Memperingati World Philosophy Day, 19 November 2026

Oleh: Mufti Makaarim

(Founder Marapi Consulting & Advisory, Pengajar Filsafat Manajemen dan Etika Bisnis)

Ada sesuatu yang paradoks dalam kehidupan manusia modern. Kita hidup pada zaman ketika pengetahuan berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Teknologi semakin canggih, kecerdasan buatan (AI) mampu memproses informasi dalam jumlah yang luar biasa, komunikasi lintas negara berlangsung dalam hitungan detik, dan manusia memiliki kemampuan untuk memengaruhi kehidupan jutaan orang melalui keputusan politik, ekonomi, dan teknologi. Namun, bersamaan dengan kemajuan tersebut, dunia justru memperlihatkan gejala yang mengkhawatirkan, yaitu peperangan yang tidak kunjung berakhir, kekerasan yang dilegitimasi atas nama kepentingan nasional, krisis kemanusiaan, ketidakadilan ekonomi, polarisasi politik, serta semakin rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi yang seharusnya melindungi mereka.

Ironisnya, semakin banyak pengetahuan, tapi semakin sedikit kebijaksanaan kita. Kita mampu menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja, tetapi tidak mampu mencegah penyalahgunaannya. Kita memiliki perangkat hukum dan institusi internasional, tetapi tidak selalu memiliki keberanian politik untuk menegakkan keadilan. Kita dapat berbicara tentang demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan perdamaian, tetapi pada saat yang sama menyaksikan penderitaan manusia berlangsung di depan mata.

Di manakah filsafat ketika dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan peradaban seperti sekarang? Apakah filsafat masih menjadi kekuatan yang mampu mengoreksi kekuasaan, membangun kesadaran publik, dan menawarkan orientasi moral bagi kehidupan bersama? Ataukah filsafat telah menjadi disiplin akademik yang sibuk dengan perdebatan konseptual, saat persoalan nyata manusia berlangsung jauh di luar ruang-ruang kuliah dan seminar?

Dunia yang semakin canggih, tetapi semakin kehilangan kebijaksanaan

Apa yang sedang terjadi hari ini sesungguhnya memperlihatkan sebuah krisis yang jauh lebih mendalam daripada sekadar konflik geopolitik atau persaingan kepentingan antarnegara. Kita sedang menyaksikan krisis tentang bagaimana manusia memahami manusia lainnya, bagaimana kekuasaan menentukan batas-batas moral, dan bagaimana kepentingan politik dapat mengalahkan nilai-nilai kemanusiaan.

Serangan Amerika Serikat (AS)-Israel atas Iran merupakan salah satu gambaran paling nyata. Hingga awal November 2026, perang yang telah berlangsung selama delapan bulan tersebut belum menemukan penyelesaian. Ketidakpastian ini tidak hanya mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga mengganggu keamanan energi, perdagangan internasional, dan kehidupan masyarakat yang berada jauh dari wilayah peperangan. Warga sipil di wilayah tersebut terperangkap di antara kekerasan perang dari luar dan represi politik dari dalam. Di sisi lain, konflik Rusia-Ukraina yang memasuki tahun ke 5 memperlihatkan betapa rapuhnya komitmen internasional terhadap perdamaian. Konflik yang kembali memanas antara kelompok Houthi dan Arab Saudi juga memperlihatkan bahwa kawasan Timur Tengah belum benar-benar keluar dari lingkaran kekerasan. Eskalasi tersebut mengancam kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi PBB pada tahun 2022 dan meningkatkan risiko gangguan terhadap jalur pelayaran strategis Bab el-Mandeb.

