JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkatkan pengawasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Langkah tersebut dinilai penting menyusul masih ditemukannya kasus penyelundupan emas dan narkotika dengan modus yang terus berubah.

Pernyataan itu disampaikan Hekal setelah memimpin Kunjungan Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta di Cengkareng, Banten, Jumat (28/8/2026).

Menurut Hekal, penguatan pengawasan di pintu masuk dan keluar negara harus tetap diimbangi dengan pelayanan yang baik bagi masyarakat, khususnya para penumpang.

"Kita juga baru-baru ini banyak dengar bahwa ada penyelundupan untuk ekspor emas, ada penyelundupan narkoba, nah kita juga ingin ini kan bisa ditingkatkan pengawasannya," ujar Hekal.

Ia menilai tantangan pengawasan semakin kompleks karena pelaku penyelundupan cenderung menyesuaikan strategi setelah modus tertentu berhasil diidentifikasi dan digagalkan petugas.

Karena itu, Hekal mendorong Bea Cukai untuk terus mengembangkan pola pengawasan yang adaptif serta memperkuat kemampuan petugas dalam mendeteksi modus baru.

"Dalam tahun ini aja sudah ada cukup banyak kejadian, dan modusnya kan biasanya dia adaptif. Jadi kalau sudah rutin ketahuan yang satu tipe, nanti akan dia beralih ke kegiatan lain," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta Hengky TPA memaparkan sejumlah hasil penindakan terhadap penyelundupan emas. Sepanjang tahun ini, Bea Cukai Soekarno-Hatta telah melakukan 28 kali penindakan dengan barang bukti hampir 70 kilogram emas yang diperkirakan bernilai sekitar Rp160 miliar.

Modus yang ditemukan cukup beragam. Di antaranya, pelaku menyembunyikan emas di dalam popok, memasukkannya ke rongga tubuh, hingga memanfaatkan keterlibatan petugas penanganan darat maskapai.

Menghadapi pola penyelundupan yang semakin beragam, Bea Cukai Soekarno-Hatta juga menyiapkan penguatan teknologi pengawasan. Salah satunya melalui integrasi data hasil pemindaian X-ray dengan sistem pengenalan wajah atau face recognition milik Imigrasi.

Integrasi tersebut ditujukan untuk membantu mengidentifikasi penumpang yang masuk dalam kategori berisiko tinggi sehingga pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih terarah.

Hekal menyatakan Komisi XI DPR RI siap memberikan dukungan terhadap kebutuhan Bea Cukai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dukungan tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia maupun pemenuhan peralatan deteksi.

"Mungkin itu kita pastikan apa-apa yang diperlukan oleh Bea Cukai, kita bisa selalu dukung dari Komisi XI DPR RI," pungkas politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut.