PURWAKARTA - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menyoroti sejumlah aspek lingkungan dalam rencana pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik BDx di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Barat Wahyudin mengatakan, kebutuhan air untuk operasional data center menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji secara mendalam.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan sumber air yang akan digunakan untuk operasional fasilitas tersebut. Informasi itu dinilai penting untuk memastikan kebutuhan data center tidak mengganggu akses air masyarakat di sekitar kawasan Jatiluhur.

"Kalau misalnya terpenuhi, apa dampak negatif yang akan muncul atau kondisi lingkungan di Jatiluhur maupun juga kondisi masyarakat yang selama ini memanfaatkan air di Jatiluhur itu sendiri," ujar Wahyudin, Rabu (30/9/2026).

Wahyudin menilai penggunaan air dalam jumlah besar perlu diperhitungkan dalam kajian dampak lingkungan proyek.

Ia menyoroti potensi pengaruh terhadap ketersediaan air bagi masyarakat apabila data center dibangun di kawasan yang juga menjadi permukiman warga.

"Kalau misalnya pembangunan itu berada di wilayah banyak pemukiman, air yang selama ini dimanfaatkan warga berpotensi akan habis gitu, karena data center ini akan menggunakan jutaan liter air gitu ya dalam setiap harinya," katanya.

Selain air, WALHI Jawa Barat menyoroti kebutuhan energi listrik untuk mengoperasikan data center AI. Menurut Wahyudin, besarnya konsumsi listrik perlu dikaji, termasuk dari sisi sumber energi yang digunakan.

Ia menilai penggunaan pembangkit berbahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan listrik dapat berkaitan dengan peningkatan emisi karbon.

"Pertama dibangunnya data center ini tentu akan membutuhkan listrik yang boros, karena satu data center AI itu kalau ukurannya 80 sampai 100 megawatt gitu ya, setara dengan listrik untuk 1.000 rumah kan gitu," ujar Wahyudin.

WALHI juga meminta potensi perubahan suhu di sekitar lokasi proyek menjadi bagian dari kajian lingkungan.

Menurut Wahyudin, fasilitas pendukung seperti genset dan cooling tower yang beroperasi secara terus-menerus perlu diperhitungkan dampaknya.

"Nah, konteks ini juga akan memunculkan dampak negatif terhadap kenaikan suhu, baik itu dari genset kalau menggunakan genset maupun juga dari cooling tower yang beroperasi 24 jam," katanya.

Selain itu, pengelolaan limbah juga menjadi perhatian. WALHI meminta material seperti oli genset, baterai, hingga limbah perangkat server dikelola sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

"Aspek lainnya dalam dampak lingkungannya kita perlu tahu bahwa kegiatan ini akan memunculkan jenis limbah bahan B3 lainnya seperti oli genset, waste server gitu ya itu juga seperti apa pengelolaannya," ujar Wahyudin.

WALHI juga menilai pembangunan infrastruktur pendukung harus diperhitungkan dalam kajian. Infrastruktur tersebut mencakup gardu listrik, akses kendaraan pengangkut material, jaringan fiber optik, hingga kemungkinan pembangunan tower baru.

Menurut WALHI, seluruh komponen tersebut perlu dikaji berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan Jatiluhur.

Wahyudin mengatakan WALHI Jawa Barat sejauh ini belum dilibatkan dalam pembahasan rencana pembangunan data center tersebut.

Ia mendorong pemerintah dan pihak terkait membuka ruang partisipasi publik sejak tahap perencanaan agar masyarakat serta organisasi lingkungan dapat menyampaikan pandangan dan masukan.

"Ruang transparansi ini penting dari mulai apa yang akan direncanakan pemerintah kan perlu diuji publik kan, perlu didiskusikan gitu ya, perlu pandangan saran masukan dari semua pihak gitu," ujarnya.

Wahyudin menegaskan, WALHI tidak secara otomatis menolak rencana pembangunan data center AI di Jatiluhur. Menurutnya, yang diperlukan adalah kajian dampak lingkungan secara menyeluruh serta proses perencanaan yang transparan.

"Kalau bicara soal dampak lingkungan, tentu WALHI menyoroti meskipun ini perlu kajian yang lebih mendalam ya, dan juga transparan gitu biar juga dapat menjadi pengetahuan bagi publik dan juga tidak semata-mata juga apa publik ataupun juga WALHI menolak gitu ya terhadap rencana tersebut," katanya.

Terkait informasi mengenai penghentian sementara pembangunan karena Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) belum terbit, Wahyudin menilai langkah tersebut sudah tepat.

Ia mengatakan dokumen lingkungan perlu diselesaikan sebelum kegiatan konstruksi dilanjutkan. Ketentuan tersebut, menurutnya, berlaku bagi seluruh proyek, termasuk yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Jadi sudah tepat kalau misalnya kondisi saat ini dihentikan sementara ketika dokumen lingkungannya belum tepat gitu karena dari setiap kegiatan apa pun itu, termasuk PSN atau bukan, mereka harus wajib menyelesaikan dulu dokumen lingkungannya gitu baik itu Amdal maupun RKL-RPL-nya," ujar Wahyudin.

WALHI berharap proses perencanaan dan kajian lingkungan proyek data center AI di Jatiluhur dilakukan secara terbuka, dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional proyek sekaligus kondisi lingkungan dan kepentingan masyarakat sekitar