Di antara semua konflik itu, Palestina tetap menjadi salahsatu cermin menyedihkan tentang kegagalan dunia menjaga martabat manusia. Di Gaza, kehancuran infrastruktur, keterbatasan pelayanan kesehatan, kekurangan pangan, pengungsian, dan ancaman musim hujan terus membebani masyarakat. Laporan OCHA PBB pada 15 Oktober 2026 menyebutkan bahwa sekitar 950.000 orang yang mengungsi tinggal di lokasi-lokasi dengan risiko banjir menengah hingga tinggi. Kebutuhan bantuan musim hujan mencapai 294.250 keluarga, tetapi persediaan yang tersedia hanya memenuhi 18 persen dari kebutuhan. Sejak Oktober 2025 hingga pertengahan Oktober 2026, Gaza melaporkan 1.493 kematian dan 5.299 orang terluka. Di Tepi Barat, kekerasan pemukim, penghancuran rumah, pembatasan mobilitas, dan pengusiran masyarakat juga terus berlangsung. OCHA mencatat lebih dari 2.060 serangan pemukim yang mengakibatkan korban atau kerusakan properti sejak awal 2026 hingga periode pelaporan Oktober.

Dengan fakta-fakta di atas, kita perlu bertanya, apa arti kemajuan peradaban apabila kehidupan manusia dapat dikorbankan atas nama kepentingan strategis tertentu? Apa arti hukum internasional jika perlindungan terhadap warga sipil tidak dapat ditegakkan secara konsisten? Apa arti demokrasi apabila hak hidup, kebebasan, dan martabat manusia dapat dikalahkan oleh kalkulasi kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya merupakan pertanyaan filosofis. Ia berhubungan dengan filsafat politik, etika, filsafat hukum, dan filsafat kemanusiaan.

Tetapi justru di tengah persoalan-persoalan itulah suara filsafat seringkali tidak terdengar cukup kuat. Kita menyaksikan bagaimana bahasa politik dan diplomasi dapat berubah menjadi instrumen pembenaran. Kekerasan dapat disebut sebagai operasi keamanan, invasi dapat dikemas sebagai kepentingan pertahanan, dan penderitaan warga sipil dapat direduksi menjadi angka statistik atau konsekuensi yang tidak terhindarkan dari perang. Di sinilah filsafat seharusnya hadir, bukan untuk menjadi juru bicara salah satu kekuatan politik, melainkan untuk menguji kebenaran klaim, mengungkap kontradiksi moral, dan mengingatkan bahwa tidak ada kepentingan negara yang dapat menghapus martabat manusia. Dengan demikian, krisis dunia hari ini bukan semata-mata krisis politik dan keamanan. Ia juga merupakan krisis rasionalitas dan etika.

Ketika suara masyarakat semakin sulit menemukan ruang dialog

Persoalan yang sama, meskipun dengan karakter dan skala berbeda, juga dapat kita temukan di Indonesia. Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memperlihatkan berbagai tantangan dalam membangun kepercayaan publik, mengelola ekspektasi masyarakat, dan memastikan kebijakan negara benar-benar menjawab kebutuhan warga. Di sinilah komunikasi pemerintah menjadi penting. Pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan keberhasilan program, mengumumkan capaian, atau membangun narasi optimistis. Pemerintah harus mampu menjelaskan keputusan, mendengarkan kritik, mengakui kekurangan, dan menunjukkan kesediaan untuk melakukan koreksi. Komunikasi publik bukan sekadar kemampuan menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat. Ia merupakan proses timbal balik yang memungkinkan masyarakat mengetahui alasan kebijakan sekaligus memungkinkan pemerintah memahami pengalaman warga.

Persoalan tersebut terlihat ketika Indonesia menghadapi krisis kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan hingga 21 Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 75.172 kasus terjadi pada anak-anak berusia di bawah lima tahun.  Angka tersebut bukan sekadar statistik kesehatan. Ia merepresentasikan persoalan tentang tanggung jawab negara, keadilan lingkungan, perlindungan kelompok rentan, dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Ketidakpuasan terhadap situasi tersebut kemudian menemukan ekspresinya melalui demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.

