Oleh Abd. Muqit

(Akademisi Polinema, Malang, Jawa Timur)

Ada satu pertanyaan sederhana yang jarang berani kita ajukan di ruang publik: mengapa sebuah bangsa yang lahir dari rahim peradaban Nusantara justru menyandang nama pinjaman?

"Indonesia" bukan nama asli anak kandung tanah ini. Ia rakitan dari bahasa Yunani — Indos (India) dan nesos (pulau) — yang pertama kali diusulkan oleh sarjana Eropa untuk keperluan etnografi kolonial, jauh sebelum kata itu dipinjam oleh gerakan kebangsaan pada awal abad ke-20. Sementara itu, "Nusantara" — dari nusa dan antara, gugusan pulau di antara — adalah kosakata asli kepulauan ini sendiri, hidup jauh sebelum kapal-kapal VOC membelah Selat Malaka.

Pertanyaannya bukan sekadar filologis. Dalam Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis), nama bukan label netral — nama adalah ideological construct. Siapa yang menamai, menentukan siapa yang berkuasa mendefinisikan siapa "kita". Ketika sebuah bangsa menerima nama dari luar, ada kemungkinan ia juga mewarisi cara pandang dari luar tentang dirinya sendiri — cara pandang yang membelah, mengkotak-kotakkan, dan memisahkan apa yang dulunya menyatu.

Selat yang Menyatukan, Bukan Memisahkan

Di sinilah ironi sejarah menjadi tajam. Selat Malaka — yang hari ini kerap muncul dalam berita sebagai titik sengketa, klaim tumpang tindih, atau argumen kedaulatan antara Jakarta, Kuala Lumpur, dan Singapura — dahulu justru adalah urat nadi peradaban Nusantara. Ia bukan garis batas, melainkan jalan raya laut yang menyatukan Melayu, Jawa, Bugis, Aceh, dan seluruh dunia Melayu dalam satu jaringan perdagangan, bahasa, dan kekerabatan yang jauh lebih tua dari garis-garis kolonial yang kemudian membelahnya menjadi Hindia Belanda dan Malaya Britania.

Kita mewarisi peta kolonial itu, dan tanpa sadar, kita juga mewarisi logikanya: bahwa Selat adalah pemisah, bukan penghubung; bahwa "Indonesia" dan "Malaysia" adalah dua entitas yang berhadap-hadapan, bukan dua cabang dari satu akar yang sama.

Bayangkan jika narasi itu dibalik. Bayangkan Selat Malaka bukan diperlakukan sebagai zona rebutan, melainkan dirayakan sebagai simbol — discursive resource — untuk mempererat kerja sama serumpun: dalam perdagangan, pendidikan, penanggulangan bencana, hingga diplomasi budaya. Ini bukan nostalgia romantis semata. Ini adalah pilihan wacana. Dan wacana, seperti yang diajarkan CDA, bukan sekadar cermin realitas — ia turut membentuk realitas itu sendiri.

Krisis Identitas yang Tak Kunjung Selesai

Ironi lain: di dalam negeri Indonesia sendiri, gagasan mengganti atau mendampingkan "Indonesia" dengan "Nusantara" — termasuk untuk nama ibu kota baru — memicu perdebatan panas. Sebagian menyebutnya kebangkitan jati diri; sebagian lain menuduhnya proyek simbolik yang mengalihkan perhatian dari persoalan struktural yang lebih mendesak — utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi asing dan domestik, hingga kepercayaan publik yang kian rapuh terhadap guru, ulama, dan pejabat negara.

Di sinilah kejujuran akademik perlu ditegakkan: pertanyaan "Nusantara atau Indonesia" tidak boleh berhenti sebagai polemik nama. Ia harus menjadi pintu masuk untuk pertanyaan yang lebih dalam — apakah kita, sebagai bangsa serumpun di kawasan ini, sungguh-sungguh mendefinisikan diri kita sendiri, atau masih meminjam kerangka berpikir yang diwariskan oleh mereka yang dulu memetakan dan menamai kita?

Menulis Ulang Narasi Bersama

Sebagai penutup, izinkan saya mengajukan satu gagasan sederhana kepada pembaca di Malaysia, Singapura, dan Indonesia sekaligus: mari kita jadikan isu Selat Malaka — yang selama ini dibingkai sebagai sumber gesekan — sebagai titik tolak baru untuk memperkuat kerja sama serumpun Nusantara. Bukan dengan menghapus batas negara yang sah secara hukum internasional, melainkan dengan menulis ulang narasi yang menyelimuti batas itu: dari narasi rebutan menjadi narasi warisan bersama.

Sejarah telah membuktikan bahwa laut ini pernah menyatukan kita jauh sebelum ada paspor dan garis demarkasi. Pertanyaannya kini: beranikah kita menulis ulang wacana itu — bukan sebagai bangsa-bangsa yang kebetulan bertetangga, melainkan sebagai pewaris sah satu peradaban Nusantara yang sama?