Oleh Mufti Makaarim

(Akademisi, pengamat sosial-politik & pertahanan-keamanan)

Ada sebuah gambaran yang mengganggu dalam serial Netflix Last Samurai Standing yang dalam beberapa hari ini sedang saya tonton. Serial fiksi ini menggambarkan bagaimana situasi di tengah runtuhnya dunia samurai, ratusan samurai yang kehilangan status, pekerjaan, dan masa depannya dikumpulkan dalam sebuah permainan hidup dan mati.

Mereka ditawarkan hadiah uang yang sangat besar, dengan satu syarat, yaitu mereka harus bertarung satu sama lain sembari terus bergerak dari Kyoto menuju Tokyo. Mereka harus mengalahkan peserta lain, memastikan satu demi satu peserta harus tersingkir, hingga pada akhirnya hanya satu orang yang boleh bertahan. Permainan itu disebut Kodoku.

Dalam tradisi folklor Jepang, Kodoku merujuk pada praktik magis yang membiarkan sejumlah serangga dimasukkan ke dalam satu wadah dan saling membunuh hingga hanya tersisa satu yang dianggap paling kuat. Serial tersebut mengubah Kodoku menjadi sebuah permainan battle royale di antara para samurai.

Tentu saja Kodoku dalam Last Samurai Standing adalah fiksi. Tidak ada bukti sejarah bahwa pemerintah Meiji benar-benar mengumpulkan ratusan samurai dalam sebuah permainan untuk saling membunuh.

Namun justru sebagai metafora politik, Kodoku terasa sangat kuat. Sebab yang dipertontonkan bukan sekadar pertarungan para samurai. Di balik apa yang terlihat, sebuah mekanisme sedang bekerja, dimana manusia ditempatkan dalam sebuah arena, diberi insentif untuk bertarung, lalu dibiarkan saling mengeliminasi.

Mereka mengira sedang berjuang untuk bertahan hidup. Padahal, tanpa mereka sadari, pertarungan mereka justru dapat menguntungkan mereka yang berada di luar arena.

Ketika Konflik Menjadi Arena

Di sinilah metafora Kodoku menurut saya menjadi relevan untuk membaca politik kita saat ini. Politik modern mungkin tidak lagi membutuhkan pedang untuk membuat masyarakat bertarung sesama mereka. Cukup dengan narasi, uang, identitas, popularitas, jabatan, akses, dan pengaruh.

Media sosial bahkan menyediakan arena yang jauh lebih luas. Seseorang melempar satu tuduhan. Yang lain membalas. Sebuah kelompok membangun narasi tentang kelompok lainnya. Kritik segera berubah menjadi penghinaan. Perbedaan pandangan berubah menjadi permusuhan.

Pelan-pelan, masyarakat tidak lagi bertanya mengenai gagasan apa yang benar, namun menciptakan pertanyaan, Siapa yang harus dikalahkan?

Ketika politik sampai pada tahap ini, demokrasi mulai kehilangan substansinya. Politik tidak lagi menjadi ruang untuk memperdebatkan gagasan, melainkan arena untuk mengeliminasi lawan. Inilah wajah Kodoku modern.

Masyarakat dipertemukan dalam satu arena, tetapi bukan untuk mencari jalan keluar bersama. Mereka didorong untuk bertarung. Yang menang merasa mendapatkan kemenangan. Yang kalah merasa harus membalas. Dan konflik pun terus berputar.

Uang, Insentif, dan Kesediaan Bertarung

Dalam Last Samurai Standing, salah satu kekuatan Kodoku terletak pada hadiah yang dijanjikan. Para samurai yang kehilangan kehidupan lamanya ditawarkan sesuatu yang sangat konkret, yaitu uang. Ini merupakan simbol yang menarik.

Ketika kehormatan, status, dan identitas lama telah runtuh, insentif material dapat menjadi sangat kuat. Orang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki alasan untuk membunuh orang lain tiba-tiba memiliki alasan untuk melakukannya.

Dalam politik kontemporer, mekanismenya jauh lebih kompleks, tetapi menurut saya logikanya serupa pada Kodoku. Orang-orang dapat dimobilisasi dengan uang, pekerjaan, akses, popularitas, posisi, atau peluang ekonomi. Bahkan seringkali cukup dengan janji bahwa mereka akan menjadi bagian dari kelompok yang "menang".

