Oleh: Abdul Muqit

(Akademisi Polinema, Malang, Jawa Timur)

Ada rasa lelah yang sulit dijelaskan ketika menyaksikan negeri ini dari hari ke hari. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin—melihat bangsa yang sebenarnya punya segalanya untuk jadi besar, tapi terus-menerus tersandung oleh dirinya sendiri. Setiap kali ada suara yang turun ke jalan menyuarakan keresahan, tak lama kemudian muncul kerumunan tandingan yang datang bukan untuk berdialog, melainkan untuk membatalkan.

Kritik dibalas curiga. Aspirasi dijawab dengan tudingan. Dan di tengah semua itu, kepemimpinan kita seolah lebih sibuk menjaga citra ketimbang menjawab persoalan.

Pertanyaannya sederhana: apakah kita memang ditakdirkan seperti ini? Sejarah menjawab tidak.

Ketika Nusantara Pernah Berdiri Tegak

Jauh sebelum ada sebutan Indonesia, ada masa ketika bangsa ini disegani hingga ke seberang lautan. Pada zaman Majapahit, wibawa kerajaan bukan dibangun dari kekuatan senjata semata, melainkan dari kepercayaan.

Cukup dengan stempel kerajaan, kapal-kapal asing yang melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar tunduk pada aturan dan membayar upeti kepada Majapahit. Upeti itu kemudian diputar kembali untuk menggerakkan roda pemerintahan dan kesejahteraan rakyat—sampai-sampai, menurut catatan sejarah yang diwariskan turun-temurun, pengemis nyaris tak ditemukan di tanah Jawa kala itu.

Yang membuat pencapaian itu istimewa bukan karena Majapahit punya nikel, emas, atau kekayaan tambang seperti yang kita banggakan hari ini. Kejayaannya lahir dari tata kelola, dari kepercayaan rakyat pada pemimpinnya, dan dari satu visi besar yang dipegang bersama: Nusantara bersatu di bawah sumpah Palapa Gajah Mada.

Lalu, mengapa raksasa sebesar itu bisa runtuh?

Bukan karena diserang musuh dari luar. Majapahit runtuh dari dalam. Setelah Gajah Mada tersingkir dari istana dan kekuasaan besar yang pernah dipegangnya dipecah menjadi lima jabatan patih, yang tumbuh subur bukan lagi persatuan, melainkan kecurigaan. Saling curiga antar elite berubah menjadi perebutan pengaruh, dan perebutan pengaruh itulah yang perlahan meruntuhkan apa yang susah payah dibangun berabad-abad.

Kutukan yang Terus Berulang

Kini, ratusan tahun setelah Majapahit tinggal cerita, kita—pewaris sah Nusantara yang sama—justru sibuk menyandang predikat yang jauh dari kata jaya. Indonesia kerap disebut sebagai negara dengan korupsi yang mengakar, birokrasi yang carut-marut, dan elite yang lebih setia pada kelompoknya sendiri ketimbang pada rakyat yang mereka wakili.

Ironisnya, ini bukan warisan kemiskinan sumber daya. Ini warisan pola pikir—pola yang sama yang pernah meruntuhkan Majapahit: dengki, saling curiga, dan haus kuasa yang mengalahkan kepentingan bersama.

Fenomena demo yang dibalas demo tandingan hari ini adalah gejala paling nyata dari penyakit lama itu. Alih-alih ruang publik dipakai untuk mempertemukan gagasan yang berbeda, ia justru dipakai untuk saling menegasikan. Padahal, sebuah bangsa besar semestinya cukup dewasa untuk berbeda pendapat tanpa harus saling meniadakan.

Bukan Nostalgia, tapi Ajakan

Menulis ini bukan untuk memuja romantisme masa lalu. Majapahit punya kelemahannya sendiri, dan sejarah tidak pernah benar-benar bisa diulang persis sama. Tapi ada satu pelajaran yang terlalu penting untuk dilewatkan: bangsa ini pernah membuktikan dirinya sanggup menjadi besar dan disegani, jauh sebelum ada kekayaan tambang yang kini justru sering diperebutkan alih-alih dikelola untuk kesejahteraan bersama.

Kalingga, Sriwijaya, Mataram, Sunda, hingga Majapahit—leluhur kita telah mewariskan bukti bahwa progresivitas dan kejayaan itu mungkin. Jika kakek moyang kita bisa, mengapa kita, dengan segala kemudahan teknologi dan informasi hari ini, justru merasa mustahil?

Kita berada di persimpangan. Jika terus membiarkan diri terpecah oleh kecurigaan dan kepentingan sempit, kita hanya akan menjadi bangsa yang—meminjam istilah kasar tapi jujur—"congek", tuli terhadap suara sendiri, hingga akhirnya nasib kita ditentukan oleh pihak lain yang lebih rapi mengelola dirinya.

Jika itu bukan pilihan yang kita inginkan, maka satu-satunya jalan adalah mulai membenahi diri dari sekarang—dari cara kita memilih pemimpin, cara kita mengawasi kekuasaan, dan cara kita memperlakukan perbedaan pendapat sebagai bagian dari demokrasi, bukan ancaman yang harus dibungkam.

"Majapahitkan" Indonesia bukan berarti mendirikan kembali kerajaan. Ia berarti mengembalikan semangat yang pernah membuat Nusantara disegani: persatuan di atas kepentingan golongan, kepercayaan publik yang dijaga oleh pemimpinnya sendiri, dan keberanian untuk menyingkirkan dengki demi cita-cita yang lebih besar dari sekadar kekuasaan.

Indonesia pasti bisa. Sejarah sudah membuktikannya sekali. Tinggal soal kemauan kita untuk mengulanginya—kali ini, tanpa mengulang kesalahan yang sama.