JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, memastikan pemerintah pusat dan daerah bergerak cepat merespons dampak bencana gempa bumi yang menguncang sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahap awal pascabencana, fokus utama penanganan diarahkan pada penyelamatan korban serta pemulihan layanan dasar masyarakat.

Layanan vital yang diprioritaskan mencakup pemulihan jaringan listrik, akses telekomunikasi, pasokan bahan bakar minyak (BBM), penyaluran bantuan logistik, serta penanganan medis bagi korban luka maupun evakuasi korban meninggal dunia.

Pernyataan ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT secara hybrid dari Kantor Setda Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8/2026).

"Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgent, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian. Termasuk (warga) yang luka," kata Tito.

Percepatan Infrastruktur dan Usulan Pembentukan 2 Posko Utama

Mendagri memberikan apresiasi atas kesigapan PLN dan operator seluler dalam memulihkan jaringan listrik serta komunikasi untuk mendukung koordinasi tim SAR di lapangan. Selain itu, Tito mendesak percepatan pembukaan akses jalan yang tertutup agar mobilitas warga dan alat berat tidak terhambat.

Guna mengoptimalkan jangkauan penanganan di Pulau Flores, Tito mengusulkan pembentukan dua posko darurat utama:

• Posko Flores Barat: Dipusatkan di Labuan Bajo untuk mengover wilayah bagian barat.

• Posko Flores Timur: Dipusatkan di Ende memanfaatkan aksesibilitas transportasi udara (bandara).

Pendataan Kerusakan dan Dukungan Fiskal Daerah

Kemendagri meminta pemerintah daerah (pemda) setempat segera melakukan verifikasi dan pendataan menyeluruh terhadap:

1. Hunian dan Fasilitas Publik: Kategori kerusakan rumah warga (ringan, sedang, berat) sebagai basis penyaluran bantuan stimulant dan penanganan pengungsi.

2. Fasilitas Pemerintahan: Kerusakan kantor kabupaten, kecamatan, hingga balai desa agar pelayanan publik tidak terhenti total.

Menanggapi keterbatasan kapasitas anggaran beberapa pemda terdampak, Tito memastikan pemerintah pusat siap menyalurkan bantuan pendampingan fiskal. Ia meminta seluruh K/L teknis—seperti Pertamina, Kementerian PU, Kementerian Kesehatan, dan BNPB—untuk langsung mengeksekusi penanganan sesuai kewenangan masing-masing dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, serta Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.