JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar krusial bagi kelangsungan hidup (survival) suatu bangsa. Dalam acara peresmian 1.062 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Sabtu (16/5/2026), Presiden menyampaikan bahwa kemandirian pangan terbukti menjadi perisai utama Indonesia dalam meredam dampak negatif dari berbagai krisis dan gejolak geopolitik internasional.

Pergeseran Peta Pangan Global: Dari Impor ke Ekspor

Prabowo menyoroti fenomena proteksionisme pangan yang kini sedang melanda dunia, di mana negara-negara produsen besar mulai menghentikan aktivitas ekspor mereka demi mengamankan pasokan domestik masing-masing:

• Penutupan Lumbung Dunia: Negara-negara seperti India dan Bangladesh baru saja mengumumkan penutupan keran ekspor untuk komoditas pangan utama seperti beras, jagung, hingga gandum.

• Ketergantungan Negara Tetangga: Kebijakan proteksionisme global tersebut memaksa sejumlah negara tetangga—yang selama ini mengandalkan impor dan merasa memiliki posisi ekonomi lebih tinggi—kini berbalik arah dan mengantre untuk membeli beras dari Indonesia.

Instruksi Tegas Kepada Mentan dan Bulog

Meskipun Indonesia terbuka untuk membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis pangan, Presiden memberikan catatan khusus terkait strategi dagang internasional:

• Prioritas Rakyat: Fokus utama pemerintah adalah mengamankan perut masyarakat di dalam negeri terlebih dahulu sebelum memutuskan volume yang bisa dilepas ke pasar ekspor.

• Tolak Permintaan Diskon Ekstrim: Presiden mengungkapkan bahwa beberapa negara yang menghubungi Indonesia mencoba menawar dengan meminta potongan harga yang tidak rasional.

• Perlindungan Kesejahteraan Petani: Prabowo menginstruksikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Direktur Utama Perum Bulog untuk menetapkan harga jual yang adil dan menguntungkan. Harga ekspor tidak boleh terlalu mahal hingga memeras pembeli, tetapi sama sekali tidak boleh terlalu murah hingga mengorbankan margin keuntungan para petani lokal.

"Beri kalau mereka butuh, kita harus bantu. Kita jual kepada mereka, tapi harganya yang oke lah. Jangan petani kita korban. Jangan getok, tapi jangan jual terlalu murah," tegas Presiden Prabowo.

Langkah taktis ini memperlihatkan penguatan posisi tawar (bargaining power) Indonesia di sektor agraria global, sekaligus menjadi momentum untuk menguji efektivitas program swasembada pangan yang sedang diakselerasi oleh pemerintah.