JAKARTA - Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan gaji guru, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN, mulai tahun 2025. Kepastian kenaikan gaji guru tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto pada Puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrom, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

Rinciannya, kenaikan gaji guru tersebut antara lain berupa tunjangan dana kesejahteraan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN.

Besaran kenaikan gaji guru antara lain satu kali gaji untuk guru ASN dan Rp 2 juta untuk guru non-ASN yang telah ikut sertifikasi/pendidikan profesi guru (PPG).

"Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp 2 juta", tegas Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan anggaran kesejahteraan guru ASN dan non-ASN yang akan dialokasikan untuk kegiatan sertifikasi bagi para guru di seluruh daerah. Sementara, guru honorer dijanjikan bantuan berupa uang yang langsung diberikan kepada para guru honorer.

Rincian besaran dan teknis pelaksanaan akan diumumkan lebih lanjut pada 2025 mendatang. Tahun depan, anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan Non-ASN naik sekitar 16,7 triliun, menjadi Rp 81,6 triliun.

Bersamaan dengan kenaikan gaji guru, pemerintah juga akan meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan bantuan untuk para guru yang melanjutkan studi ke jenjang diploma 4 (D-4) atau strata 1 (S-1) secara bertahap.

Untuk itu, bagi guru yang belum tersertifikasi diimbau untuk segera mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) agar mendapatkan sertifikasi dan bisa ikut dinaikkan penghasilannya.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan 600.000 guru mengikuti PPG untuk tahun 2024 dan 800.000 guru pada 2025.

Berdasarkan data Kemendikdasmen, jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia pada 2023 ialah 1,3 juta orang, dan jumlah guru yang belum tersertifikasi sekitar 1,5 orang.

Pemerintah juga akan mengalokasikan dana sebesar Rp 17,51 triliun untuk perbaikan sarana dan prasarana untuk 10.440 sekolah, baik negeri maupun swasta.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, pihaknya akan membuat kebijakan yang membuat guru menjadi lebih fokus mendidik peserta didik.

Beban administrasi guru akan dikurangi, pelatihan pendidikan nilai dan bimbingan konseling diperkuat, hingga distribusi guru yang tidak melulu pada sekolah negeri.

Mu'ti menjelaskan, mulai 2025, akan diberlakukan pula pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas yang lebih sederhana. Dengan begitu, katanya, diharapkan para guru tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan kinerja dan disibukkan oleh kegiatan yang sifatnya administratif.