Kelambanan dan ketertinggalan Indonesia (setelah 78 tahun merdeka, perkapita rakyat hanya USD4.700 tahun 2022; compared with Malaysia USD12.300, Thailand USD7.800 dan Singapura USD84.700), pasti itu bukan karena miskinnya SDA (Sumber Daya Alam); bukan karena bodoh atau malasnya rakyat Indonesia.

Hampir pasti itu adalah karena kemampuan pemerintahan yang lemah, tak mampu mengelola tantangan dan atau tidak memobilisasi potensi SDA dan SDM Indonesia yang demikian hebat, dan kurang melindungi domestik, sehingga masyarakat pun menjadi tidak produktif (tingkat produktivitas 0.85, below Malaysia, Vietnam, Thailand, China, and India; tingkat inovasi urutan 61 dari 132 negara, below Filipina 56, Vietnam 46, Thailand 43, dan Malaysia 36; dan parahnya lagi 68% rakyat tidak mampu makan bergizi).

Maka Presiden dan Kabinet baru nanti, haruslah mengagendakan perubahan mendasar manajemen pemerintahan, sekaligus memperkuat karakter bangsa (nation character building, NCB) agar Indonesia lebih produktif, berintegritas dan progressive.

Nation Character Building (NCB)

Agenda NCB ini tidak bisa dianggap enteng, karena inilah jantungnya. Ini menyangkut manusianya; jika manusianya lemah, pasti lemah yang lainnya. Semua negara yang berhasil mentas menjadi negara maju, saat awal transformasinya, memprioritaskan pembangunan manusianya; Jepang dengan restorasinya, Korea Selatan dengan Saemaul Undong-nya, Malaysia dengan NEP-nya (new economic policy), dan RRT dengan 'modernisasi Deng plus reformasi Jintao'.

NCB ini mendesak diprioritaskan terutama karena 3 hal, pertama, ancaman disintegrasi bangsa nyata, mengingat disparitas pembangunan yang sangat lebar (Indeks pembangunan manusia di luar jawa 10 tahun tertinggal dibanding Jawa). Artinya, ikatan sebagai sebuah bangsa akan terus melemah akibat lebarnya kesenjangan tersebut.

Kedua, trust (kepercayaan masyarakat) terhadap aparatur dan elit pemerintahan semakin memudar. Korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan asusila yang melekat di tubuh pejabat pemerintah, ditambah dengan otoritarianisme penguasa, telah menjadi biang ketidakpercayaan masyarakat terhadap manajemen pemerintahan. Ancaman ini akan melemahkan efektivitas kerja kabinet ke depan, karena partisipasi publik akan minim.

Ketiga, sementara itu beban berat APBN untuk membiayai proyek IKN (Rp90,4 triliun dari total Rp466 triliun) dan menutupi utang pokok (Rp 8.338,43 triliun, per april 2024) dan bunganya (tahun 2024, Rp 497,31 triliun) menyeruak. Dihadapkan pula dengan problematika sosial rakyat yang sangat mendesak seperti pengangguran terbuka (7.2 juta), kekurangan gizi (68% penduduk) dan turunnya daya beli masyarakat, yang terus semakin menghadang.

Ketiga variabel tersebut jelas menjadi ancaman bersama bangsa Indonesia. Dan jika itu terabaikan begitu saja, karena agenda pemerintahan ke depan tidak menanganinya dengan benar, maka bencana bagi Indonesia, sebagai sebuah bangsa, akan benar-benar terjadi.

Oleh karena itu Nation Character Building (NCB), harus menjadi solusi strategis untuk semua problematika Indonesia hari ini, sebagai landasan menuju Indonesia 2045. Apa wujud nyata dari NCB yang harus diikhtiarkan oleh pemerintahan baru nanti? (bersambung).

Legisan Samtafsir