JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Kebijakan ini menjadi harga mati bagi pemerintah karena Kepala Negara menolak keras adanya realitas kemiskinan dan pembiaran terhadap anak-anak yang kelaparan di bumi Indonesia.

Pernyataan fundamental tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam pidato resminya yang disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (10/6/2026).

"Saya ingin Indonesia hebat, saya ingin Indonesia rakyatnya makmur, saya tidak ingin lihat rakyat miskin saya tidak ingin lihat anak-anak lapar, MBG kita teruskan!" cetus Prabowo dengan nada tegas.

Buka Suara Soal Penyusup dan Modus Korupsi

Di balik optimisme keberlanjutan program, Presiden secara terbuka mengakui adanya indikasi bahwa program dengan anggaran besar ini tengah diincar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Ia mengendus adanya pihak yang mencoba menyusup ke dalam rantai pasok MBG demi mengeruk keuntungan pribadi melalui praktik korupsi atau pencurian uang negara.

Guna meminimalkan kebocoran anggaran, Presiden menginstruksikan seluruh jajaran aparatur daerah untuk bergerak aktif melakukan sidak dan pengawasan melekat di lapangan, khususnya pada pos operasional dapur umum:

• Aparatur Wilayah: Gubernur, Bupati, Camat, hingga Kepala Desa (Kades) diberikan kewenangan penuh untuk memeriksa seluruh kondisi dan aktivitas dapur MBG.

• Jalur Laporan Cepat: Jika ditemukan kejanggalan atau penyelewengan, para pejabat daerah diminta segera melapor ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) atau langsung ke Presiden.

• Pengawasan Publik via Medsos: Masyarakat luas juga dilibatkan sebagai mata dan telinga pemerintah. Warga yang menemukan kejanggalan dipersilakan mengunggah bukti secara langsung melalui platform media sosial TikTok untuk mempercepat respons penindakan dari tim pusat.

Rambu-Rambu untuk Aparat Hukum: Jangan Jadikan Ajang Minta Setoran

Selain struktur pemerintahan sipil, Presiden Prabowo juga mempersilakan aparat penegak hukum di tingkat kewilayahan—seperti Dandim, Kapolres, hingga Kapolsek—untuk ikut serta mengawal tata kelola program MBG agar berjalan bersih.

Namun, Kepala Negara memberikan peringatan keras dan rambu-rambu tegas kepada jajaran aparat agar fungsi pengawasan ini murni dilakukan demi kebaikan program, bukan justru disalahgunakan sebagai instrumen untuk menekan pengelola atau mencari keuntungan sampingan.

"Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa, yang artinya baik, jangan manggil-manggil mau ngerjain, jangan! Saya sudah lama jadi orang Indonesia, manggil-manggil minta setoran. Rakyat awasi, rakyat sekarang tidak bodoh," pungkas Presiden mengingatkan.