Oleh: Abd. Muqit

(Ahli Linguistik, Politeknik Negeri Malang)

Di tanah Jawa, kata wali punya wibawa. Ia mengingatkan kita pada Wali Songo, sembilan penyebar Islam yang namanya masih diziarahi ribuan orang setiap pekan. Mereka dihormati bukan karena kaya atau berkuasa. Mereka dihormati karena teguh memegang kebenaran, hidup bersahaja, dan menjadikan agama sebagai laku, bukan sebagai jualan. Sunan Kalijaga konon meninggalkan dunia begal setelah sadar bahwa harta yang dirampas tak pernah membawa berkah. Itulah wali: orang yang dekat dengan Tuhan, dan karena itu tak bisa dibeli.

Sayangnya, kata yang mulia itu kini sedang dinistakan, bukan oleh kaum penista agama, melainkan oleh kenyataan sehari-hari kita sendiri.

Coba perhatikan sekeliling. Kita punya wali uang: orang-orang yang kesetiaannya hanya pada rekening. Prinsip bisa ditawar, asal angkanya cocok. Kita punya wali jabatan: mereka yang menjaga kursi lebih tekun daripada menjaga amanah, yang rela berpindah kiblat politik asalkan tetap duduk. Lalu ada wali proyek, spesies paling makmur di negeri ini. Mereka hafal anggaran, paham celah tender, dan selalu muncul setiap kali ada pembangunan, entah jalan, jembatan, atau gedung yang belum selesai sudah retak.

Para wali baru ini juga punya karamah. Bedanya, karamah mereka bukan berjalan di atas air, melainkan menghilangkan uang negara tanpa jejak. Bukan menyembuhkan orang sakit, melainkan menyembuhkan diri sendiri dari jerat hukum.

Tapi tunggu. Kata wali dalam bahasa kita juga punya makna lain yang lebih membumi. Ada wali murid, wali nikah, wali anak yatim. Wali di sini adalah penanggung jawab, yaitu orang yang memikul beban demi yang diasuhnya. Wali murid membiayai sekolah anaknya, bukan menagih anaknya. Wali nikah melindungi perempuan yang diwalikannya, bukan memperjualbelikannya. Wali selalu berada di posisi memberi, bukan meminta.

Dalam makna inilah negara sebenarnya adalah wali terbesar kita. Konstitusi menegaskannya dengan terang: fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara, dan pendidikan dasar wajib dibiayai pemerintah. Mahkamah Konstitusi pun sudah menegaskan bahwa pendidikan dasar, termasuk di sekolah swasta, tidak boleh membebani warga.

Lalu bagaimana kenyataannya? Sekolah masih berbayar, dengan seribu satu nama pungutan yang kreatif. Listrik harus dibayar, dan tarifnya naik tanpa permisi. Untuk sehat, rakyat harus membayar iuran setiap bulan, dan tetap antre panjang ketika sakit. Air, jalan tol, parkir, bahkan mengurus surat yang seharusnya hak warga pun sering ada “biaya administrasinya”. Pajak dikejar sampai ke warung kopi, sementara utang negara dan kebocoran anggaran tak pernah dikejar sekeras itu.

Kita jadi seperti anak asuh yang setiap hari ditagih uang makan oleh walinya sendiri.

Maka pantaskah negara ini masih disebut wali? Barangkali sebutan yang lebih jujur adalah wali gagal. Atau, karena yang paling rajin ditagih adalah rakyat, wali pajak. Tapi saya kira sebutan paling tepat adalah wali-walian.

Seperti anak kecil bermain rumah-rumahan atau masak-masakan, semuanya tampak lengkap. Ada yang berperan sebagai ayah, ada yang jadi ibu, ada piring, ada sendok, ada nasi dari pasir. Tapi tak ada yang sungguhan. Begitu pula negeri wali-walian: ada lembaga, ada undang-undang, ada pidato tentang kesejahteraan, ada baliho yang menjanjikan masa depan emas. Semua peran terisi. Hanya saja, ketika rakyat lapar, yang dihidangkan tetap nasi pasir.

Saya tidak sedang mengajak putus asa. Justru sebaliknya. Kata wali perlu kita rebut kembali maknanya, karena dari kata itulah kita bisa mengukur para pemimpin kita. Wali sejati diukur dari dua hal: keteguhannya pada kebenaran dan kesediaannya memikul beban orang lain. Para wali dulu menyebarkan agama dengan gamelan dan wayang, bukan dengan memungut biaya. Mereka masuk ke kampung-kampung, bukan menunggu rakyat datang membawa amplop.

Jika pejabat kita ingin dihormati seperti wali, tirulah lakunya, bukan sekadar gelarnya. Teguh pada kebenaran walau tidak menguntungkan. Memikul beban rakyat, bukan memindahkannya ke pundak rakyat.

Sebelum itu terjadi, izinkan kami, rakyat yang diasuh sambil ditagih ini, tersenyum getir setiap kali mendengar pejabat berkata, “Negara hadir untuk rakyat.”

Hadir, memang. Hadir untuk menagih.