Usung Transparansi, Partai Gerakan Rakyat Libatkan Anggota dalam Ambil Keputusan dan Pilih Capres

Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid menegaskan komitmen partainya untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap langkah strategis organisasi. Hal tersebut mencakup sejarah pembentukan partai, mekanisme pengambilan keputusan internal, hingga penetapan bakal calon presiden (capres).

"Saya kira bahwa apa yang kita sampaikan tadi bahwa partai ini satu dari sisi sejarah kelahiran sangat terang, sangat jelas, sangat transparan. Yang kedua dari sisi pengambilan keputusan ini juga nanti akan dilakukan secara terbuka sebagaimana kami mengambil keputusan mendirikan partai," ucap Sahrin kepada awak media di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkum, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).

Ia memaparkan dua variabel penting yang menjadi landasan utama saat mendirikan partai, seperti penyelenggaraan forum resmi serta pelibatan langsung para anggota melalui mekanisme digital.

"Yang pertama forum pengambilan keputusan (pendirian partai) dilakukan melalui rapat kerja nasional dengan mendengarkan pendangan-pendangan dari DPW. Dan yang kedua adalah kita juga melakukan elektronik musyawarah dengan melibatkan seluruh anggota," tuturnya. 

"Dan pada saat itu kita tahu bahwa 98 persen anggota dari seluruh Indonesia dari anggota Gerakan Rakyat menyatakan setuju untuk mendirikan Partai Gerakan Rakyat itu adalah bagian dari transparansi pengambilan keputusan," tambah Sahrin.

Lebih lanjut, Sahrin memastikan metode seperti itu juga akan diterapkan kembali dalam penentuan keputusan strategis nasional, khususnya pada mekanisme pencalonan presiden.

"Dalam konteks pencalonan presiden, kami juga akan melakukan proses yang sama. Yang pertama adalah meminta pendangan dan pendapat dari seluruh Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia," jelasnya.

"Dan kedua kami juga akan melakukan elektronik musyawarah atau e-musyawarah dengan melibatkan seluruh anggota Gerakan Rakyat. Per hari ini, anggota Gerakan Rakyat sudah mencapai sekitar 47 ribu anggota dan tentunya ini akan kami melibatkan secara partisipatif melalui musyawarah secara elektronik," tutup Sahrin.