Pada titik tertentu, insentif material dapat mengalahkan pertimbangan rasional dan moral. Orang bersedia menjadi pasukan digital. Mereka memproduksi konten. Mereka menyerang lawan. Mereka membangun echo chamber. Mereka menyebarkan informasi yang belum tentu benar.

Dan ketika konflik semakin panas, pertarungan yang semula terjadi di layar dapat berpindah ke ruang publik.

Kodoku dari Ruang Maya ke Arena Jalanan

Inilah tahap yang paling harus diwaspadai. Polarisasi digital tidak selalu berhenti di media sosial. Ketika masyarakat telah diyakinkan bahwa kelompok lain adalah musuh, maka tindakan persekusi terhadap kelompok tersebut dapat mulai dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Demonstrasi dapat berubah menjadi benturan. Perbedaan pendapat dapat berubah menjadi intimidasi. Kritik dapat dibalas dengan serangan terhadap figur yang menyampaikannya. Kerumunan dapat berubah menjadi kekerasan.

Pada titik itu, kita tidak lagi berbicara tentang sekadar perbedaan politik. Kita berbicara tentang degradasi ruang publik. Masyarakat yang seharusnya menjadi subjek demokrasi justru berubah menjadi instrumen konflik.

Sementara mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya politik dapat tetap berada jauh dari arena.

Ketika Elite Mencuci Tangan

Persoalan menjadi semakin rumit. Setelah kekerasan terjadi, biasanya muncul berbagai pernyataan kecaman. "Kami mengecam kekerasan." "Semua pihak harus menahan diri." "Kami prihatin atas kejadian tersebut."

Secara moral, kecaman terhadap kekerasan tentu merupakan sesuatu yang benar. Tetapi demokrasi tidak cukup berhenti pada kecaman. Kita perlu bertanya lebih jauh,  mengapa kekerasan itu bisa terjadi? Siapa yang menciptakan iklim permusuhan? Siapa yang memperoleh keuntungan politik dari polarisasi? Siapa yang memiliki kemampuan menggerakkan massa?

Kita juga tidak boleh naif. Dalam setiap konflik politik, kita harus melihat bukan hanya siapa yang berada di dalam arena, tetapi juga siapa yang menciptakan arena dan siapa yang memperoleh keuntungan dari pertarungan tersebut.

Bagi saya, inilah logika Kodoku yang paling berbahaya. Para peserta arena merasa pertarungan itu milik mereka. Padahal bisa saja arena tersebut dibentuk oleh kepentingan yang jauh lebih besar daripada mereka. Mereka hanya menari mengikuti irama musik yang dimainkan aktor lain.

Pelajaran dari Jepang: Jangan Biarkan Dunia Lama Mati dalam Kekerasan

Latar Last Samurai Standing juga membawa kita kepada sebuah pelajaran sejarah yang penting. Restorasi Meiji merupakan transformasi besar dalam sejarah Jepang. Sistem feodal Tokugawa runtuh. Negara mengalami sentralisasi. Struktur sosial berubah. Hak-hak istimewa kelas samurai secara bertahap dihapus.

Perubahan sebesar itu tentu menghasilkan ketegangan. Samurai yang selama berabad-abad menjadi bagian penting dari struktur politik dan militer Jepang kehilangan posisi mereka.

Namun sebuah bangsa tidak dapat membangun masa depan dengan hanya mengatakan kepada kelompok yang kehilangan status, "Kalian sudah tidak diperlukan lagi."

Jepang kemudian menghadapi persoalan itu melalui proses transformasi institusional yang panjang dan tidak selalu damai. Sebagian mantan samurai masuk ke birokrasi, militer, pendidikan, bisnis, dan politik. Energi dari kelompok lama perlahan dialihkan ke dalam institusi baru.

Bangsa yang beradab bukan bangsa yang menghilangkan konflik. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang mampu mengubah konflik menjadi institusi. Perbedaan disalurkan melalui politik yang etis. Ketidakpuasan disalurkan melalui ruang parlemen. Kritik disalurkan melalui kebebasan pers. Perselisihan diselesaikan melalui hukum. Dan perubahan kekuasaan dilakukan melalui mekanisme politik yang sah.

