apakah ini tokoh-tokoh politik atau foto satu keluarga. Di situ bapaknya, di situ anaknya, di situ istrinya, di situ keponakannya," tegasnya.

Oleh karena itu, Sahrin memastikan bahwa Partai Gerakan Rakyat hadir untuk memutus rantai dinasti dan oligarki dengan menjadi partai berbasis perjuangan rakyat secara organik.