Oleh: Hasreiza, S.Psi, M.Si

(Penikmat Kretek dan Kopi Hitam)

Panggung politik nasional hari ini sedang menyaksikan sebuah ironi yang dibungkus dengan kemasan dialogis. Rangkaian debat publik yang mempertemukan Fathimah Azzahra (Wakil Ketua BEM UI) dengan dua figur sentral lingkar kekuasaan era Presiden Prabowo Subianto—Rocky Gerung (Anggota Wantimpres) dan Budiman Sudjatmiko (Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan), bukan sekadar tontonan renyah di layar kaca. Dialog dalam program Jejak Perubahan (tvone) maupun ROSI (Kompas TV) tersebut adalah potret nyata dari upaya Gen Z merubuhkan tembok narsisme kebijakan pemerintah yang selama ini rajin dipoles lewat narasi-narasi populis.

Dalam diskursus sosiologi politik Jurgen Habermas mengenai the public sphere (ruang publik), demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya wilayah bebas intervensi tempat warga negara dapat melakukan kritik rasional terhadap negara. Ketika para pemikir orisinal dan mantan aktivis sekaliber Rocky dan Budiman memutuskan melangkah masuk ke dalam zona nyaman kekuasaan formal, publik mencium aroma pekat dari matinya oposisi pemikiran di tingkat elit. Istana terkesan berhasil merangkul para pengkritiknya.

Namun, kemunculan Fathimah Azzahra melalui gerakan mahasiswa yang ia motori, memecah kebuntuan tersebut. Kampus bergerak cepat mengisi kekosongan instrumen kontrol, bukan dengan demonstrasi tanpa arah, melainkan dengan metodologi kritik yang terukur dan berbasis data ilmiah.

Menguliti Ilusi "Makan Bergizi Gratis" Bersama Rocky Gerung

Pertemuan antara Fathimah Azzahra dan Rocky Gerung menjadi ujian moral pertama bagi integritas seorang intelektual yang kini berseragam Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Di hadapan Rocky, Fathimah menolak tunduk pada eufemisme politik. Ia langsung menguliti program domestik paling mahal sekaligus paling rentan penyimpangan, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara tajam, Fathimah menggunakan analisis kebijakan publik untuk menelanjangi program tersebut dari sisi yang sengaja disembunyikan pemerintah. Ia mempertanyakan validitas klaim MBG sebagai obat instan penanganan stunting. Berdasarkan data klinis kesehatan, intervensi stunting hanya efektif pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu fase ketika otak bayi sedang terbentuk. Bukan sekadar membagikan kotak nasi pada anak usia sekolah demi memenuhi janji elektoral.

Lebih jauh lagi, Fathimah membongkar rapuhnya mitigasi keselamatan pangan, merujuk pada rentetan kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi selama uji coba di lapangan. Tuntutan Fathimah mengenai informed consent (hak atas informasi) mempertegas bahwa rakyat bukanlah kelinci percobaan bagi proyek mercusuar pemerintah. Gagasan pemerintah menaruh CCTV di dapur umum pun dikritik sebagai solusi superfisial yang gagal menyentuh substansi tata kelola.

Menariknya, Rocky Gerung memilih melunakkan egonya dan mengapresiasi kritik tersebut. Alih-alih mereduksi kritik tersebut dengan retorika politik, Rocky justru mengapresiasi keberanian intelektual mahasiswa UI tersebut sebagai alarm penting bagi kekuasaan. Rocky bahkan mengamini adanya potensi celah korupsi anggaran di tengah gemuknya koalisi pemerintahan jika mekanisme pengawasan publik tidak berjalan secara ketat. Di titik ini, Fathimah berhasil memaksa aktor kekuasaan untuk menundukkan kepalanya pada prinsip keselamatan publik di atas kepentingan pragmatisme elektoral.

Namun bagi publik, respons melunaknya Rocky justru mengonfirmasi kebenaran yang mengkhawatirkan: bahwa di dalam gemuknya koalisi pemerintahan saat ini, potensi celah korupsi anggaran dan malapraktik kebijakan memang sangat nyata, bahkan diakui oleh penasihat presiden sendiri.