Pada 20 Oktober 2026, bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Mereka menyuarakan persoalan biaya hidup yang tinggi, penanganan kebakaran hutan, korupsi, kebebasan sipil, serta keterjangkauan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Aksi kembali berlangsung pada 28 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ribuan mahasiswa dan kelompok masyarakat menyuarakan tuntutan agar pemerintah lebih bertanggung jawab terhadap krisis lingkungan, memperhatikan tekanan ekonomi masyarakat, dan membuka ruang kebebasan sipil. Pada awal November, tuntutan tersebut masih berlanjut, dengan sebagian mahasiswa menilai belum ada tanggapan substantif terhadap aspirasi yang telah mereka sampaikan.

Fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai gangguan stabilitas politik. Di negara demokrasi, demonstrasi merupakan salah satu instrumen konstitusional masyarakat untuk menyampaikan kritik dan mengingatkan kekuasaan. Ketika demonstrasi hanya dijawab dengan narasi keberhasilan pemerintah, sementara tuntutan masyarakat tidak memperoleh tanggapan yang memadai, yang sesungguhnya sedang mengalami krisis bukan hanya komunikasi politik. Yang sedang terancam adalah kualitas deliberasi demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga tidak cukup diukur melalui pemilihan umum. Demokrasi membutuhkan kemampuan untuk mendengarkan pihak yang berbeda, menerima kritik, menguji kebijakan, dan mengoreksi kekuasaan. Di sinilah kita menemukan kembali relevansi filsafat.

Di manakah filsafat ketika kekuasaan membutuhkan kritik?

Mengapa di tengah berbagai persoalan tersebut, filsafat dan para filosof seolah tidak tampil sebagai kekuatan intelektual yang cukup berpengaruh dalam kehidupan publik? Tentu saja, tidak tepat mengatakan bahwa filsafat sama sekali tidak hadir. Para akademisi, peneliti, aktivis, dan pemikir dari berbagai bidang terus menyampaikan kritik terhadap ketidakadilan, kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan kemerosotan demokrasi. Aksi-aksi mereka dipengaruhi pemikiran-pemikiran filosofis terkait HAM, perdamaian, advokasi lingkungan, dan perjuangan demokrasi.

Namun, mengapa suara intelektual yang kritis seringkali tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan besarnya persoalan yang sedang dihadapi masyarakat? Mengapa kritik filosofis terhadap perang tidak cukup memengaruhi keputusan politik? Mengapa pemikiran tentang keadilan sosial tidak selalu menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan ekonomi? Mengapa para filosof yang memahami persoalan kekuasaan, kebebasan, dan moralitas tidak selalu menjadi bagian penting dalam perdebatan publik?

Saya melihat setidaknya ada tiga kemungkinan yang perlu direnungkan. Pertama, adanya dugaan kooptasi intelektual dan hilangnya independensi berpikir. Salah satu ancaman terbesar kehidupan intelektual adalah ketika pengetahuan kehilangan independensinya dan mulai bekerja untuk kepentingan kekuasaan. Antonio Gramsci, melalui pemikirannya tentang hegemoni, menjelaskan bahwa dominasi tidak selalu dipertahankan melalui kekuatan koersif. Kekuasaan juga bekerja melalui pembentukan kesadaran, nilai, norma, dan cara masyarakat memahami realitas. Dominasi menjadi semakin kuat ketika kepentingan kelompok tertentu diterima sebagai sesuatu yang wajar dan seolah-olah merupakan kepentingan bersama. Kooptasi intelektual dapat terjadi melalui ketergantungan terhadap sumber pendanaan, kedekatan dengan pusat kekuasaan, jabatan dalam institusi politik, kepentingan ekonomi, atau keinginan mempertahankan posisi sosial dan profesional.

