JAKARTA - Menanggapi ancaman meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi global, DPR RI memastikan peran aktif dalam pengawasan dan pemantauan melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan dunia usaha.

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal agar pemerintah hadir secara nyata di tengah persoalan tersebut.

“Kalau pengusaha bilang sudah berat dengan penggajian dan operasional, negara harus hadir, cari solusi. Pemerintah jangan diam, harus bisa mengantisipasi,” ujar Cucun seusai melakukan Kunres di Lembang, Jawa Barat (26/7/2025).

Cucun juga menyampaikan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan, yang berada di bawah lingkup Korkesra, harus bersinergi untuk meminimalisir terjadinya PHK dan membuka akses baru bagi pekerja terdampak.

“Saya akan terus memantau karena core-nya Kemenaker itu di bawah kami di Korkesra. Kita ingin meminimalisir PHK. Ini problematika serius walaupun kita sadar kondisi ekonomi global sedang berat,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh abai dalam mengantisipasi gelombang PHK. Sebaliknya, berbagai program afirmatif harus segera disiapkan agar para pekerja tidak kehilangan arah setelah kehilangan pekerjaan.

“Kita ingin negara benar-benar hadir, melakukan intervensi, agar para pengusaha dan tenaga kerja bisa sama-sama bertahan dan tidak menjadi korban dari situasi ekonomi ini,” tutup Cucun.