JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mendorong pemerintah segera mengambil langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kelangkaan BBM nonsubsidi yang melanda SPBU swasta sejak akhir Agustus 2025.

Menurutnya, langkah jangka pendek yang harus segera dilakukan adalah memastikan skema kerja sama B2B antara Pertamina dan SPBU swasta berjalan efisien, adil, dan bebas dari hambatan birokrasi. “Jangan sampai SPBU swasta diperlakukan tidak setara, padahal mereka ikut menopang kebutuhan energi masyarakat,” tegas Ateng di Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Politisi Fraksi PKS ini juga mendesak transparansi data pasokan dan distribusi. “Pertamina, Kementerian ESDM, dan operator swasta harus membuka data pasokan dan inventori secara transparan. Ini penting agar publik tahu apa yang sebenarnya terjadi, sekaligus mencegah spekulasi yang merugikan,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi impor tambahan jika terbukti Pertamina tidak mampu memenuhi kebutuhan SPBU swasta secara konsisten.

“Jangan ragu memberi izin impor tambahan. Yang paling penting adalah pasokan stabil, masyarakat tenang, dan pekerja tidak kehilangan mata pencaharian,” kata Ateng.

Untuk jangka panjang, ia mendorong revisi kebijakan impor ‘satu pintu’ agar lebih sesuai dengan semangat Undang-Undang Migas yang mengedepankan persaingan sehat.

“Kalau regulasinya kabur, iklim investasi di sektor energi bisa terganggu. Kita butuh kepastian hukum dan bisnis,” jelasnya.

Ateng juga menekankan perlunya pembangunan infrastruktur kilang dan distribusi nasional.

“Kalau terus bergantung pada impor, masalah seperti ini akan berulang. Kita harus tingkatkan kapasitas produksi dalam negeri supaya lebih tahan terhadap guncangan pasar global,” pungkasnya.