Memang, tidak semua hubungan antara intelektual dan pemerintah merupakan bentuk kooptasi. Negara membutuhkan keahlian akademik, dan para intelektual dapat berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik. Bahkan, keterlibatan intelektual dalam pemerintahan dapat menjadi jalan untuk menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan konkret. Namun, persoalan muncul ketika kedekatan tersebut menghilangkan kemampuan untuk mengatakan tidak, mempertanyakan keputusan, atau mengungkap kesalahan penguasa. Dalam situasi demikian, intelektual tidak lagi berfungsi sebagai kekuatan korektif, melainkan berubah menjadi legitimasi intelektual bagi kebijakan yang sebenarnya masih membutuhkan pengujian.

Michel Foucault menawarkan perangkat analisis yang relevan untuk memahami persoalan ini. Foucault menunjukkan bahwa pengetahuan tidak pernah sepenuhnya terlepas dari relasi kekuasaan. Institusi, mekanisme produksi pengetahuan, dan otoritas tertentu dapat membentuk apa yang dianggap benar, normal, dan dapat diterima. Artinya, persoalan intelektual bukan hanya apakah seseorang memiliki pengetahuan, melainkan juga bagaimana pengetahuan itu diproduksi, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan kebenaran, dan kepentingan apa yang bekerja di baliknya. Foucault juga mengembangkan gagasan parrhesia, yaitu keberanian menyampaikan kebenaran secara terbuka meskipun mengandung risiko bagi orang yang mengucapkannya. Dalam The Courage of Truth (2011), ia menguraikan hubungan antara keberanian berbicara benar, kehidupan etis, dan tanggung jawab seseorang terhadap kekuasaan. Dari perspektif tersebut, seorang intelektual tidak cukup hanya menjadi orang yang mengetahui kebenaran. Ia juga harus memiliki keberanian moral untuk menyampaikannya.

Kedua, filsafat terjebak dalam menara gading akademik. Semakin lebar jarak antara filsafat sebagai disiplin akademik dan filsafat sebagai praktik kehidupan. Filsafat memang berkembang melalui tradisi pemikiran yang panjang. Ia melahirkan perdebatan mengenai ontologi, epistemologi, etika, logika, metafisika, dan filsafat politik. Universitas, jurnal ilmiah, konferensi akademik, serta berbagai lembaga penelitian menjadi ruang penting bagi perkembangan tradisi tersebut. Namun, perkembangan akademik tidak selalu berjalan beriringan dengan pengaruh filsafat dalam kehidupan masyarakat.

Kita bisa menemukan banyak diskusi tentang teori keadilan, tetapi belum tentu pemikiran tersebut hadir saat perdebatan mengenai kebijakan publik. Kita bisa menemukan kajian mendalam tentang demokrasi, tetapi belum tentu pemikiran itu mampu menjangkau masyarakat ketika kebebasan sipil terancam. Kita bisa menyelenggarakan konferensi tentang etika, tetapi belum tentu memiliki keberanian mengkritik kebijakan yang secara moral bermasalah. Filsafat seolah menjadi semakin kaya dalam produksi literatur, tetapi belum tentu semakin kuat dalam membentuk kesadaran sosial.

Hannah Arendt, dalam The Human Condition (1958) dan Eichmann in Jerusalem (1963), memberikan pelajaran penting mengenai hubungan antara berpikir, tanggung jawab, dan tindakan manusia. Pemikirannya tentang the banality of evil mengingatkan bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari kebencian yang luar biasa atau ideologi yang sangat kompleks. Kejahatan juga berlangsung ketika manusia berhenti menggunakan kemampuan berpikir kritis dan sekadar menjalankan perintah atau mengikuti mekanisme yang berlaku. Ketiadaan refleksi moral dapat menjadikan manusia bagian dari praktik ketidakadilan, bahkan ketika ia merasa hanya sedang menjalankan tugas profesional. Seorang birokrat dapat menganggap dirinya hanya melaksanakan kebijakan. Seorang akademisi dapat menganggap dirinya hanya menyelesaikan pekerjaan penelitian. Seorang ahli dapat menganggap dirinya hanya memberikan rekomendasi teknis. Filsafat mengingatkan bahwa manusia tetap memiliki tanggung jawab untuk mempertanyakan konsekuensi moral dari tindakan yang dilakukannya.