Menagih Realitas di Tengah Jebakan "Asal Bapak Senang"

Jika dengan Rocky pertarungannya berada di wilayah etika, maka konfrontasi Fathimah dengan Budiman Sudjatmiko adalah benturan keras antara janji utopis makro dengan jeritan riil di tingkat akar rumput. Sebagai mantan aktivis 1998 yang kini menjadi birokrat pengentas kemiskinan, Budiman dipaksa menghadapi cermin masa lalunya yang kini telah berubah warna. Romantisme masa lalu yang selama ini selalu diangkat olehnya, sulit untuk terus digunakan pada saat dialog, karena Fathimah terus konsisten membicarakan persoalan kontemporer.

Fathimah dengan lugas menagih kepastian taktis atas janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, sebuah angka yang terasa fiktif di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, keresahan lulusan sarjana baru mengenai kepastian masa depan mereka dan menyempitnya ruang hidup ekonomi kelas menengah.

Namun, tusukan paling dalam dari Fathimah adalah peringatannya mengenai patologi birokrasi akut yaitu bahaya laten budaya "Asal Bapak Senang" (ABS). Fathimah meminta Budiman agar berani menyuarakan dan meminta menteri-menteri koleganya untuik menyajikan laporan yang jujur dan terbuka mengenai situasi sebenarnya yang dihadapi rakyat kepada Presiden Prabowo, alih-alih menyuapi kepala negara dengan data kosmetik yang manipulatif.

Budiman merespons kritik tersebut dengan pendekatan yang berakar pada teori struktural ekonomi-politik. Ia berargumen bahwa kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan karitatif (bagi-bagi uang atau bantuan instan), melainkan harus merombak "arsitektur interior rumah" ekonomi melalui perluasan akses terhadap aset dan korporasi bagi masyarakat miskin. Budiman juga membela prioritas pemerintah dengan mengajukan argumen time constraint (keterbatasan waktu) dan budget constraint (keterbatasan anggaran) yang membuat pemerintah harus memilih skala prioritas yang ketat

Namun, respons Budiman ini justru mempertegas adanya jurang asimetri informasi dan perbedaan orientasi. Merujuk pada konsep sosiologi Max Weber, argumen Budiman mencerminkan wajah birokrasi modern yang cenderung kaku, lamban, dan berlindung di balik prosedur formal untuk merasionalkan kegagalan pemenuhan hak publik secara cepat. Ketika istana sibuk merancang makroekonomi jangka panjang, generasi muda hari ini dihadapkan pada ketidakpastian esok hari, apakah mereka bisa bekerja, dan apakah mereka bisa bertahan hidup secara layak?

Menyalakan Lonceng Peringatan untuk Kekuasaan

Signifikansi dari diskursus dialektika ini mengirimkan pesan yang sangat terang bagi penguasa saat ini bahwa kekuasaan tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawas yang tangguh. Keberanian Fathimah Azzahra mendikte jalannya dialog membuktikan bahwa jargon-jargon keberhasilan pemerintah tidak lagi mempan dipakai untuk meninabobokan generasi baru yang melek data.

Sejalan dengan Fathimah Azzahra, tulisan ini pun ingin menegaskan sebuah peringatan serius. Ketika para pemikir kritis senior telah bertransisi menjadi eksekutor dan benteng pertahanan di dalam sistem birokrasi, maka checks and balances formal di parlemen berisiko lumpuh oleh pragmatisme koalisi besar.

Oleh karena itu, gerakan mahasiswa dan komunitas publik independen harus mengencangkan ikat pinggang serta mempersiapkan energi yang besar. Mereka adalah benteng terakhir yang menjaga agar demokrasi kita tidak ambruk ke dalam jurang otoritarianisme gaya baru yang halus.

Pemerintah harus menyadari bahwa sekadar melayani debat di media massa barulah langkah kosmetik. Ujian sesungguhnya adalah apakah kritik-kritik fundamental dari kampus ini akan diadopsi menjadi koreksi kebijakan yang nyata, atau sekadar dianggap sebagai angin lalu yang diredam dengan pujian-pujian basa-basi di studio televisi.

Lonceng peringatan telah dibunyikan dari rahim kampus, dan kekuasaan yang tuli terhadapnya hanya sedang menghitung hari menuju kegagalannya sendiri. Melihat respon Presiden terhadap aksi-aksi kritis Mahasiswa, masyarakat sipil, serta dinamika isu publik dalam dua tahun pemerintahannya, sepertinya kita terpaksa harus pesimis jika merujuk pada beberapa pidatonya yang sudah-sudah.