![Adakah Partai](https://detak.co/nadi/files/img/2025/02/13-ic9755yq0k-parpol.jpg)
Ilustrasi foto: Istimewa
Oleh: Nur Iswan, Senior Advisor INDOPOLICY
Jika ada pertanyaan survey, apakah ada Partai Politik yang sudah "tbk"? Pasti jawabannya: tergantung. Bahkan responden yang ditanya juga bingung dan garuk-garuk kepala.
Tulisan ini, sesungguhnya mengendap lama dalam pikiran. Dan siapa tahu bisa membantu kita memahami parpol. Syukur-syukur sebagai alat bantu dan memilah dan memilih partai.
Kenapa Parpol penting? Karena institusi ini yang memiliki kewenangan dalam mengirim kadernya ke legislatif dan eksekutif. Juga kemudian kader-kadernya tersebut bisa merekomendasikan dan memilih yudikatif.
Siapa yang memilih pimpinan KPU, KPK, KPPU, BPK, hingga MK dan lainnya? Parlemen, bukan? Opss, Parlemen dipilihkan oleh Pansel dulu. Siapa Pansel? Biasanya dipilih dan ditunjuk Presiden.
Dari mana salah satu sumber para Menteri? Partai. Siapa memilih Menteri? Presiden. Siapa Presiden, Politisi dari Partai atau setidaknya diusung Partai.
Nah, sengaja saya ingin menulisnya, karena diilhami juga oleh pernyataan Jokowi. Yang tiba-tiba melempar wacana. Ia sedang mematangkan Partai "Super Tbk". Juga oleh desas-desus jika Anies akan membuat kendaraan politik juga.
Baiklah. Tiada mengapa. Negeri ini demokratis. Setiap orang boleh merencanakan skenario politik apapun. Memikirkan, mematangkan, dan melemparkan wacananya ke publik. Bahkan, jika suatu saat mendeklarasikannya. Monggo saja.
Tetapi, yang menarik adalah istilah "Tbk"-nya. Karena sejak dulu, saya mengibaratkan bahwa secara sederhana kita bisa menyebut partai itu dgn "Tbk" (terbuka) dan "Ttp" (tertutup).
Istilah "Tbk" sesungguhnya mengacu pada dunia bisnis dan pasar modal. Jika perusahaan sudah go public atau listing di Bursa maka dibelakang nama PT-nya ada "Tbk".
Apa artinya Tbk, artinya PT ini sebagian atau mayoritas kepemilikan sahamnya sudah dimiliki publik. Tentu saja, sebelum dan sesudah proses IPO maka ia harus comply dengan aturan-aturan OJK dan BEI.
Kembali ke pertanyaan semula, dan dengan menggunakan analogi yang setidaknya sama dari sisi "kepemilikan saham": adakah Parpol yang sudah benar-benar Tbk?
Jika ada, coba sebut Partai apa dan Partai Mana diantara 8 (delapan) Partai di Senayan itu yang sudah "Tbk"? Apakah semua Partai yang ada itu sudah milik publik? Atau milik anggota Partai?
Ataukah Partai-partai itu baru pada taraf semi-terbuka? Artinya, terbuka pada rekrutmen keanggotaan tapi tidak terbuka dalam pengelolaan dan kepemilikan. Atau terbatas hingga pada level tertentu tapi tidak terbuka pada puncak kepemilikan dan kepemimpinannya?
Jadi, kembali ke ide Jokowi yang ingin membuat partai terbuka yang konon milik anggota maka harus diuji oleh waktu. Apakah itu gimmick saja untuk sekedar menarik animo atau memang sungguh diikhtiarkan dan direalisasikan? Sehingga pada ujungnya, apakah kontrol penuh akan tetap ada di Jokowi dan diwariskan kepadq Keluarganya? Atau kontrol penuh ada di anggota?
Nah, sebenarnya, sejauh ini yang sudah relatif "Tbk" sepertinya hanya Golkar. Kenapa? Karena tak ada pemilik tunggal yang mayoritas mengontrol penuh. Para Elite Partai kuning ini, mungkin menggenggam "saham" atau "pengaruh" tapi sedikit saja. Hingga tak bisa total mayoritas mengontrol pengelolaannya.
Sebut saja misalnya, Akbar Tanjung. Aburizal Bakrie. Jusuf Kalla. Agung Laksono. Ginanjar Kartasasmita. Luhut BP. You name it. Tetap toh tokoh-tokoh ini tidak bisa mengontrol penuh. Semua tetap harus "berdiskusi" bersama. Terutama dan tentu saja dengan Ketum saat ini, Bahlil Lahadalia.
Itu pula yang membuat mesin Partai ini solid dan kuat. Ini salah satu kekuatan Partai ini. Karena kepemilikannya terbagi. Atau terdistribusi ke elite, sesepuh dan tokoh-tokohnya. Termasuk. Menyebar juga ke DPD propinsi dan kabupaten/kota. Bahkan menyebar ke anggota legislatif di setiap tingkatan.
Hanya saja, mungkin ada satu catatannya. Meski tersebar, tapi terbatas dan bertumpu pada yang memiliki posisi dan modal kuat. Jika belum punya posisi dan modal, harus bersabar sedikit. Tetap punya saham, tapi pasti pengaruhnya terbatas.
Nah, tentu saja selalu ada kekecualian. Artinya, jika ada sosok yang tidak punya posisi dan tiada modal tapi ia punya pengaruh politik kuat maka dapat dipastikan sosok seperti ini berarti pendekar politik yang sakti nan hebat. Dan itu pasti ada, bukan?