Indonesia dan Bahaya Potensi Kodoku

Indonesia menurut saya harus belajar dari tragedi Kodoku tersebut. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus-menerus dibenturkan. Demokrasi seharusnya tidak membuat rakyat sibuk saling membenci sementara elite sibuk menghitung keuntungan politik.

Kritik tidak boleh diperlakukan sebagai pengkhianatan. Oposisi tidak boleh dianggap sebagai musuh negara. Sebaliknya, mereka harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme koreksi demokrasi.

Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang cukup percaya diri untuk menerima kritik dan cukup beradab untuk menjawabnya melalui argumentasi dan institusi. Begitu pula masyarakat yang demokratis bukan masyarakat yang selalu sepakat, melainkan masyarakat yang mampu berbeda tanpa harus saling menghancurkan.

Kembali kepada Nurani Politik

Menurut keyakinan saya, Indonesia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada sekadar strategi komunikasi politik.

Kita membutuhkan nurani politik, yaitu politik yang mampu membedakan antara lawan dan musuh. Politik yang memahami bahwa mengalahkan argumen tidak sama dengan menghancurkan orang yang menyampaikannya. Politik yang memahami bahwa kemenangan elektoral bukanlah cek kosong untuk melakukan apa saja. Dan politik yang sadar bahwa kekuasaan pada akhirnya hanyalah mandat sementara.

Kita perlu kembali kepada tujuan ideal kemerdekaan kita sebagai bangsa dan negara. Kembali kepada cita-cita bahwa negara didirikan untuk melindungi manusia, bukan mempertarungkan manusia. Kemerdekaan tidak pernah dimaksudkan untuk membuat rakyat menjadi tumbal pertarungan elite. Begitu pula demokrasi juga tidak pernah dimaksudkan sebagai permainan yang hanya menyisakan satu pemenang.

81 Tahun Indonesia: Maju atau Mundur sebagai Peradaban?

Indonesia pada 2026 memasuki usia 81 tahun. Delapan puluh satu tahun bukan sekadar angka dalam kalender sejarah. Karena itu, ukuran keberhasilan Indonesia tidak cukup hanya dihitung dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kemajuan teknologi, atau pergantian pemerintahan secara berkala.

Menurut saya, ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar, yaitu apakah kita tetap ingin menjadi bangsa yang semakin beradab?

Jika perbedaan politik selalu menghasilkan kebencian, jika kritik berujung intimidasi, jika demonstrasi mudah berubah menjadi benturan, jika masyarakat terus diprovokasi untuk membenci kelompok lain, dan jika kekerasan kemudian hanya dijawab dengan kecaman tanpa keberanian mengurai akar masalahnya, maka kita menghadapi persoalan yang lebih besar daripada sekadar turbulensi politik.

Kita sedang menghadapi kemunduran peradaban. Sebab peradaban bukan hanya tentang gedung tinggi dan teknologi canggih.

Peradaban adalah kemampuan manusia untuk mengendalikan naluri kekerasan, menghormati perbedaan, menyelesaikan konflik melalui institusi, dan menempatkan martabat manusia di atas kepentingan kekuasaan.

Jangan sampai Indonesia berubah menjadi arena Kodoku. Jangan sampai rakyat dibuat bertarung untuk memperebutkan sesuatu yang sesungguhnya hanya menguntungkan mereka yang berdiri di luar arena.

Jangan sampai kita terlalu sibuk memenangkan pertarungan politik sehingga lupa bahwa yang sedang kita pertaruhkan sesungguhnya adalah persatuan sosial, kepercayaan publik, dan masa depan demokrasi.

Bagi saya, bahaya terbesar sebuah bangsa bukanlah ketika rakyat berbeda pendapat, melainkan saat rakyat berhasil dibuat saling membenci, sementara mereka yang menciptakan arena pertarungan tetap berdiri di luar arena.

Dan jika itu terus terjadi, pada usia 81 tahun Indonesia mungkin memang masih berdiri sebagai sebuah negara, namun pertanyaan saya, apakah kita masih berdiri bersama untuk membangun sebuah peradaban?