Ketiga, krisis ruang publik dan semakin lemahnya budaya mendengarkan. Persoalan ini bukan hanya terletak pada para filosof, tetapi juga pada masyarakat dan institusi politik yang semakin kehilangan kemampuan mendengarkan argumentasi. Filosof Jürgen Habermas, dengan teori tindakan komunikatif dan gagasannya tentang ruang publik, menempatkan komunikasi rasional sebagai salah satu fondasi penting kehidupan demokratis. Dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1989) dan Between Facts and Norms (1996), Habermas menjelaskan pentingnya ruang publik tempat masyarakat dapat memperdebatkan persoalan bersama melalui pertukaran argumentasi yang terbuka. Dalam ideal demokrasi deliberatif, kekuatan argumentasi seharusnya lebih menentukan daripada kedudukan sosial, jabatan, kekayaan, atau kekuatan politik seseorang.

Namun, ruang publik kontemporer menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga dapat memperbesar polarisasi, disinformasi, dan komunikasi yang bersifat emosional. Perdebatan seringkali berubah menjadi pertarungan identitas, bukan pertukaran gagasan. Akibatnya, masyarakat lebih mudah mendengarkan pernyataan yang mengonfirmasi keyakinannya daripada argumentasi yang menantang cara berpikirnya. Karenanya kita membutuhkan kembali ruang publik yang memungkinkan seorang filosof berbicara bukan karena ia memiliki jabatan, kedekatan dengan penguasa, atau popularitas di media sosial, melainkan karena argumentasinya layak dipertimbangkan. Krisis filsafat, dengan demikian, tidak hanya merupakan krisis produksi pemikiran. Ia juga merupakan krisis ekosistem yang memungkinkan pemikiran kritis didengar, diperdebatkan, dan diterjemahkan menjadi tindakan.

Filsafat tidak gagal, tetapi kehilangan ruang aktualisasinya

Apakah dengan demikian filsafat telah gagal menjawab persoalan kehidupan nyata? Saya tidak sepenuhnya sependapat dengan kesimpulan tersebut. Filsafat tidak pernah menjanjikan bahwa kehadirannya akan secara otomatis menghapus perang, menghilangkan kemiskinan, atau mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan. Filsafat bukan institusi pemerintahan, organisasi perdamaian, dan perangkat teknis untuk menyelesaikan seluruh persoalan sosial. Namun, filsafat mempunyai fungsi yang tidak dapat digantikan perangkat teknis semata, yaitu memberikan landasan untuk menguji tujuan, nilai, dan legitimasi tindakan manusia secara rasional.

Ilmu ekonomi dapat menjelaskan pertumbuhan dan distribusi sumber daya. Ilmu politik dapat menganalisis perilaku kekuasaan. Ilmu hukum dapat merumuskan norma dan mekanisme penegakan hukum. Ilmu hubungan internasional dapat menjelaskan kepentingan dan strategi negara. Tetapi filsafat tetap harus mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar, misalnya pertumbuhan ekonomi untuk siapa? Kekuasaan digunakan untuk tujuan apa? Apakah suatu kebijakan yang sah secara prosedural juga dapat dibenarkan secara moral? Apakah kemenangan militer dapat disebut keberhasilan apabila harus dibayar dengan kehancuran kehidupan masyarakat sipil?

Filosof Martha Nussbaum mengingatkan pentingnya kemampuan manusia untuk hidup bermartabat melalui pendekatan kapabilitas. Dalam bukunya Creating Capabilities (2011), ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan nyata manusia untuk hidup sehat, memperoleh pendidikan, berpartisipasi, dan menentukan kehidupannya. Perspektif ini penting ketika kita membicarakan kebijakan publik di Indonesia. Keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, jumlah program, pembangunan infrastruktur, atau indikator makroekonomi. Yang harus menjadi ukuran akhirnya adalah apakah manusia memperoleh kesempatan lebih baik untuk hidup bermartabat.

