
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka | Foto: istimewa
SOLO - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan adanya gerbong khusus untuk merokok di rangkaian kereta api yang diajukan oleh anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB, Nasim Khan, kepada PT KAI pada rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8).
Gibran menegaskan usulan tersebut tidak sejalan dengan program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan masyarakat.
“Saya mohon maaf, ini masukannya kurang sinkron dengan program Bapak Presiden,” ujar Gibran usai meninjau Stasiun Balapan Solo, Minggu (24/8).
Menurut Gibran, Pemerintahan Prabowo-Gibran tengah fokus menguatkan berbagai program kesehatan, termasuk cek kesehatan gratis, pemberantasan stunting, dan regulasi ketat untuk menekan jumlah perokok di Indonesia.
“Sudah ada Surat Edaran, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah yang menetapkan transportasi umum sebagai kawasan bebas rokok,” jelasnya.
Meski menolak usulan gerbong khusus merokok sebagai prioritas, Gibran menyatakan Pemerintah tetap membuka ruang untuk menerima aspirasi tersebut, namun saat ini bukan fokus utama.
Gibran juga menyinggung keterbatasan ruang fiskal PT KAI yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan program dan layanan.
Sebagai alternatif, Gibran mengusulkan PT KAI lebih memprioritaskan fasilitas yang mendukung kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
“Misalnya dengan menambah ruang laktasi, memperbesar toilet atau kamar mandi agar ibu bisa mengganti popok bayi dengan nyaman. Itu menurut saya jauh lebih prioritas,” tambahnya.
Sebelumnya, Nasim Khan mengusulkan keberadaan satu gerbong khusus sebagai kafe sekaligus area merokok dalam rapat Komisi VI DPR bersama PT KAI pada 20 Agustus 2025.
“Ada lah satu gerbong untuk cafe, paling tidak jadi smoking area,” ujar Nasim dalam rapat tersebut.
Dalam klarifikasinya pada Sabtu (23/8), Nasim menyampaikan usulan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat, khususnya penumpang perokok yang merasa belum terakomodasi.
“Sebagai anggota DPR, tugas saya menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Usulan ini bukan membela rokok, tapi mencari titik temu agar hak dan kenyamanan semua penumpang tetap terjaga,” katanya.
Nasim juga membandingkan dengan fasilitas publik lain yang masih menyediakan smoking area dengan ventilasi modern agar perokok dan non-perokok sama-sama nyaman.
“Faktanya, masih ada yang merokok sembunyi-sembunyi di toilet, sambungan gerbong, atau area publik lain, yang justru lebih berbahaya. Dengan ruang khusus, kondisi itu bisa lebih aman dan tertib,” tambah Nasim.