Jakarta – Polri menegaskan komitmennya mendukung pencapaian Asta Cita pemerintah melalui peran yang tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek strategis yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti ketahanan pangan dan persoalan ketenagakerjaan.

Melalui Satgas Pangan, Polri ikut memastikan distribusi komoditas vital, termasuk jagung, berjalan lancar serta terbebas dari praktik kecurangan, penimbunan, maupun spekulasi harga. Kehadiran aparat di lapangan menjadi jaminan keamanan bagi petani, pelaku usaha, hingga konsumen, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda sektor industri, Polri juga mengambil langkah proaktif dengan membentuk Desk Ketenagakerjaan pada 20 Januari 2025. Program ini lahir dari keprihatinan atas data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat 7,28 juta pengangguran hingga Februari 2025.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri terpanggil untuk menjadi problem solver bagi masyarakat. “Polri tidak sekadar berhadapan dengan serikat buruh saat aksi di lapangan, tetapi hadir sejak hulu untuk mencarikan solusi,” ujarnya, Senin (18/8/2025).

Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan, desk ini dibentuk di tingkat Mabes hingga Polda untuk menjadi wadah penyelesaian masalah industrial sekaligus memfasilitasi pencarian lapangan kerja baru. Kolaborasi strategis dengan serikat buruh menghasilkan dampak nyata, seperti di Garut, di mana data buruh terdampak PHK disalurkan melalui desk Polri agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Hingga 29 Juli 2025, Polri telah memfasilitasi penyaluran 1.575 buruh korban PHK dan angkatan kerja baru menjadi pegawai tetap di empat perusahaan: PT Gold Emperor Indonesia (Brebes), PT Long Rich Indonesia (Cirebon), PT Indonesia Dreamers Sports (Cirebon), dan PT Tah Shung Hung (Brebes). Sebelumnya, pada 12 Juni 2025, sebanyak 700 buruh juga berhasil ditempatkan di dua perusahaan.

Atas inisiatif ini, Polri menerima penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC AP) pada 10 Juli 2025. Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan terhadap peran Polri dalam menciptakan ruang demokrasi bagi perjuangan buruh sekaligus membentuk Desk Ketenagakerjaan pertama di dunia.

Polri menargetkan dapat menyalurkan hingga 12.000 pekerja pada akhir Desember 2025. Jenderal Listyo berharap program ini tidak hanya membantu buruh, tetapi juga memperkuat keyakinan investor. “Tunjukkan bahwa buruh Indonesia mampu bersaing, sehingga investor percaya bahwa Indonesia adalah tempat investasi yang menguntungkan,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Polri menempatkan diri bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, melainkan mitra pemerintah dan masyarakat dalam memastikan keberlangsungan program strategis nasional, mulai dari menjaga ketahanan pangan hingga memberikan solusi konkret atas persoalan ketenagakerjaan.