Dari penjelasan pada bagian 1 dan 2 tulisan ini, jelaslah bahwa Nation Character Building tidak bisa dianggap ringan, melainkan prioritas untuk dikerjakan. Dari sini semua dimulai. Tidak ada bangsa yang maju tanpa karakternya yang kuat dan adaptif. Tetapi, apa wujud nyata dari Nation Character Building (NCB) tersebut, yang harus diikhtiarkan oleh pemerintahan baru nanti?

1. Tegakkan Standart Moral Bernegara..!!

Negara adalah idealisme publik, maka semua pejabat negara harus memegang teguh dan menegakkan idealisme itu, melayani dan melaksanakan kehendak publik. Itulah negarawan. Artinya, ia ada di jabatan itu semata-mata untuk bekerja mewujudkan kehendak itu.

Termasuk dalam pengertian pejabat negara itu adalah mereka yang bekerja atas nama dan untuk rakyat. Semua elit partai, pihak swasta, kampus, civil society dan pers, yang merupakan bagian dari pilar bernegara, haruslah sungguh-sungguh menegakkan berjalannya idealisme bernegara itu. Mereka harus menjadi negarawan.

Penegakan standar moral ini sangat krusial untuk dijalankan, karena perilaku korup, asusila dan hedon dari pejabat saat ini sungguh sangat menyedihkan. Presiden dapat memulai dari dirinya sendiri, terlebih dahulu. Periksa dan tunjukkan moral kenegarawanannya. Periksa juga moral Wapres hasil ketuk palu Mahkamah Konstitusi. Buka dan 'telanjangi' rekam jejak moralnya, hartanya, kebijakan-kebijakan sebelumnya bahwa ia benar-benar bersih, agar publik tidak sak wasangka, agar tidak ada hujjah lagi untuk mendebat dan menolaknya.

Setelah Presiden dan Wapres membuat pakta integritas moral itu, barulah lanjutkan dengan menunjuk menteri yang bermoral, yang memiliki rekam jejak bersih dan komitmen bernegara (idealisme publik). Jangan hanya karena hutang budi dukungan, kedekatan (nepotisme) dan ancaman, presiden lalu memilih figur-figur yang tidak kredibel, yang tidak becus dan memalukan. Pilihlah mereka yang benar-benar negarawan, bermoral, tidak hedon, tidak korup.

2. Kedua, Tetapkan Visi Kejayaan Bangsa bersama Rakyat

Pemerintahan baru haruslah menetapkan visi kedaulatan dan kejayaan bangsa ini benar-benar nyata. Presiden harus bicara tentang harapan kejayaan yang bisa diraih bersama rakyat, bukan yang absurd memilih oligarki dan meninggalkan rakyat.

Pembangunan kejayaan itu harus bersama-sama rakyat semesta. Rakyat harus diikutkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek. Kepentingan dan keterlibatan publik harus nyata dalam visi itu. Visi Indonesia Emas 2045 harus oleh dan untuk rakyat, bukan oleh oligarki untuk kroninya. Pertumbuhan ekonomi bukan dengan ketimpangan, tapi dengan pemerataan sekaligus.

Hal itu menjadi krusial, karena pembangunan pada hakikatnya adalah oleh siapa dan untuk siapa. Pertumbuhan GDP Nasional tanpa pelibatan rakyat sebagai subjek, sungguh sangat menyakitkan. Masa 10 tahun terakhir pemerintahan adalah pesta oligarki yang dipertontonkan secara paksa di hadapan Rakyat. Dan itu telah melukai rakyat sebagai warga negara, yang memberikan mandat kepada pemerintah. Stop semua kepongahan 10 tahun terakhir ini. Perbaiki seluruhnya. Ubah visi pemerintah menjadi visi rakyat semesta. Lanjutkan yang baik untuk rakyat, tapi hentikan yang potensial merugikan rakyat.

3. Teguhkan Nasionalisme Murni

Kata 'murni' itu dimaksudkan untuk mengatakan bahwa nasionalisme itu jangan cuma slogan. Nasionalisme itu harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan berbangsa, terutama ekonomi, kebudayaan dan pendidikan.

Bangsa ini jangan jadi pengekor bangsa lain. Kita sudah 78 tahun merdeka, tidak seharusnya kita terjajah kembali. Tapi, ketergantungan kita terhadap teknologi luar, ternyata sangat-sangat memalukan. Domestik kita telah menjadi sasaran ekspor bangsa lain. Miris, kita bangsa yang kaya bahan baku, pemerintahnya cuma bisa mengekspor bahan mentah dan mengimpor barang jadi.

