Oleh: Sahrin Hamid

Pukul lima sore, kami bertolak dari Pelabuhan Manado. Kapal perlahan meninggalkan dermaga, membelah laut Sulawesi yang mulai gelap. Angin asin menyentuh wajah. Di dek kelas ekonomi, tidak ada perbincangan serius, tidak ada sorak-sorai. Hanya ransel-ransel yang dijadikan bantal, tubuh-tubuh yang merebahkan diri di lantai kapal, dan suara mesin yang berdentam pelan sepanjang malam, di laut yang tenang.

Sebagian besar penumpang memilih tidur. Mereka kelelahan, mungkin juga terbiasa dengan perjalanan panjang seperti ini.

Kami memilih untuk sesekali menulis. Menyusun bahan presentasi, dan membuat catatan-catatan kecil di gadget.

Ada sesuatu yang berbeda tentunya ketika menulis di atas laut pada malam hari. Ada kejernihan, di tengah gelap dan sunyi, kita seperti diingatkan: perjalanan ini adalah ikhtiar.

Pukul tujuh pagi, kapal merapat di Pelabuhan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud. Matahari menyambut dengan cahaya yang lembut, dan sedikit rintik hujan. Dari Lirung, kami melanjutkan perjalanan menuju Melonguane menggunakan speedboat. Hanya lima belas menit, tetapi laut yang terhampar terasa seperti gerbang menuju batas negeri.

Dari pelabuhan Melonguane, kami bergerak ke bandara. Pukul 10.00, pesawat kecil—pesawat baling-baling dengan sekitar delapan penumpang—membawa kami menuju satu titik yang selama ini hanya sering disebut dalam buku geografi dan pidato kenegaraan: Miangas.

Pulau paling utara Indonesia.

Saat roda pesawat menyentuh landasan, saya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar tiba di satu pulau. Tetapi tiba di batas kehormatan bangsa.

Kami disambut oleh Ibu Camat, oleh Kepala Adat—Ratumbanua atau Mangku I—pemimpin tertinggi masyarakat Miangas. Hadir pula Kapolsek, TNI, dan jajaran DPC Gerakan Rakyat Miangas. Sambutan mereka hangat, sederhana, penuh ketulusan.

Kami meninjau Monumen Titik Nol Miangas. Di sana, angin terasa lebih kencang. Laut Filipina terhampar di depan mata. Jarak geografis dari pusat kekuasaan terasa begitu jauh. Tetapi justru di titik inilah Indonesia diuji: sejauh mana negara benar-benar hadir?

Kami juga melihat fasilitas penyeberangan ferry yang sudah lebih dari setahun tidak berfungsi. Sebuah infrastruktur yang seharusnya menjadi urat nadi mobilitas, kini sunyi.

Di perbatasan, satu fasilitas mati bisa berarti terhentinya denyut kehidupan.

Malamnya, kami berdialog dengan warga Miangas. Tidak ada protokoler berlebihan. Hanya kursi-kursi sederhana, wajah-wajah yang penuh harap, dan suara rakyat yang berbicara apa adanya.

Aspirasi mereka jelas dan tegas.

Pertama, kesehatan.
Di pulau ini tidak ada dokter tetap. Bayangkan, di titik paling utara Indonesia, masyarakat harus bergantung pada keterbatasan layanan dasar. Negara tidak boleh membiarkan perbatasan hidup dalam ketidakpastian medis.

Kedua, pendidikan.
Anak-anak Miangas memiliki mimpi yang sama dengan anak-anak Jakarta. Tetapi akses dan fasilitas belum sepenuhnya setara. Pendidikan di perbatasan adalah investasi kedaulatan.

Ketiga, perumahan.
Banyak rumah membutuhkan perhatian. Hunian layak bukan sekadar bangunan fisik, tetapi martabat manusia.

Keempat, transportasi.
Tidak ada satu pun transportasi umum di pulau ini. Mobilitas warga menjadi sangat terbatas. Ketika transportasi terhenti, ekonomi ikut terhenti.

Kelima, mereka menyampaikan harapan terkait perjanjian transaksi lintas batas antara Indonesia dan Filipina. Saat ini dibatasi 250 USD. Masyarakat berharap dinaikkan menjadi 750 USD agar ruang ekonomi mereka lebih luas dan bernapas lebih lega.

Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini adalah kebutuhan hidup di wilayah perbatasan yang secara sosiologis memang berinteraksi lintas negara.

Di sela dialog itu, kami berbagi buku dan pulpen kepada para pelajar. Sederhana. Tetapi saya percaya, peradaban selalu dimulai dari huruf dan pengetahuan.

Jika kita ingin menjaga batas negara, maka kita harus menjaga harapan anak-anaknya.

Miangas mengajarkan saya satu hal penting: batas negara bukan sekadar garis di peta. Ia adalah wajah rakyat yang tinggal di sana. Jika mereka kuat, negara kuat. Jika mereka tertinggal, negara pun rapuh.

Gerakan Rakyat hadir bukan untuk sekadar berfoto di titik nol. Kami hadir untuk mendengar. Untuk mencatat, untuk menguatkan refleksi kebangsaan, dan yang paling utama adalah memperjuangkan apa yang menjadi harapan masyarakat di perbatasan.

Dari gelap laut di dek kapal kelas ekonomi, hingga angin kencang di Monumen Titik Nol Miangas, saya semakin yakin:

Indonesia tidak boleh hanya berorientasi di pusat. Indonesia harus dirawat juga dari pinggir-pinggir ini.

Karena di pinggiran itulah, sesungguhnya, kehormatan bangsa dipertaruhkan.

Miangas, 15 Februari 2026

Sahrin Hamid
Ketua Umum Gerakan Rakyat

HURA.