Sementara itu, filosof kontemporer Souleymane Bachir Diagne memberikan relevansi yang sangat khusus bagi peringatan World Philosophy Day 2026 pada 19 November tahun ini. UNESCO mengangkat gagasan Diagne mengenai Living the Earth Together sebagai tema, dengan menempatkan konsep manusia universal sebagai salah satu pokok refleksi. Peringatan Hari Filsafat Sedunia tahun ini juga mengajukan pertanyaan, bagaimana manusia dapat berpikir dan bertindak bersama untuk menghuni dunia yang menghadapi berbagai tantangan plural?

Gagasan Diagne ini sangat penting karena dunia tidak dapat dipulihkan melalui cara berpikir yang menempatkan satu bangsa, satu identitas, atau satu kepentingan sebagai pusat dari seluruh kehidupan manusia. Perdamaian tidak mungkin dibangun dengan mengabaikan penderitaan pihak lain. Keadilan tidak mungkin ditegakkan melalui standar moral yang berbeda-beda berdasarkan kedekatan politik. Dan kemajuan peradaban tidak mungkin dicapai apabila manusia kehilangan kesediaan untuk mengakui kemanusiaan orang lain. Filsafat mengembalikan kita pada satu prinsip mendasar, bahwa manusia bukan sekadar instrumen bagi kepentingan politik, ekonomi, maupun strategi keamanan. Manusia adalah tujuan moral yang harus dihormati.

Mengembalikan filsafat sebagai kekuatan moral dan politik

Jika filsafat ingin kembali memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat, ada beberapa hal yang perlu diperjuangkan. Pertama, filsafat harus kembali menjadi kekuatan independen dalam mengawasi kekuasaan. Filosof tidak harus berada di luar pemerintahan, tetapi harus selalu berada di luar ketergantungan intelektual terhadap pemerintah. Mereka boleh menjadi penasihat, pembuat kebijakan, atau bagian dari institusi negara, tetapi tidak boleh kehilangan kemampuan untuk mengkritik institusi tempat mereka bekerja. Kedua, filsafat harus keluar dari eksklusivitas akademik. Pemikiran filosofis perlu diterjemahkan menjadi diskusi publik, pendidikan kritis, advokasi kebijakan, dan keterlibatan dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Filosof harus bersedia berbicara tentang kemiskinan, korupsi, perang, lingkungan, ketimpangan, demokrasi, dan kebebasan sipil, bukan hanya tentang perdebatan konseptual di antara sesama akademisi.

Ketiga, filsafat harus mengambil peran lebih besar dalam membangun etika politik. Politik tidak boleh semata-mata menjadi arena perebutan kekuasaan dan distribusi kepentingan. Ia harus menjadi praktik pengelolaan kehidupan bersama yang memiliki landasan moral. Para filosof perlu ikut menguji apakah kebijakan negara memenuhi prinsip keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Keempat, filsafat harus memperkuat budaya dialog. Pemerintah harus membuka ruang bagi kritik akademik dan masyarakat sipil. Universitas harus menjadi ruang bebas bagi pertukaran pemikiran. Media harus menyediakan tempat bagi argumentasi yang mendalam, bukan hanya perdebatan yang mengejar popularitas. Masyarakat juga harus belajar menerima perbedaan pendapat sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Kelima, filsafat harus mengambil bagian dalam membangun solidaritas kemanusiaan global. Apa yang terjadi di Palestina, Iran, Ukraina, Yaman, dan berbagai wilayah lainnya tidak boleh dipahami hanya melalui kepentingan geopolitik. Harus ada upaya untuk mengembalikan hukum internasional, perlindungan warga sipil, keadilan, dan penghormatan terhadap HAM sebagai fondasi hubungan internasional.

