Gerakan Rakyat menyampaikan kritik keras terhadap sikap bungkam Pemerintah Indonesia terkait eskalasi konflik di Timur Tengah. Wakil Ketua Umum Gerakan Rakyat Bidang Luar Negeri, Mutia Puspasari menilai absennya pernyataan resmi pemerintah atas agresi militer terhadap Iran merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip dasar negara.

Mutia menyayangkan tidak adanya respons diplomatik dari Presiden Prabowo Subianto mengenai situasi terkini di Iran, termasuk penghormatan bagi pemimpin negara tersebut.

"Gerakan Rakyat menyayangkan, hingga saat ini Presiden Prabowo tidak mengucapkan satu katapun atas agresi militer sepihak AS dan Israel terhadap Iran. Bahkan tidak ada ucapan belasungkawa atas gugurnya Ayatullah Ali Khamenei," ujar Mutia di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Menurutnya, sikap diam pemerintah berisiko mencederai marwah diplomasi Indonesia di mata dunia. "Itu jadinya memperlihatkan pemerintah Indonesia seperti menghianati prinsip politik luar negeri bebas aktif dan amanat konstitusi UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan," jelasnya.

Lebih lanjut, Gerakan Rakyat memandang posisi Indonesia dalam organisasi perdamaian internasional Board of Peace (BOP) sudah tidak lagi relevan di tengah situasi agresi yang melibatkan negara-negara besar.

"Bagi Gerakan Rakyat dengan adanya serangan militer AS dan Israel ke Iran memperlihatkan keberadaan Indonesia di dalam Board of Peace (BOP) tak lagi bisa dibenarkan dari sisi apapun," tutur Mutia.

Selain isu geopolitik, Mutia juga menyoroti kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART). Ia menilai perjanjian itu mengancam kedaulatan ekonomi nasional.

"Begitupun dengan perjanjian dagang dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara AS dan Indonesia yang isinya jelas-jelas merugikan tidak hanya perekonomian tapi juga kedaulatan bangsa dan keamanan rakyat Indonesia," paparnya.

Gerakan Rakyat pun secara resmi menuntut langkah tegas dari pemerintah sebagai bentuk protes nyata terhadap aksi penjajahan dan demi menjaga martabat bangsa.

"Olehnya kami mendesak Pemerintah demi tegaknya martabat bangsa dan protes kita pada aksi penjajahan maka Indonesia sudah selayaknya untuk keluar dari keanggotaan BOP dan membatalkan perjanjian dagang AS-Indonesia," tutup Mutia.