Ini soal mindset. Elit pemerintahan baru nanti harus menyetop semua kebijakan neoliberalisme, yang nyata-nyata membuat negeri ini porak poranda. Ekonomi nasional dan ekonomi rakyat harus diutamakan. Pemerintah harus berpihak pada rakyat dan idealisme negara, bukan pada pasar yang dikangkangi kapitalis. Elit pemerintah jangan malah menjadi antek dan komprador bagi kepentingan asing.

Nasionalisme berarti pelaku lokal, produk lokal, brand lokal, konten lokal. Nasionalisme adalah merdeka, tidak diperbudak kapitalis (lokal dan global). Ini harus oleh negara, oleh pemerintah yang menjalankan negara. Orang-orang yang dipilih haruslah yang patriotik, yang membela dan melindungi domestik (pasar, pelaku, teritorial).

Kerjasama bilateral, multilateral dan global dengan bangsa-bangsa lain, tidak untuk mengekstraksi kekayaan dan surplus domestik. Tapi sebaliknya, harus dapat membesarkan domestik. Negosiasi global harus dengan kepala tegak, bukan menunduk lemah. Sejarah sudah membuktikan, tidak ada penjajahan kecuali suatu bangsa itu melemahkan dirinya sendiri.

4. Hilangkan Otoritarianisme, Hidupkan Musyawarah

Ini adalah wujud sila ke-4 Pancasila. Libatkan publik dan gunakan ilmu pengetahuan dalam semua kebijakan publik. Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, menggunakan feeling dan perasaannya sendiri. Ini adalah pembangunan, sekelas negara dengan 278 juta. Ribuan intelektual dan cendekiawan, tidak boleh dikebiri dan dipasung di kerangkeng kampus. Ilmu pengetahuan harus menjadi pilot bersama. Setiap kebijakan harus benar-benar mendapat uji publik, agar sempurna.

Musyawarah adalah asas dan awal kebenaran, karena kebenaran bukan milik kekuasaan. Penguasa harus tunduk di bawah hukum, bukan sebaliknya hukum ditekuk oleh penguasa. Keadilan hukum harus benar-benar ditegakkan, baik untuk rakyat maupun untuk kekuasaan. Aparat penegak hukum adalah abdi Tuhan, bukan abdi penguasa.

Ini awal keberaturan dan kepatuhan publik. Trust rakyat terhadap pemerintah bukan dimulai dari dan oleh rakyat, tapi oleh aparatur yang berintegritas. Kepemimpinan nasional, harus kredibel dan layak dipercaya, sehingga menjadi teladan kebaikan nasional. Dari sini modal sosial bangsa kita akan kuat. Dan modal sosial ini yang akan membuat kita kuat di hadapan bangsa lain.

5. Tegakkan Keadilan untuk Semua

Keadilan adalah jantungnya kehidupan publik. Tidak ada konsep sehebat apapun dalam pengelolaan kehidupan publik kecuali adil untuk semua. Konsep segegap gempita apapun atas suatu projek yang ditujukan untuk publik, akan jadi bullshit kalau itu mengabaikan keadilan. Maka pemerintahan baru harus berani dan memulai pembangunan, dengan mereview semua program yang ada saat ini, berdasarkan keadilan. IKN, KCIC, infrastruktur dan semua program berkedok Program Strategis Nasional (PSN), harus dievaluasi dengan standar keadilan untuk rakyat.

Pemegang otoritas pemerintahan dari pusat sampai daerah, jangan pernah mengabaikan keadilan dalam semua kebijakannya. Karena kebijakan publik tanpa keadilan, akan menyakitkan rakyat. Pertumbuhan ekonomi hanya akan menyakitkan rakyat, kalau itu tanpa keadilan. Maka pilar-pilar keadilan harus ditegakkan. Keadilan komutatif, yaitu keadilan penegakan hukum dan aturan, harus ditegakkan. Keadilan distributif, yaitu keadilan distribusi kesempatan pembangunan maupun hasil pembangunan, harus ditegakkan.

Penutup

Panjangnya tulisan ini dimaksudkan untuk menguraikan betapa pentingnya Nation Character Building (NCB) yang harus dijalankan dan diprioritaskan oleh pemerintahan baru Prabowo.

Tapi seruan ini, tidaklah sepanjang deretan Pekerjaan Rumah (PR) yang harus dibereskan, akibat lemahnya karakter bangsa. Karena itu, jika NCB ini benar-benar diutamakan dan dijalankan, maka kita bisa punya harapan dan senyuman sumringah menatap hari-hari ke depan nanti. Bahkan kita bisa mengatakan tidak ada masalah bangsa yang berat, jika karakter bangsa kita telah kuat. Kejayaan Bangsa kita benar-benar akan kita raih bersama, jika modal sosial bangsa kita telah kokoh. Inilah seharusnya prioritas pemerintahan baru Prabowo. Fa'tabiru ya ulil albab.

Legisan Samtafsir