Oleh: Abd. Muqit

(Akademisi di Polinema, Malang, Jawa Timur)

Menjelang akhir tahun 2024, publik Indonesia ramai membicarakan satu istilah lama yang tiba-tiba terasa baru: trah. Kata ini menyeruak ke permukaan wacana politik dan sosial secara faktual pada periode tersebut, meski sesungguhnya konsep yang dikandungnya sudah lama hidup, jauh mendahului momen ramainya perbincangan itu. Trah bukan barang baru dalam sejarah kekuasaan di Nusantara; ia hanya menemukan panggung barunya di tengah hiruk-pikuk politik mutakhir.

Di sisi lain, ada satu kata yang kerap disandingkan, bahkan dipertentangkan, dengan trah: trust, atau kepercayaan yang dibangun di atas rekam jejak, kompetensi, dan integritas, bukan garis keturunan. Kedua kata ini sama-sama ringan diucapkan. Trust mudah menjadi jargon dalam pidato, trah mudah menjadi bahan obrolan atau bahkan candaan. Namun keduanya sama-sama berat ketika harus diuji dalam kenyataan. Mengucapkan komitmen pada trust jauh lebih mudah daripada benar-benar mempraktikkannya secara konsisten, terutama ketika godaan kedekatan dengan trah tertentu datang dalam bentuk yang tampak sederhana: sebuah foto bersama, sebuah kunjungan, sebuah senyum di depan kamera.

Fenomena inilah yang kemudian terasa kontradiktif ketika sejumlah anggota, termasuk dari kalangan ibu-ibu di organisasi yang selama ini dikenal menjunjung tinggi prinsip meritokrasi dan kemandirian, tampak antusias berfoto bersama salah satu figur trah di Solo. Bukan soal siapa yang difoto, melainkan soal pesan yang tanpa sadar terkirim: bahwa kedekatan simbolik dengan trah masih punya daya tarik, bahkan di lingkungan yang secara ideologis menempatkan trust sebagai nilai utama. Di situlah letak ironinya.

Bagi negara dengan tradisi demokrasi yang sudah mapan, fenomena kedekatan semacam ini barangkali tidak banyak berarti; ia hanya riak kecil di permukaan yang tidak mengganggu fondasi sistem. Tetapi bagi negara yang demokrasinya masih dalam proses pematangan, riak semacam itu terasa lebih dari sekadar riak. Ia menjadi cermin yang memantulkan kembali persoalan lama yang belum tuntas: seberapa jauh sesungguhnya masyarakat, termasuk kalangan terdidik dan terorganisasi, telah berjarak dari logika trah menuju logika trust.

Dalam sistem kerajaan atau monarki, istilah trah memang punya tempatnya sendiri. Ia adalah bagian dari struktur, diwariskan, dan terus berkembang seiring waktu sebagai penanda legitimasi kekuasaan. Tidak ada yang aneh ketika trah dijunjung tinggi dalam konteks semacam itu, karena memang begitulah sistem itu dirancang untuk bekerja. Namun ketika logika yang sama dibawa masuk ke dalam ruang demokrasi, sesuatu yang semula wajar bisa berubah menjadi janggal, bahkan lucu. Sekelompok orang yang hidup di alam demokrasi tetapi masih mengagungkan trah pada dasarnya sedang mencoba menjalankan dua sistem nilai yang saling bertentangan sekaligus, dan hasilnya jarang sekali terlihat serius; lebih sering terlihat sebagai anomali yang mengundang senyum getir.

Pertanyaannya kemudian kembali kepada kita semua, termasuk kepada organisasi-organisasi yang selama ini mengklaim berdiri di atas prinsip trust: sikap yang ditunjukkan itu sesungguhnya apa? Sekadar lip service, ucapan manis tanpa keberpihakan nyata? Ataukah masih murni idealisme yang sedang diuji oleh godaan-godaan kecil di lapangan? Atau jangan-jangan itu adalah bentuk kekecewaan yang terselubung, sebuah isyarat bahwa trust saja tidak cukup untuk membuka pintu-pintu tertentu, sehingga jalan pintas lewat kedekatan dengan trah masih dianggap perlu ditempuh?

Tidak ada jawaban tunggal yang bisa dipaksakan di sini. Setiap pembaca, setiap anggota organisasi, setiap warga negara yang percaya pada demokrasi, pada akhirnya harus merumuskan sendiri jawabannya. Yang jelas, memilih trust di atas trah bukanlah pernyataan yang cukup diucapkan sekali dalam forum resmi, lalu dilupakan begitu kamera menyala di kesempatan lain. Trust adalah pilihan yang harus dibuktikan berulang kali, dalam situasi besar maupun kecil, termasuk dalam momen-momen yang tampaknya remeh seperti sebuah foto bersama.