Dalam konteks Indonesia, agenda tersebut memiliki arti yang sangat konkret. Filsafat harus ikut mengawal demokrasi, memperkuat supremasi hukum, mengembangkan etika penyelenggaraan negara, dan memastikan pembangunan ekonomi tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya. Filosof dan intelektual harus menjadi bagian dari ekosistem yang memungkinkan pemerintah menerima kritik, masyarakat memperoleh informasi yang benar, dan kebijakan publik dibangun melalui pertimbangan rasional. Kita membutuhkan intelektual yang tidak sekadar pandai menjelaskan kebijakan, tetapi juga berani menguji kebijakan. Kita membutuhkan filosof yang tidak hanya memahami teori kekuasaan, tetapi juga mampu mengingatkan penguasa tentang batas-batas moral penggunaan kekuasaan.

Dunia membutuhkan lebih banyak kebijaksanaan

Menjelang World Philosophy Day, 19 November 2026, kita perlu mengembalikan pertanyaan mendasar mengenai posisi filsafat dalam kehidupan manusia. Apakah filsafat masih relevan? Jawabannya jelas, masih, bahkan semakin relevan. Apakah para filosof masih dibutuhkan? Tentu saja. Tetapi dunia tidak membutuhkan filosof yang hanya menjadi pengamat, komentator, atau penjaga tradisi akademik. Dunia membutuhkan filosof yang memiliki keberanian intelektual, independensi moral, dan kesediaan untuk terlibat dalam persoalan nyata kehidupan manusia.

Apakah filsafat telah gagal? Tidak. Menurut saya yang lebih tepat adalah bahwa filsafat belum sepenuhnya berhasil mengubah kekuatan pemikirannya menjadi kekuatan sosial dan politik yang efektif. Filsafat memiliki perangkat untuk mengkritik ketidakadilan, tetapi implementasinya membutuhkan institusi yang terbuka, intelektual yang independen, masyarakat yang kritis, dan penguasa yang bersedia mendengarkan. Mungkin persoalan yang paling besar bukanlah bahwa para filosof telah berhenti berbicara. Bisa jadi mereka masih berbicara, tetapi dunia semakin tidak menyediakan ruang yang cukup untuk mendengarkan.

Kita hidup dalam masyarakat yang semakin terbiasa mengukur keberhasilan melalui popularitas, kekuatan ekonomi, kecepatan teknologi, dan dominasi politik. Dalam keadaan demikian, kebijaksanaan seringkali kalah oleh kepentingan jangka pendek. Argumentasi kalah oleh propaganda. Kebenaran kalah oleh narasi yang paling kuat. Dan keadilan sering kali kalah oleh kalkulasi kekuasaan.

Karena itu, filsafat harus kembali menjadi kekuatan yang membuat penguasa bersedia mengoreksi diri, masyarakat berani mempertanyakan ketidakadilan, dan manusia mampu melihat sesamanya bukan sebagai musuh atau instrumen kepentingan, melainkan sebagai manusia yang memiliki martabat. Pada akhirnya, pemulihan dunia tidak cukup dilakukan melalui diplomasi, kebijakan ekonomi, pembangunan teknologi, atau kekuatan militer. Semua itu penting, tetapi tidak akan pernah cukup tanpa landasan etika dan kebijaksanaan, yang itu dilahirkan dari rahim filsafat.

Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berpikir, tetapi lebih dari itu, dunia membutuhkan manusia yang berani berpikir secara benar, bertindak secara adil, dan menggunakan pengetahuannya untuk kemanusiaan. Inilah pesan paling penting dari filsafat bagi zaman kita, agar jangan pernah membiarkan kekuasaan menggantikan kebenaran, kepentingan menggantikan keadilan, dan kemajuan menggantikan kemanusiaan. Sebab, ketika manusia kehilangan kebijaksanaan, yang terancam bukan hanya masa depan filsafat, melainkan masa depan peradaban kita bersama.*